Musrenbang RKPD 2027 Digelar, Wonosobo Siapkan Transformasi Pertanian dan Pariwisata

Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Sasana Adipura, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah dengan mengangkat tema “Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan.”

Forum perencanaan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, hingga perwakilan perempuan, anak, dan delegasi kecamatan.

Kehadiran berbagai elemen ini diharapkan mampu memperkuat sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan daerah sekaligus memastikan program yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menilai tema yang diangkat tidak sekadar menjadi jargon pembangunan, tetapi juga menjadi dorongan untuk bergerak bersama dalam mewujudkan visi pembangunan yang lebih jelas dan terarah.

“Pertanian merupakan sumber kehidupan masyarakat Wonosobo yang harus terus kita dorong agar semakin produktif, bernilai tambah, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Sementara pariwisata adalah wajah daerah kita yang harus dikelola secara bijak agar tetap berkelanjutan, menjaga alam dan budaya sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bentuk simbol komitmen terhadap penguatan sektor agrobisnis dan pariwisata, panitia Musrenbang tahun ini menghadirkan merchandise berupa paket produk lokal Wonosobo.

Paket tersebut berisi sayur-mayur hasil kerja sama dengan KTNA Kecamatan Garung yang dikemas secara menarik, bibit sayuran, teh Tambi, serta tiket kunjungan wisata ke Telaga Menjer. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mendukung gerakan Bangga Berwisata di Wonosobo.

Afif menambahkan bahwa arah pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah pusat melalui RPJMN 2025–2029 telah menetapkan delapan prioritas nasional, yang mencakup penguatan ideologi Pancasila, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan infrastruktur dan reformasi birokrasi.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi acuan sekaligus peluang bagi Wonosobo untuk memperkuat strategi pembangunan daerah.

“Tema Musrenbang RKPD 2027 yang kita usung merupakan wujud keselarasan dengan prioritas nasional. Pertanian kita harus menjadi sumber ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi lokal, sementara pariwisata harus tumbuh dengan prinsip keberlanjutan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo meningkat dari 3,68 persen pada 2021 menjadi 5,02 persen pada 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan dari 68,43 pada 2021 menjadi 71,50 pada 2025. Sementara tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,26 persen pada 2021 menjadi 3,99 persen pada 2025.

Penurunan juga terjadi pada angka kemiskinan yang sebelumnya berada di angka 17,67 persen pada 2021 dan turun menjadi 13,34 persen pada 2025.

Menurut Afif, capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan secara inklusif mulai memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Dalam lima tahun ke depan, pembangunan daerah Wonosobo mengacu pada visi RPJMD 2025–2029 yaitu “Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil, dan Makmur.” Visi tersebut menekankan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, pemerataan pembangunan, serta terciptanya kondisi daerah yang maju, aman, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk merealisasikan visi tersebut, pemerintah daerah merumuskan misi pembangunan yang dirangkum dalam akronim “PRESTASI”.

Misi tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam, penguatan harmoni sosial, penciptaan ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi, penguatan koperasi dan UMKM, pelestarian lingkungan dan budaya, perluasan akses pasar produk unggulan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Wonosobo menargetkan penguatan ekosistem agrobisnis dan pariwisata secara bertahap.

Tahun 2026 diarahkan pada penguatan tata kelola ekosistem, kemudian pada 2027 memasuki tahap transformasi ekosistem melalui peningkatan inovasi dan efisiensi.

Tahap pengembangan transformasi direncanakan berlangsung pada 2028, dilanjutkan dengan penguatan transformasi pada 2029.

Pada 2030 diharapkan ekosistem agrobisnis dan pariwisata Wonosobo telah tumbuh kuat, produktif, dan memiliki daya saing tinggi.

Untuk mendukung arah pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menyiapkan sejumlah program unggulan, di antaranya Maer Rejeki Omber, UMKM Berdaya, Produk Lokal Mengglobal, Muda Kreatif Kontributif, Sobo Asri Lestari, Mbangun Desa Nata Kutha, Sobo Sehat Bergas Cerdas Mentas, Praja Nglayani Ngayomi Ngayahi, serta Sobo Harmoni Asri Lestari.

Program-program tersebut dirancang sebagai instrumen pembangunan yang melibatkan berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Dalam RKPD 2027, pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah target indikator kinerja utama, di antaranya penurunan angka kemiskinan menuju kisaran 13,33–12,96 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia hingga 72,78, serta pertumbuhan ekonomi daerah pada kisaran 5,50–5,90 persen.

Pendapatan per kapita masyarakat juga ditargetkan meningkat hingga mencapai Rp37–38 juta. Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan berbagai indikator tata kelola pemerintahan seperti indeks reformasi birokrasi, nilai SAKIP, indeks pelayanan publik, indeks harmoni sosial, serta indeks kebudayaan daerah.

Sementara itu, Kepala Bappeda Wonosobo Tono Prihantono menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 bertujuan untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan provinsi dan nasional, serta mengintegrasikan berbagai usulan dari Musrenbang kecamatan dan perangkat daerah.

Ia menyebutkan bahwa terdapat sepuluh prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi fokus pada tahun 2027. Prioritas tersebut meliputi transformasi perekonomian berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Selain itu, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana, penurunan ketimpangan pendapatan, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, penguatan harmonisasi keberagaman, pelestarian lingkungan hidup, serta perlindungan warisan budaya daerah juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

Tono menambahkan bahwa penyusunan RKPD telah melalui sejumlah tahapan proses perencanaan. Dimulai dari forum konsultasi publik pada 22 Januari 2026, Musrenbang kecamatan pada 10–12 Februari 2026, forum perangkat daerah pada 2–6 Maret 2026, hingga Musrenbang kabupaten yang dilaksanakan saat ini.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah Natan Setiawan menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah diharapkan tetap selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi berbasis potensi daerah, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, serta peningkatan nilai tambah produk lokal melalui proses hilirisasi. Kolaborasi antarwilayah juga dinilai penting untuk mendorong pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata yang saling terintegrasi.

Dengan potensi agrobisnis dan pariwisata yang dimiliki, Kabupaten Wonosobo dinilai memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam penguatan pembangunan wilayah Jawa Tengah secara regional.

Musrenbang RKPD 2027 juga diisi dengan sesi dialog bersama para peserta dari berbagai unsur masyarakat. Beragam usulan dan aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan melalui mekanisme yang partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Melalui forum ini, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2027 dapat dirumuskan secara lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Diskominfo Wonosobo/Aris)