APBD-P Natuna T-A 2023 di Sahkan Sebesar Rp 1.233.829.230.212,00
KR Natuna – RAPBD Perubahan Kabupaten Natuna 2023 \ menargetkan Pendapatan Daerah tahun 2023 disepakati sebesar Rp 1.228.862.128.083,11 mengalami kenaikan sebesar Rp 173.659.828.083,11 dari APBD Murni sebesar Rp 1.055.202.300.000,00.
Sedangkan untuk perubahan belanja daerah Kabupaten Natuna ditargetkan belanja daerah yang disepakati pada perubahan APBD 2023 sebesar Rp 1.233.829.230.212,00 angka ini bertambah sebesar Rp 168.626.930.212,00 yang semula target di APBD murni sebesar Rp 1.065.202.300.000,00.
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 1.233.829.230.212,00
DPRD Natuna menyetujui RAPBD-P tahun anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna dengan agenda agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Natuna terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Natuna Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung di Ruang Paripurna, Kantor DPRD, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Bunguran Timur pada Kamis (21/09/2023).
Fraksi- Fraksi DPRD Natuna memberikan catatan sebagai berikut :
Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (PNR)
Melalui juru bicaranya, Junaidi meminta agar pemerintah daerah untuk terus mengembangkan dan mempromosikan pariwisata daerah dan berusaha mengurai permasalahan mahalnya harga tiket pesawat yang belum tuntas.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Melalui juru bicaranya, Wan Ricci Saputra berharap RAPBD perubahan betul-betul dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah dari sumber-sumber yang sah.
Fraksi Golkar
melalaui juru bicaranya, Eri Marka meminta agar pemerintah menggunakan anggaran secara efektif dan efisien, menerapkan pemerataan anggaran di seluruh kecamatan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, membuat laporan penggunaan anggaran yang akuntabel dan transparan.
Serta melakukan upaya inovatif untuk meningkatkan PAD dan melakukan lelang proyek yang pengerjaannya lama di awal tahun dengan mempertimbangkan keadaan geografi. 
Fraksi Partai Persatuan Damai Natuna (PPDN)
Melalui juru bicaranya, Wan Aris Munandar meminta agar pemerintah lebih memberikan perhatian terhadap bangunan pendidikan yang usang.
Meminta agar pemerintah juga lebih memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan dan tempat ibadah serta meminta pemerintah agar mencari solusi guna menangani masalah air bersih di Natuna.
Fraksi Gerindra
Fraksi Gerindra melaluui juru bicaranya Marzuki menyarankan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mensejahterakan masyarakat dan mengevaluasi kinerja para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Natuna, Marzuki mengatakan, Pemda harus mementingkan pembangunan yang ada kaitannya dengan masyarakat. Selain itu juga dihimbau untuk tidak mementingkan suatu kelompok atau golongan.
“Kami sarankan Bupati Natuna agar dapat mensejahterakan masyarakat. Jangan mementingkan suatu kelompok atau golongan,” ujar Marzuki, Kamis (21/09/2023).
Marzuki memaparkan, kondisi keuangan Pemda Natuna masih belum stabil. Namun pembangunan untuk masyarakat harus berjalan.
“Memang keadaan keuangan daerah susah tapi ada juga beberapa sekolah dihilangkan anggarannya seperti ruang sekolah,” katanya.
Selain pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat, menurutnya Bupati Natuna harus menegur dan mengevaluasi para pimpinan OPD yang bekerja kurang maksimal. Pasalnya, banyak laporan yang diterima oleh fraksi terkait permasalahan tersebut.
“Saya tidak berkapasitas menyebut dinas tapi hari ini yang dirasakan ada keterlambatan gaji atau tunjangan pegawai serta pelelangan kegiatan. Dan itu harus jadi catatan untuk Bupati,” katanya.
Sementara Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan, kinerja seluruh kepala OPD sudah bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator kenaikan dana yang masuk ke Kabupaten Natuna.
“Kinerja kepala dinas sudah bagus. Indikatornya dapat terlihat dari dana alokasi khusus dan dana kementerian yang masuk ke Kabupaten Natuna semakin meningkat,” kata Wan Siswandi.
Menurutnya, dana alokasi khusus yang masuk ke Kabupaten Natuna saat ini sebesar Rp180 miliar, padahal tahun 2022 hanya Rp60 miliar. Sehingga total dana transfer dari kementerian dan dana alokasi khusus untuk Natuna tahun ini sekitar Rp750 miliar.
Namun, Pemda Natuna akan terus mengevaluasi dan memperbaiki kinerja para pimpinan OPD agar semakin maksimal. Pemda Natuna terus berupaya dalam menangani permasalahan air, listrik, jalan, pendidikan, dan lainnya.
“Dana yang masuk semakin naik, itu artinya karena kinerja dinas yang bagus. Tapi kami akan terus memperbaiki agar lebih baik lagi. Kami juga akan memprioritaskan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya (red)
