Press "Enter" to skip to content

Anita Noeringhati: Tunkin Pejabat Provinsi Saja Tak Setinggi Itu…!!

PALEMBANG | Koranrakyat.co.id — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, Anita Noeringhati, SH prihatin dengan Tunkin bagi ASN Kota Palembang yang jumlahnya naik tinggi dan tertinggi di Sumatera.

“Di provinsi saja kita  sudah anggarkan kenaikan TPP atau Tunkin pada tahun 2018.  Itu pun masih dievaluasi. Menurut  gubernur dan wakil gubernur belum waktunya dinaikkan. Karena masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan dalam urusan pemerintahan,” katanya.

Anita menyarankan agar Tunkin itu dievaluasi. “Kalau Tunkin di Kota Palembang sudah menyita begitu banyak anggaran, kita takutnya anggaran yang harusnya diperuntukkan untuk masyarakat banyak, tidak tercover. Atau masyarakat justru terbebani. Contoh PBB, saya bersyukur sudah dibatalkan. Menaikkan PBB bukan mudah. NJOP-nya seperti apa?” katanya seraya mencontohkan selama ini PBB di rumahnya setiap tahunnya Rp 600 ribu, tetapi dengan kenaikan tahun ini sekarang menjadi  Rp 3 juta. Anita mengatakan, kalau dia masih kerja bisalah, tetapi  kalau tidak kerja lagi bagaimana?

“Harus dievaluasi memang. Eselon II 360 juta setahun, ya melebihi. Namun kita harus lihat juga masyarakat sekitar apa sudah terpenuhi  apa tidak. Fasilitas sosial. Sekarang bagaimana mereka Pemkot Palembang mengcover tentang berobat  gratis kepada masyarakat tidak mampu harusnya dibayarkan pemerintah.  Sebagai  anggota DPRD Sumsel dari Dapil Palembang,  ini harus dievaluasi. Ini menyolok mata. Bisa juga menimbulkan kecemburuan. Palembang aja gitu, kenapa kita di provinsi tak bisa begini. Laju APBD kita habis untuk tunjangan itu saja,” tambahnya serta  menjelaskan angka kemiskinan di Sumsel khususnya Palembang masih tinggi.

Anita yang terpilih lagi pada Pemilu 2019 menambahkan, dari segi kesehatan Palembang masih kurang. Pemkot Palembang mestinya bisa buat program membayarkan masyarakat untuk berobat. Selain itu, katanya, di dalam pengelolaan keuangan itu ada tata kelola dan etikanya. “Etisnya, tunjangan di kota/kabupaten tidak lebih tinggi dari provinsi. Sedangkan provinsi jangan melampaui pusat,” katanya.

Mengenai jumlah Tunkin yang dikabarkan hampir sepuluh persen dari APBD Kota Palembang, Anita kaget. Sebab, yang 10 persen itu menurut amanat undang-undang seharusnya untuk sektor kesehatan. Sedangkan pendidikan 20 persen.  Tunkin itu masuk apa?

Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel ini juga mengatakan, pemberian uang tunjangan kinerja itu berawal saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi Gubernur DKI Jakarta. Dia memberikan tunjangan kinerja untuk para  ASN di Ibukota. Kemudian dengan sejumlah peraturan perundang-undangan diikuti pemerintah daerah yang lain.

“Karena tunjangan kinerja, mestinya dibayarkan berdasarkan kinerja. Tetapi, apakah sudah ada yang menilai kinerja itu dan apa saja yang dinilai. Kalau hanya kehadiran (absen) saja, tidak benar itu. Apakah sudah ada kartu kerjanya,” katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tunkin yang dinaikkan Walikota Palembang Harnojoyo pada 2019, jumlahnya sama dengan yang diterima ASN di sejumlah kota besar di pulau Jawa. Eselon II, kata Amiruddin Sandy Kabag Humas Pekot Palembang, sekitar Rp 35 juta per bulan atau sekitar Rp 420 juta setahun.  Tetapi besaran tunjangan yang diterima tidak flat, tergantung kinerja.

Selain pejabat eselon II, tunkin juga diberikan kepada Para pejabat struktural lainnya. Misalnya eselon III sampai ke bawahnya. Semua ASN menerima tunkin yang jumlahnya variatif, tergantung kinerja masing-masing. (dm)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *