Perlu Digitalisiasi Agar Desa Limau Manis Jadi Desa Antikorupsi KPK

KR Natuna, Ada 22 desa yang dipilih KPK sebagai calon percontohan, dari 81 desa yang diobservasi. Di Kepri ada 5 desa diobservasi, 3 Natuna dan 2 Bintan, setelah observasi hasilnya pimpinan KPK memilih Limau Manis,
Meski telah terpilih, namun Desa Limau Manis belum mencukupi target nilai yang harus dipenuhi untuk menjadi desa percontohan, karena nilai indikator Desa Limau Manis masih sangat rendah, yakni hanya 47,5. kondisi ini diungkapkan oleh Spesialis Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Andhika Widianto, pada pembukaan Bimbingan teknis (Bimtek) Program Desa Anti Korupsi, di Desa Limau Manis, Rabu (7/6)
Saat ini desa Limau Manis masih dalam tahapan calon desa terpilih. Karena, masih ada beberapa proses untuk dapat menjadi sebagai desa anti krupsi, yang akan dilakukan tes lanjutan oleh KPK, Inspektorat Kemendes PDTT, Inspektorat Kemendagri, Inspektorat Kemenkeu, serta Inspektorat Provinsi dan Kabupaten.
Menurut Andhika, nilai indikator 47,5 yang didapatkan Desa Limau Manis lantaran desa di Kecamatan Bunguran Timur Laut itu, banyak kekurangan dalam hal digital.
“Kekurangannya dalam bentuk digital yang belum dipenuhi. Tapi itu mudah, mudah-mudahan dalam waktu singkat akan kita kejar semuanya,” imbuh Andika.
“Harus mencapai nilai yang sudah ditargetkan minimal 90 persen, agar Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, menjadi desa yang dipilih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Desa Anti Korupsi.
Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswandi, saat membuka Bimtek mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran KPK.
Menurut Wan Siswandi, Pemkab Natuna sebelumnya juga telah berupaya melakukan pencegahan sedini mungkin dengan melakukan pelatihan bagi desa yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri.
“Tujuannya untuk meminimkan persoalan pengelolaan keuangan desa. Tentu upaya seperti itu kembali ke individu Kades. Karena yang harus mawas diri itu ya diri sendiri, kemudian juga aparat desa dan lingkungan desa yang memang punya ruang dan diberi ruang untuk pengawasan itu,” kata Bupati Natuna, Wan Siswandi.
“Kemudian dari KPK dan Kemendes kami ucapkan terima kasih apa yang dilakukan ini. Perhatian dengan Natuna luar biasa, karena bimtek dilakukan langsung oleh KPK dan Kemendes,” tambah Bupati.
Wan Siswandi juga minta kepada peserta untuk mengikuti Bimtek dengan baik dan serius. (red)