Dua Fenomena Yang Berlawanan Arah.
Oleh: H Albar S Subari SH,MH
Pengamat Hukum dan Sosial
KoranRakyat.co.id —Judul ini terinspirasi dari viralnya dua video yang satu sama lain saling berkaitan sebagai variabel tengah dan dan dua variabel sebagai variabel independen dan dependen.
Dua variabel dimaksud bahwa di awal bulan Juni 26 ini saat masih hangat hangat kita memperingati hari lahirnya Pancasila yang menjadi philosofis serta dasar berdirinya negara Indonesia guna menuju masyarakat adil dan makmur, serta makmur dalam berkeadilan.
Namun apa yang kita lihat kondisi yang sangat menyakiti hati rakyat antara lain dapat kita saksikan bersama video atau berita yang tersebar di media sosial dan media massa bahwa telah terjadi penangkapan beberapa petinggi baik dari lembaga dan instansi pemerintah maupun swasta akibat yang patut diduga telah melakukan tindak pidana .
Minimal ada empat peristiwa penangkapan kita catat di instansi pemerintah maupun di daerah setidaknya di provinsi Sumatera Selatan.
Yaitu peristiwa OTT , ( di Badan Gizi Nasional, Di kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan Republik Indonesia) sedang kan di daerah berita OTT Seorang Bupati dan wakil Bupati)
Dari kabupaten yang berbeda.
Namun di sisi lain pucuk pimpinan DPR RI dalam sebuah video membangun narasi agar supaya pemerintah meninjau kembali dan mencari penambahan anggaran dari PAJAK.
Dari cerita di atas seperti ada paradoks, satu sisi anggaran negara dalam kondisi menurun sehingga perlu ditutup dengan program penambahan dari sisi pajak.
Sedangkan kita lihat berapa triliun rupiah uang habis di korupsi oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap kemakmuran rakyat Indonesia yang memang dalam kondisi tidak baik baik saja.
Beberapa contoh sudah pernah kita saksikan bersama tingkat kriminal terutama di level masyarakat menengah ke bawah telah terjadi hal hal yang melanggar hukum ( peraturan perundang-undangan). Begal semakin merajalela, korban ada yang sampai meninggal, dan lain lain peristiwa sosial yang terjadi.
Kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi sudah terjadi di semua lini baik di pusat maupun di daerah kota dan kabupaten. Di sisi lain rakyat masih dalam kondisi belum merasakan kemakmuran dan keadilan serta kesejahteraan ( sandang, pangan papan).
Di sisi lainnya sebagai variabel antara sedang dibangun narasi untuk mencari kekurangan anggaran negara melalui jalur pajak yang tentunya langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada masyarakat warganegara Indonesia.
Ada kesan masing masing berjalan sendiri sendiri dalam satu sistem pemerintahan padahal dalam teori ilmu yang dikatakan satu sistem di mana satu sama lain sebagai bagian tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan yang sama.
Tujuan yang sama dalam hal ini dalam satu negara yang dibangun oleh pendiri bangsa ini adalah sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang populer disebut dengan istilah RECHTSIDEE.
Salah satu faktor yang menjadikan penyebab nya adalah Penegakan Hukum yang belum optimal sehingga tidak membuat JERA pelakunya.
Tentu asumsi ini perlu juga menjadi salah satu contoh dan fakta lainnya yang sudah kita maklumi.
Sehingga untuk mencapai RECHTSIDEE perlu dalam istilah medis dilakukan General Cak. ( Cek secara keselurahan tubuh untuk mencari penyakit yang sudah akut) Sehingga badan kembali sehat jasmani dan rohani. (*)
