Press "Enter" to skip to content

Pemerintah Siapkan 3 Lapas di Pulau Terpencil untuk Koruptor

JAKARTA | koranrakyat.co.id — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemerintah saat ini sedang menyurvei pulau-pulau terpencil yang cocok guna dibangun lembaga pemasyarakatan (Lapas).

“Kalau tidak salah ada tiga lokasi lagi yang akan dibangun. Kami juga memikirkan untuk mencari lagi pulau-pulau terluar, pulau terpencil untuk menjadi bagian dari sistem lapas di Indonesia. Itu memang sudah kami lakukan dengan beberapa survei,” kata Wiranto di kantor PPAD, Jakarta, Selasa (24/7).

Mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) itu menyatakan pembentukan Lapas di pulau terpencil sangat dibutuhkan pemerintah saat ini. Nantinya, ujar Wiranto, sistem di Lapas tersebut akan dibuat guna mencegah para napi, termasuk napi koruptor leluasa menikmati dan menyelundupkan fasilitas barang mewah di dalam Lapas.

“Mereka tidak akan mudah untuk mendapatkan fasilitas bisa ijin nonton bioskop, ijin nonton teni itu kan enggamungkin. Harus menyebrang kan! Nah, saya kira itu bagian dari cara kami untuk menertibkan lapas itu,” tutur Wiranto.

Pemerintah Sedang Menyurvei Pulau-pulau Terpencil untuk LapasWiranto. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Dia pun menjamin pembangunan Lapas di pulau terpencil itu tak akan menyulitkan petugas Lapas guna melakukan pengawasan lebih ketat dan komprehensif layaknya di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Walaupun demikian, rencana pembangunan itu tidak dapat selesai dengan cepat untuk direalisasikan. Pasalnya, pemerintah memerlukan sebuah proses dan perencanaan yang matang untuk membangun Lapas-lapas tersebut.

“Kita pertimbangkan masalah air tawar, masalah komunikasi, masalah pengawasan, masalah kontrol kan ada. Tidak semudah kita gambarkan, cukup kompleks, tapi kita usahakan itu bisa kita wujudkan suatu saat,” janjinya.

Wiranto turut menekankan agar revitalisasi Lapas di Indonesia ke depannya tak sekadar mengedepankan langkah represif dari aparat keamanan.

Ia menginkan agar Lapas di seluruh Indonesia tidak mengalami kelebihan kapasitas guna memudahkan pengawasan.

“Sehingga lapas-lapas yang sekarang over kapasitas, yang kebanyakan dihuni oleh para petindak kriminal yang kebanyakan berhubungan dengan narkoba, ini kita kurangi,” pungkasnya.

Perihal lapas ini kembali mencuat setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Kepala Lapas Klas 1 Sukamiskin Bandung, Wahid Husein. Lapas tersebut telah digunakan sebagai penjara bagi narapidana korupsi.

Dan, Wahid kni menjadi tersangka terkait dugaan permintaan atau penerimaan gratifikasi untuk memberikan fasilitas berlebih pada napi koruptor.

Sementara itu, soal pembangunan lapas pun sempat mencuat usai kericuhan Napi Teroris berujung penyanderaan petugas di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Mei lalu. Kala itu yang mencuat adalah gagasan membangun lapas khusus napi kelas berat, terutama napi teroris. (*)

sumber: cnnindonesia.com

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *