Anggota Komisi X DPR-RI Tampung Aspirasi Dewan Pendidikan se-Indonesia Tentang Kondisi Pendidikan
KoranRakyat.co.id, Balikpapan –Anggota Komisi X DPR-RI Dr Ir Hetifah Syaifudian MPP asal daerah pemilihan Kalimantan Timur tampung berbagai asprasi terkait dunia pendidikan.
Aspirasi yang ditampung Hetifah Syaifudian saat tampil sebagai pembicara seminar dalam kaitan Rapat Kerja Nasional Dewan Pendidikan IV se Indonesia di Hotel Platinum Balikpapan, Jumat (18/10/24).
Berbagai persoalan aktual dan keluhan terkait dunia pendidikan di Indonesia “dicurhatkan” pada Hetifah Syaifudian yang memang dibidanginya.
Selain Dr Ir Hetifah Syaifudian MPP, tampil juga narasumber lainnya praktisi pendidikan Prof Dr Bohari Yusuf, Dr Wiwik Setiawati dari Kemendikbudrustek, dan Ketua Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia Prof Dr Junaidi SS Mhum PhD.
Seminar ini berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan karena hampir seluruth peserta dari berbagai pengurus Dewan Pendidikan “Ngotot” ingin menumpahkan berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan diberbagai daerah. Bahkan beberapa presentase narasumber seminar ini juga dikritisi oleh perwakilan dari beberapa daerah.
Hetifa sendiri dalam paparannya lebih banyak menyoroti kurangya pemerataan pendidikan. ‘’Berkaitan dengan itu saya berharap Dewan Pendidikan haruis menjalankan fungsi dan peranan di tengah satuan pendidikan. Dengan harapan jangan sampai ada lagi kesenjangan yang terjadi. Saya menampung berbagai temuan Dewan Pendidikan seputar pendidikan dan jangan segan-segan memberikan rekomendasi pada kepala daerah dan wakil rakyat di daerah,’’ katanya.
Sementara Wiwik Setiawati dari Kemendikbudrustek lebih banyak menyampaikan program-program yang sudah dilakukan Kemendikbudristek selama ini. Misalnya seputar PPPK, sekolah penggerak, dan guru penggerak.
Wiwik Setiawati juga tidak menapik dan mengakui adanya kualitas yang tidak merata antar daerah. “Kenyataan saat ini memang terjadi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Memang ditemukan kurangnya profesinalisme para guru, rendahnya minat baca. Kami berharap bisa bersinergi dengan dewan pendidikan. Masyarakat harus dilibatkan dalam hal ini,’’ jelas Wiwik.
Tidak itu saja, dia juga berharap dewan pendidikan bisa memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan pendidikan, menjembatani miskomunikasi antara pemerintah, sekolah dan masyarakat. Lalu memantau pelaksanaan pendidikan, serta mendorong parsitipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.
Pembicara Prof Bohari Yusuf pada kesempatan itu memaparkan seputar kondisi pendidikan nasional yang dibandingkan dengan beberapa negara di dunia. Kenyataannya saat ini Indonesia berada pada rangking 107 dari 177 negara yang diteliti oleh lembaga internasional (ICI). Bohari mencemaskan kondisi generasi muda saat ini yang akan menghadapi persaingan pada 10-20 mendatang.
‘’Inovasi generasi muda ini memang harus didorong Kalau sekarang kita membandingkan dengan beberapa negara, nampak ketertinggalan kita. Begitu pula komitmen penyelengara pendidikan di tanah air. Kadang masalah pendidikan ini jadi isu saaat Pilkada saja. Semua calon dan paslon mengusung tema pendidikan,’’ ujarnya.
Lain lagi Ketua Forum Dewan Pendidikan Indomnesia Prof Junaidi yang mengupas berbagai persoalan tantangan dan solusi masalah pendidikan yang terjadi saat ini. Dia mencatat banyak kelemahan yang terjadi. Salah satunya adalah kualitas guru.
Seakan-akan curhat Junaidi berharap di tingkat pusat, perlu pembenahan administrasi pendidikan. Selama ini guru-guru kita ini habis waktunya mengurusi administrasi sehingga tugas utama terabaikan karena tidak sempat lagi memikirkan kualitas dan pengajaran. Kementrian seharusnya berpikir esensi pembelajaran. .
Junaidi mencontohkan beberapa kasus yang terjadi pada sistem dan kondisi pendidikan di Indonesia. Misalnya, ada rencana pemerintah yang terus menambah sekolah negeri. Ternyata menimbukan juga masalah pada sekolah swasta. Begitu pula banyaknya anak-anak yang tidak mendapatkan akses untuk sekolah di berbagai daerah.
Prof Junaidi mengusulkan agar Dinas Pendidikan tidak diberikan lagi peluang untuk pengurusi pembangunan sekolah-sekola baru atau rehab sekolah-sekolah yang lama. ‘’Sudah seharusnya urusan pebangunan ini diserahkan ke Dinas PUPR. Jangan lagi diurusi oleh Dinas Pendidikan, sebab kalau ini diteruskan, Diknas asyik mengurusi proyek saja. Yang datang ke kantor dinas pun bukan guru, tenaga pendidik, atau siswa, tapi akan berubah jadi para kumpulan kontraktor yang mereka urusi setiap hari,’’ jelasnya Junaidi yang juga Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau. .
Dari seminar nasional ini menghasilkan berbagai kesepatan dan sikap serta komitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional. Adanya perubahan kepemimpinan dalam waktu dekat , diharapkan mampu memperbaiki, menertibkan dan membuat terobosan baru tentang sistem pendidikan tanah air. (Sar)
