Kapasitas Kades Se-kabupaten di Upgrade Dinas Pemdes Natuna
KR Natuna Sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (Kades) terpilih tahun 2022 dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Kades.dibuoa secara rsmi oleh Bupati Natuna Wan Siswandi, Rabu(24/05). diruang rapat kantor Bupati Bukit Arai
Wan Sis mendukung kegiatan ini di lakukan, agar kapasitas para Kades dalam pengelolaan keuangan Desa dan terjadi peningkatan dalam pemanfaatan dana Desa guna perbaikan ekonomi di wilayah Desa. Selain itu jalani roda Pemerintahan sesuai mekanisme peraturan perundang – undangan yang ada agar terhindar dari permasalahan hukum.
Wan Sis juga meminta kepada kepala Desa untuk menjadikan Desa sebagai tombak pembangunan Kabupaten Natuna yang lebih baik lagi, tutupnya. 
Kadis DPMD yang diwakili oleh Sekdis Sabki sampaikan, kegiatan tersebut diikuti oleh 37 Kedes terpilih 2022 dan 1 Kades PAW.
Lanjut Sabki, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan undang – undang no 27 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dan pasal 216 ayat 1 undang – undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Adapun narasumber sosialiasi Peningkatan Kapasitas Kades, dari Tenaga Ahli Pendamping Desa, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang dibuka di ruang lantai II Kantor Bupati Natuna dan lanjutkan klinik Keungan Desa di Batu Hitam.
Hadir dalam kegiatan tersebut OPD, Tenaga Ahli dari Kemendesa PDTT, serta tamu lainnya. *(Irwanto).
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kapala Desa terpilih dan PAW hasil Pemilihan Tahun 2022. yang ditaja Dinas Pemdes kabupaten Natuna diikuti sebanyak 38 kades terpilih Tahun 2022 lalu. pembekalan Kepala Desa terpilih agar penambah wawasan dan kemampuan (Ugrade) kapasitas para Kades dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanna di desa.
Kabid Pemerintah Desa, Polersirait mewakili Kepala Dinas PMD Kabupaten Natuna, Anrizal Zen kepada media ini mengatakan
“Sebagai orang nomor satu di wilayah desa, tentu pelatihan peningkat kapasitas ini sangat perlu dilakukan, mengingat selain sebagai kepala dalam pemerintahan, kepala desa juga harus menjadi pengayom bagi masyarakat. Maksud dan tujuan diadakannya pelatihan tersebut adalah untuk penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa, sinergitas penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan desa, mengembangkan kapasitas kepala desa dalam kepemimpinan demokrasi perencanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa,” Jelasnya.
Polersirait juga menghimbau agar kepala desa terpilih ini nantinya bisa memahami sistem pemerintahan desa dan bekerja dengan sebaik mungkin berdasarkan aturan yang ada.
“Selain itu, target kita dengan adanya pelatihan ini, agar kepala desa terpilih ini bisa memahami sistem pemerintahan di desa. Kemudian mereka dapat bekerja sesuai aturan, dan yang paling penting tidak terjerat hukum,” himbaunya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Natuna, Wahyudi sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut kepada media ini mengatakan menyambut baik atas terlaksananya kegiatan pelatihan yang di gelar oleh Dinas PMD Kabupaten Natuna.
“Saya menyambut baik kegiatan yang lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna dalam memberikan pengetahuan bagi kepala desa terpilih Tahun 2022,” katanya.
Wahyudi sebagai pemateri prioritas penggunaan dana desa terkait ketahanan pangan Tahun 2023 itu, menjelaskan desa telah di amanatkan oleh pemerintah bahwa minimal 20 persen dana desa wajib diperuntukkan dalam program ketahanan pangan.
Wahyudi menerangkan, adapun tujuan dari ketahan pangan yaitu bagaimana ketersediaan pangan di desa bisa terpenuhi. Untuk memenuhi ketersediaan pangan tersebut maka pemerintah mensuport dengan dana desa sebesar 20 persen.
“Tadi saya menyampaikan bentuk-bentuk contoh ketahanan pangan, kemudian tujuan ketahanan pangan itu sendiri serta indikator keberhasilan ketahanan pangan di desa,” terangnya.
Selanjutnya Wahyudi berharap setelah mengikuti pelatihan ini, kepala desa nantinya dapat menjalankan program ketahanan pangan ini dengan benar, sehingga betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tujuan pemerintah membuat program ketahan pangan ini agar tepat sasaran. Artinya masyarakat benar-benar merasakan manfaat program ini. Sehingga tidak ada lagi istilahnya masyarakat kekurangan pangan,” imbuhnya. (red)
