Pemerintah Natuna Laksanakan Integrasi Layanan Kesehatan Primer
KR Natuna- Guna meningkatkan pelayan kesehatan masyarakat pemerintah mengintruksikan u untuk membuat program Pelayanan Kesehatan primer, program ini merupakan pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat atau sebagai kontak pertama (gate keeper), pelayanan primer ini salah satu subtansi yang masuk ke dalam Rancangan Peraturan Pemerintah
Integrasi pelayanan kesehatan primer sendiri merupakan bagian dari transformasi layanan primer yang berfokus pada tiga hal, yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan, perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui pemantauan, Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas kesehatan, melaksanakan pertemuan koordinasi dan advokasi tentang Integrasi Layanan Primer (ILP),Jum’at (1/3/2024).
Pertemuan ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Khaidir bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna.Khaidir dalam sambutannya saat membuka kegiatan menyampaikan, dalam memberikan pelayanan kesehatan primer dengan layanan kesehatan dasar yang bersifat preventif, berkesinambungan, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. 
“Untuk menjalankan fungsi tersebut dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah dan pihak swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan primer ini,” kata Khaidir.
Sementara itu, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah menjelaskan, layanan ini sebagai transformasi dari Kementerian Kesehatan kemudian diintegrasikan ke semua program termasuk FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dalam hal ini puskesmas.
Selanjutnya paparan materi sekaligus sosialisasi integrasi layanan kesehatan primer (ILP) oleh Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam paparan tersebut menitikberatkan fokus Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer diantaranya:
1. Siklus hidup sebagai fokus Integrasi Pelayanan Kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi dan pencegahan.
2. Mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring tingkat desa hingga dusun, serta resiliensi termasuk pandemi.
3. Memperkuat pemantauan wilayah setempat (PWS) melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan perdesaan serta kunjungan keluarga.
Program integrasi layayan primer diluncurkan kementerian koorduinator PMK 
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Y. B. Satya Sananugraha menyampaikan, transformasi layanan kesehatan primer harus mendapat perhatian khusus serta investasi kesehatan yang besar, dengan fokus kepada promotif dan preventif.
Hal itu disampaikan saat mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan sambutan dan menyaksikan penandatanganan kerja sama dalam rangka “Launching Nasional Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan di Grand Ballroom JIEXPO Convention Center Jakarta, pada 2023 lalu
Satya menambahkan, transformasi itu dapat dimulai dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posko Kesehatan Desa, Posyandu serta pelibatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta.
“Konsep integrasi pelayanan kesehatan primer menjadi salah satu kunci yang penting untuk mengoptimalkan peran pelayanan kesehatan primer. Ini dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pencapaian indikator kesehatan nasional,” imbuh Satya.
Satya mengajak, upaya integrasi layanan kesehatan primer harus menjadi tulang punggung perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Masyarakat juga harus menjadi subjek layanan berdasarkan kebutuhan kesehatan dalam siklus hidupnya, bukan pelayanan berbasis program. Hal yang tidak kalah penting, Ia juga menghimbau proses digitalisasi dalam tata kelola pelayanan kesehatan primer yang harus juga dibangun secara beriringan.
Integrasi pelayanan kesehatan primer sendiri merupakan bagian dari transformasi layanan primer yang berfokus pada tiga hal, yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan, perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa.
“Puskesmas dan Posyandu memiliki peran penting dalam integrasi pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan terpadu melalui berbagai layanan preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data yang ada, dari 10.374 Puskesmas, baru terdapat 54,9 persen Puskesmas yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan, sekitar 4.1 persen Puskesmas yang tidak memiliki dokter, 43,71 persen Puskesmas memiliki prasarana sesuai standar, dan 51,35% Puskesmas memiliki alat kesehatan standar. Disamping itu, kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan di Puskesmas masih belum merata antar wilayah.
“Persoalan ini memerlukan upaya untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui perluasan jejaring pelayanan kesehatan primer yang kompehensif dan berkualitas kepada masyarakat,” ucap Satya.
Acara launching itu sendiri dihadiri oleh 468 orang dari berbagai kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam acara tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada sembilan lokus yang telah melaksanakan uji coba integrasi layanan primer dan juga penghargaan kepada seluruh mitra terkait. (red)
