Launching PK-21, Gubernur Minta Warga Berikan Data yang Benar
PALEMBANG | Koranrakyat.co.id – Mengawali aktivitasnya, Gubernur Sumatera Selatan (sumsel) H Herman Deru didampingi istri tercinta Hj. Febrita Lustia HD dan putri bungsunya Hj. Ratu Tenny Leriva menerima Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumsel, Nopian Andusti bersama dengan tim petugas Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK 21) bertempat di Griaya Agung, Kamis(1/4/2021) pagi.
Pendataan Keluarga (PK) di Sumsel yang merupakan program nasional dari BKKN dilakukan pada keluarga Gubernur Sumsel sebagai tanda di launchingnya secara serentak PK di seluruh wilayah Sumsel berbarengan dengan daerah lainnya secara Nasional.
Usai menjalani pendataan dengan sistem wawancara yang dilakukan petugas, Gubernur Herman Deru mengungkapkan, alasan Pendataan Keluarga diawali dengan mendata Kepala Negara (Presiden) ,Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Wako) bukan sebuah keistimewaan melainkan lebih pada bentuk ajakan dan sosialisasi pada masyarakat agar terbuka pada petugas yang datang mendata.
“Kenapa PK 21 ini dilakukan di masing-masing kediaman Kepala Daerah, hal ini bukan semata keistimewaan tapi ini cara kita untuk mesosialisasikan program tersebut kepada masyarakat luas. Alhamdulilah pada hari ini, Saya dan keluarga didatangi petugas dari BKKN Provinsi, begitu juga ditingkat Kabupaten/kota hingga tingkat RT. Ini menandakan kita mengawali pendataan keluarga ini secara nasional,” ucapnya.
Herman Deru menilai PK 21 ini terlihat berbeda dengan sensus lain. Kalau sensus penduduk bicara dengan kuantitas yaitu jumlah penduduk secara angka. Namun untuk pendataan keluarga berdasarkan data dari berbagai indikator termasuk pola makan yang akhirnya mengukur tingkat kebahagian dari masyarakat itu sendiri.
“Kepada seluruh masyarakat Sumsel baik di perkotaan, perdesaan maupun diperkebunan, layani petugas dengan baik, sampaikan data dengan benar dan jawablah pertanyaan secara rinci dengan tidak menutupi,” tuturnya.
Pentingnya pendataan keluarga lanjut Herman Deru yakni sebagai salah satu cara pemerintah mengambil kebijakan dalam menentukan pembangunan sehingga dapat terwujudnya pembangunan yang merata.
“Program ini penting sekali, sebagai salah satu kebijakan kita dalam menentukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, khsususnya kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan pekerjaan. Ini tentu sangat kita dambakan,” kata Herman Deru sembari meminta Kepala Daerah (bupati/Wako) Camat hingga RT proaktif mengajak mayarakat diwilayahnya untuk terlibat mensukseskan pendataan penduduk yang akan berakhir 31 Mei 2021 mendatang.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKN Provinsi Sumsel, Nopian Andusti mengatakan, mengawali Pendataan Penduduk di Sumsel pihaknya sengaja mendatangi kediaman Gubernur Sumsel sebagai bentuk launching PK 21 secara serentak di seluruh Indonesia khususnya di Sumsel.
“Petugas kita tadi sudah melakukannya dengan mendata pak Gubernur Sumsel dan keluarganya, dan dengan begitu ini sebagai tanda dimulainya pendataan keluarga secara serentak di Indonesia khususnya di Sumsel termasuk juga diikuti para Bupati/Walikota,” katanya.
Dia berharap dari pendataan keluarga ini nanti akan mamperoleh profil keluarga yang ada di Indoensia, yang bukan hanya kuantitas tetapi nanti dapat menggambarkan kualitas keluarga yang ada di Sumsel.
“Pendataan ini juga meliputi kualitas hidup seperti ekonomi tingkat kebahagiaan termasuk data stunting. Dari data yang ada ini akan menjasi basis data dalam rangka kita menyusun perencanaan keluarga,” ungkap dia.
Meski pendataan keluarga tahun ini dilakukan dimasa pandemi, lanjutnya dia, pihaknya tetap optimis pendataan ini bisa berjalan sukses dan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
“Kita juga sudah meyampaikan kepada para petugas untuk menerapkan prokes yang ketat, sehingga dengan begitu kesehatan tetap terjaga dan data kita peroleh,” terangnya.
Dalam proses pendataan ini, dia meminta keluarga menunjukan Kartu keluarga (KK) selain itu memberikan data yang sebenarnya pada petugas yang datang.
“Artinya, ketika pada saat tanya jawab masyarakat dapat memberikan data yang benar tanpa membohong –bohongi. Kita optimis semua data keluarga akan kita dapat hingga 31 Mei 2021 nanti,” tutupnya. (hms)
