4 Februari 2023

Peta RT-RW Natuna Dengan Peta Kehutanan LHK Tidak Sinkron Mengancam Petani-Pekebun Kecil dan Mengambat Dunia Usaha ?

KR Online, Natuna diusianya yang sudah lebih dari 21 tahun ternyata hingga hari ini belum memiliki peta tatruang yang valid, ketidak validnya peta zona tataruang yang terkait alokasi lahan untuk pembangunan dunia usaha, baik industri pertanian, industri pariwista maupun investasi dibidang lainnya membuat sjumlah pengusaha yang ingin mengembangkan usaha kesulitan,

Pekerjaan berat pasangan Bupati Natuna Wan Siswandi dan Rodial Huda  ini tentu tidak mudah apalagi kondisi menuntut bergerak cepat unutk segera diselesaikan, jika Natuan ingin maju dan ramah bagi dunia usaha.

Sebuah unggahan di lini masa dunia media sosial yang oleh acound bernama Handoyo memewakili salah satu kegelisahan warga Natuna ini, ungkapan warga yang dipostimg tanggal  05 Januari 2022 pukul 23.00 ini menjelaskan :

“ Bapak Bupati Natuna, Dinas Kehutanan dan UPT KLHK, tolong perhatikan tanah area zona merah (Hutan Produksi Konversi) yang dari dulu telah terjadi mal-administrasi yang mana diterbitkan Alashak oleh Desa juga diketahui oleh kecamatan setempat, dimana Dispenda memungut PBB juga dari situ, namun prakteknya walau zona merah yang abu-abu ini sebagian telah menjadi area pembalakan liar kayunya. “ Jelas Handoyo

 Dalam hitungan menit ststus ini mendapat 19 komentar dan beebelasan like, beberap warga menyambung komen ini diantaranya  Windy Sari, Irawati Darwis dan 7 lainnya 19 Komentar 9  Suka

Dalam Statusnya Handoyo juga menhimbau

“ Mohon diberikan kepastian hukum atas Surat Alashak yang telah diterbitkan kepada masyarakat jangan sampai ini terus berlanjut dan berlarut dalam ketidakpastian. Semoga area zona merah yang telah dikeluarkan Alashaknya diputihkan jadi APL atau Dibatalkan, demi tercipta ketertiban administrasi sehingga yang merasakan membayar PBB dapat mengelolanya atau dikembalikan fungsi hutannya. “ kata Handoyo

Handoyo enjelaskan area yang dia maksud adalah didaerah Kelarik Utara ataupun mungkin di desa lain juga ada, maka Handoyo mengingatkan

“ Kepada masyarakat, teman-teman, teliti sebelum ingin menguasai sebuah lahan, cek betul surat dan apakah masuk zona hutan negara dalam bentuk apapun lebih detailnya ada di KLHK dan BPN” jelas handoyo ynag juga memention lembaga Kantor Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau di Batam Centre dalam statusnya

Handoyo uga mengeluhkan saat warga ingin mengelola ternyata masuk zona hutan negara, tetapi Desa/kecamatan kok bisa mengeluarkan Surat Alashaknya , ini ynag membuat masyarakat menjadi bingung

Sekretaris HKTI Natuna AE Hermawan juga menangapi status Handoyo ini,

“ Adanya tumpang tindaih dan tidak sinkronnya peta RT-RW Natuna sesuai perda nomor 10 tahun 2012 yang juga direvisi hingga kini belum selesai, dengan peta kehutanan yang dikeluarkan KLHK Sudah kita sampaikan melalaui suratresmi kejajaran pemkab Natuna, bahkan juga sudah disampaikan dalam hearing di DPRD Natuna Minggu lalu, tetapi belum menemui titik temu. “ jelasnya

AE Hermawan juga menjelaskan

“ Polemik tumpang tindih tidak sinkronnya peta tataruang wilayah dalam perda Natuna perda 10 Tahuna 2012 dengan peta Ruang Kehutanan yang terbit tahun 2019 oleh Kementerian LHK akan memunculkan konflik agraria dan kriminalisasi petani pekebun kecil di Natuna. Petani kecil atau pekebun dikorbankan sementara pemodal besar makin merangsek menguasai lahan dengan berbagai cara, sementara pengusaha yang ingin mengurus ijin dengan benar juga terhambat karena ketidak sesuaian peta ruang ini, “ Jelas AE Hermawan

Berikut contoh perbandingan peta RTRW Natuna sesuai perda no 10 tahun 2012 dengan peta kehuatanan LKH tahun 2021

Peta kehutanan LHK untuk Wilayah Teluk Buton masuk dalam zona hutan produksi dan masuk dalam pemegang ijin HPL yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan jaman dulu
Peta RT-RW Natuna sesuai perda no 10 tahun 2012 menyebut kawasan yang sama sebagai daerah industri, zona kawasan khusus yang diberikan kepada Propinsi Kepri

 

Kondisi Peta yang sama juga terjadi antara peta zona ruang keseluruhan pada Pulau Bunguran dengan Peta RT-RW Natuna sesuai perda no 10 tahun 2012

Peta kawasan zona sesuai RTRW berdasarkan perda Natuna no 10 tahun 2012
Peta hutan produksi yang diterbitkan kementerian LHK tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketidaksinkronan kedua peta pola runag ini juga yang nampaknya akan digunakan sebagai  pintu masuk PT IKJ untuk menguasai lahan lebih dari 197 hektar di wilayah desa Teluk Buton  kecamatan Bunguran Utara dan Desa Pengadah kecamatan Bunguran Timur Laut dengan iming=imin-iming harga lebih murah dari secangkit kopi pancung, yakni 2000 rupiah permeterpersegi..

Semoga para wakil rakyat di Natuna jeli dan segera mencari solusi agar masalah ini tidak berlarut sesuai janji ketua komisi II DPRD Natuna yang layernya dipublish di ruang publik medsos, semoga berani menungkap praktek penguasaan lahan ratusan bahkan mungkin ribuan hektar yang berpotensi merusak lingkungan.

Seperti diberitakan media sebelumnya pada 9 Desember 2021 lalu saat RDP antara masyaralat petani dan DPRD Natuna yang diinisiasi DPC HKTI Natuna

Menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi para petani tersebut, HKTI Kabupaten Natuna meminta, kepada DPRD Natuna untuk dapat mencarikan solusi, supaya petani pekebun yang menguasai lahan dapat bekerja tanpa takut terkena sangsi hukum dikemudian hari.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar mengatakan pihaknya tidak akan mentolelir dan akan terus melakukan pengawasan terhadap permasalahan pertanahan tersebut, mengingat sudah banyak juga masyarakat yang mengadukan permasalahan pertanahan kepada dirinya.

“Jangan sampai ada keinginan seseorang untuk menguasai lahan, kemudian mengatasnamakan masyarakat,” ucapnya.

Wan Aris juga menegaskan, bahwa dirinya mendengar ada salah satu pengusaha yang mengatasnamakan masyarakat untuk penguasaan lahan, dirinya tidak akan pernah mentolelir hal tersebut.

“Sebagai fungsi pengawasan, saya akan terus memantau itu,” terangnya.

Selanjutnya Wan Aris juga meminta izin kepada pimpinan DPRD untuk memanggil pihak BPN, Camat Bunguran Selatan, kades serta pihak lain yang dianggap memiliki keterkaitan dalam permasalahan lahan tersebut.

“Izin ketua kami Komisi I, rencananya akan kembali panggil pihak-pihak untuk membahas lahan dan hutan,” terangnya.

Setelah mendengar masukan dan tanggapan baik dari anggota DPRD, BPN, HKTI, Dinas PU dan Perkim akhirnya pimpinan rapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya, pertama lembaga DPRD tidak bermaksud menghambat rencana HKTI untuk melakukan pengelolaan lahan, namun sebelumnya harus dilengkapi dulu legalitasnya, supaya masyarakat tidak terlibat dalam permasalahan hukum.

“Natuna memeng perlu kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian warga, namun semuanya harus melalui koridor hukum yang berlaku,” ucapnya.

Kedua Daeng Amhar mengingatkan Camat dan Kades, jika ada oknum-oknum yang terindikasi ingin menguasai lahan, camat harus peka dan pantau, jangan sampai lahan tersebut dikuasai oleh seseorang, atas nama masyarakat untuk kepentingan individu.

“Tetapi apabila ada pengusaha besar, jika itu penting dan menguntungkan bagi perekonomian masyarakat, silahkan dibantu namun tetap pada koridor hukum,” himbaunya.

Terakhir politisi PAN ini meminta kepada pihak dan BPN dan Kehutanan, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, supaya mereka tahu aturan-aturan.

“Kehutanan perlu sosialisasi supaya kita tidak tumpang tindih, dan saya persilahkan Komisi I, atur waktu dengan instansi terkait, untuk melakukan rapat dengar pendapat kembali,” pungkasnya.

Investasi seyogyanya memberikan nilai tambah positif bukan hanya kepada nilai ekonomi semata. tetapi juga nilai tambah dampak siosial yang positif, begitu juga dampak Lingkungannya harus positif karena alam merupakan benteng warisan anak cucu kita kelak. * ( bagian dari tulisan Investigasi khusus red)

#jagaalam

#alamjagakita

#Bencana

#BNPB

#RTRW

#tambangkuarsa

#Walhi
#Natuna

Lewat ke baris perkakas