30 Januari 2023

Global Warming Peringatkan Hilangnya 289 Hektar Hutan Produksi di Desa Binjai Kecamaatn Bunguran Barat Natuna

Penampaakn Citra satelit google map desa Binjai kecamatan Bunguran Barat Natuna

NATUNA | Koranrakyat.co.id – Oganisasi pemerhati pemanasan global dunia GWF memperingatkan hilangya hutan produksi yang cukup luas di desa Binjai kecamatan Bunguran Barat kabupaten Natuna selama tahu 2021, dalam rilis resmi laporan yang disampaikan pada akhir 2021 ini disebutkan hilangnya butan tersebut diduga akibat penebangan tanpa ijin.

Laporan Globar Fores Wact per Januri 2022 juga menampilkan citra satelit lokasi yang diduga dilakukan tanpa ijin, Peringatan GFW ini juga dikutip oleh lembaga pemerhati lingkungan Nasional WRI

Dalam laporannya WRI menuturjkakn bahwa menurut catatan sejak 2001, Kepulauan Riau memiliki 370 kilo hektar hutan primer, membentang lebih dari 45% dari luas daratannya. Pada tahun 2020, hutan tersebut kehilangan 3,43kha hutan primer, setara dengan 2,09Mt emisi CO₂.

PERINGATAN DEFORESTASI DI KEPULAUAN RIAU, INDONESIA

Ada 509.644 peringatan GLAD yang dilaporkan di Kepulauan Riau antara 1 Januari 2015 dan 29 Desember 2021, di mana 92% di antaranya adalah peringatan tingkat kepercayaan tinggi.

WRI emncatat  ada Indikasi Penebangan Hutan Hutan Ilegal seluas 285,93 ha, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau

Wilayah yang terindikasi sesuai citra satelit berada di Desa Binjai, kecamatan Bunguran Barat. Lokasi pembukaan hutan seluas 285,93 ha berada di kawasan hutan produksi dengan tutupan lahan berupa hutan rawa sekunder.

Berdasarkan pengamatan citra satelit resolusi tinggi yang dilakukan beberapa kali sejak April hingga Juni, kegiatan pembukaan lahan dilakukan bertahap. Pengambilan kayu besar-besaran terjadi pada awal pengamatan, sementara kebakaran lahan terjadi pada akhir pengamatan.

 

Tampilan data dari citra satelit tersebuit bisa dilihat dala tautan berikut :

https://gfw.global/3pTdVLu

Tumpang Tindih Pola Ruang Kabupaten Natuna memunculkan status quo ( banyak masalah -red)

Peta peruntukan pola ruang sesuai perda no 10 tahun 2012

Sesuai perda nomor 10 tahun 2012 kabupaten Natuna sudah mempunyai peta pola ruang yang bahkan bisa diunduh dalam aplikasi smartpone, tetapi sayangnya peta ini malah tak sinkron dengan peta kehutanan KLHK yang diberlakukan tahun 2020,  kedua peta ini sama-sama  bisa diunduh melalui smartpone.

Ketidak sinkronnya kedua peta ini belakangan bisa memunculkan banyak masalah dan berpotensi besar meningkatkan kasus sengketa agraria maupun sengketa kasus hukum pidana dan perdata di Natuna.

Dalam peta satu sisi yang dikeluarkan pemda Natunan menyebutkan beberapa titik kawasan ynag merupakan kawasan perkebunan, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan strategis pembangunan lainnya baik yang skala nasional, skala propinsi dan skala kabupaten, pekerjaan pembanguana beberapa proyek yang didanai APBD Propinsi dan APBN terpaksa dihentikan karena ketidakjelasan status pola ruang ini dan dipaksa untuk memenuhi perijinan dulu.

Sekdakab Natuna Boy Wjanarko saat dikonfrmasi  pewarta beberapa waktu lalu juga membenarkan bahwa ada proyek stategis nasional yang didanai APBN dihentikan sementara karena belum ada ijin penggunaan kawasan hutan produksi

Peta kawasan hutan di Pulau Bunguran

 

Area dilokasi proyek sempat ditutup beberapa waktu, dan pekerjaan dihentkan

” Iya pak kami tidak tau apa masalahnya, ini kan proyek pemerintah, tiba-tiba ada petugas yang datang menutup jalan dan tidak boleh melanjutkan kegiatan proyek, kami ini cuma kerja ya terpaksa libur, menunggu ijinnya selesai, ” jelas pekerja yang ditemui pewarta di lokasi kegiatan.

Lokasi kegiatan yang berada di desa Kelanga ini merupakan pembanguan jalan menuju lokasi pembangunan Embung yang proyeknya mengunakan dana APBN.

” Kita memang mendapat pemberitahuan dari pelaksan proyek ynag diminta untuk menghentikan kegiatan karena dinilai belum mengantongi ijin penggunaan wilayah hutan produksi, maka saya sudah perintahkan kepada kadis PUPR dan Perkim untuk segera berkoorinasi dengan propinsi dan emgurus ijinnya cepat, agar proyek bisa segera dilanjutkan, ” jelas Boy Wijanarko kepada pewarta.

Proyek pembangunan embung Kelanga yang dihentika karena belum ada ijin penggunaan kawasan hutan

Ternyata bukan hanya proyek pembangunan  Embung Kelanga yang dihentikan, proyek pembukaan jalan di wilayah kecamatan Batuubi menuju desa Segeram yang juga dihentikan.

” Saya dengar begitu bang, yang di Batubi juga diminta berhenti, kita bingung, katanya belum dapat ijin penggunaan kawasan hutan,  jadi ya kita berhenti, padahal ini proyek lanjutan tahun sebelumnya yang tidak ada masalah, baru tahun ini ada masalah, ” jelas pekerja lain yang ditemui dilokasi proyek Batubi.

Masalah bukan saja diterima oleh pelaksana pekerja proyek tetapi juga memunculkan kekawatiran kepada para pemilik kebun dan rumah yang berada dilokasi peta kehutanan, padahal kebun dan rumahnya sudah ada sejak lama, sebelum peta kawasan huta diberlakuakn di Natuna. para petani kecil ketakutan untuk berkebun karena bisa dianggap mengangggu kawasan hutan produksi.

” Saya pun bingung dengan peta hutan di Natuna, batasnya selalu berubah dan kita tidak pernah emndapat sosialisasi yang masif dan jelas, itu rumah keluarga saya tiba-tiba hari ini jadi hutan lindung, bahkan ada yang sudah keluar sertifikatpun masih amsuk dalam kawasan hutan, bagaimana bisa begitu ? ” tanya Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar saat mengelar RDP terkait tumpang tindihnya peta pola ruang 9 Desember 2021 lalu.

Ini pesan ketua Komisi II DPRD Natuna

Hal senada juga disampaikan wakil ketua DPRD Natuna Jarmin Sidik

” Ini harus segera diselesaikan maslaahnya, agar masyarakat natuan tida bingung dan terjerat hukum, banyak masyaraat yang sudah punya kebun durian, kebun pisang, kebun ubi, ad yang juga sudah menjual kepada pihak lain karena kebutuhan, dan itu sudah ada suratnya lama,  lalu, sekarang tiba-tiba tidak bisa diusahakan karena kawasan hutan, masyarakat jadi bingung, maka saya minta perwakilan kehutanan propinsi kepri untuk menunjukkan ke kami bagaimana jalan keluar dari masalah ini, ” Tanya Jarmin Sidik.

Pihak BPN Natuna dalam RDP ini juga menjelaskan bahwa memang ada perbedaan antara peta RT-RW yang sudah diadopsi oleh BPN sebelum berlakunya peta kehutanan di Natuna yang baru,

” Pada dasarnya BPN kita hanya menjalankan ketentuan, apabila ada masyarakat yang mengajukan permohonan hak tetap kami proses sesuai ketentuan, untuk wilayah yangg berada dalam hutan produksi ya kita harus ikuti prosedurnya,  sesuai ketentuan ynag berlaku,”

Jika aturan peta kehutanan harus diterapkan di Natuna karena amanah undang-undang memang begitu maka harus ada kesetaraan dalam hukum, tidak boleh tebang pilih dan hanya mengorbankan masyarakat kecil,

Ada banyak proyek dan pembangunan di Natuna yang sampai hari ini berada dikawasan yang belum sepenuhnya dilepas statusnya dari kawasan hutan, ini menjadi pekerjaa rumah bersama pasangan Wan Siswandi dan Rodial Huda untuk segera mensinkronkan peta ruang RTRW agar masayarakat dan dunia usaha tidak menjadi korban.

Carut marut ini harus segera diselesaikan mungkin dengan cara yang sama dilakuakan oleh Bupati Kotawaringin Barat .propinsi  Kaltara

”  Sebanyak 1.000 dari 7.229 sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Barat, diserahkan ke masyarakat. Ribuan sertifikat yang diserahkan ini merupakan implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), salah satu program strategis nasional yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 2017.

Acara penyerahan berlangsung di halaman Kantor Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, di Pangkalan Bun, Kamis (1/3/2018). “Dari target 10.000, yang dikeluarkan 7.229. Ukurannya bervariasi.

Yang diserahkan secara simbolis 1.000, itu berasal dari 12 desa,” kata Sugeng Harianto, Ketua Program PTSL BPN Kotawaringin Barat, Kamis (1/3/2018). Sugeng menjelaskan, memang tidak semua usulan permohonan sertifikasi kepemilikan tanah bisa diterbitkan.

Ini karena dalam beberapa kasus, status kepemilikan tanah bermasalah. Sebagian yang lain, karena tanah yang diajukan sertifikasi berada di kawasan lahan gambut. Selain itu, masih banyak usulan sertifikasi yang tanahnya berada di kawasan berstatus Hutan Produksi (HP).

“Jadi statusnya harus APL (area penggunaan lain) dulu. Sudah ketentuan harus APL,” kata dia.

Menurut Sugeng, dalam proses sertifikasi program PTSL, masyarakat hanya perlu mengeluarkan dana sebesar Rp 250.000. “Untuk biaya berdasarkan SKB tiga menteri, ada pembagian zonanya. Untuk Kalimantan Tengah itu zona tiga, biayanya Rp250.000 per sertifikat, berapapun ukurannya,” beber Sugeng.

Hamdhani, anggota DPR-RI yang juga hadir dalam acara itu mengungkapkan, saat ini sudah ada aturan yang bahkan kawasan hutan produksi bisa dilepaskan, dan menjadi tanah yang tersertifikasi. “Berdasarkan Perpres Nomor 88 tahun 2017, kawasan-kawasan hutan produksi yang tadinya tidak boleh dimanfaatkan oleh sertifikasi, bisa dilakukan sertifikasi,” kata dia. “Di Kalimantan Tengah kan ada beberapa titik yang masih HP. Ini yang akan di-APL kan untuk kebutuhan publik, seperti bandara, pasar. Jangan sampai masih berstatu HP, agar anggaran APBN bisa turun,” jelasnya.

 Sebelum memberlakukan UU Kehutaan terbaru Prsiden Jokowi juga sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahaun 2021 tentang kehutanan, jika aturan ini dijalankan oleh semua pihak yang diberi amanah maka carut marut tumpang tindih masalah agraia ini akan bisa dicarikan jalan keluar, masalahnya kapan dan siapa yang akan menugrus ini, apakah menunggu korban masyaralat berjatuhan  ?
Berikut tautan PP nomor 23 tahun 2021
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176365/PP_Nomor_23_Tahun_2021.pdf
Bisa juga dibandingkan dengan Permen LHK dan Hut nomor 8 tahun 2021
https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=8fee9a5fe7f36a5bcc6d1a397b7625a8
 Semoga Natuna makin maju setelah carut marut ini menemukan jalan keluar. * (red)
Lewat ke baris perkakas