Wakil ketua DPRD Natuna Harap Presiden Juga Perhatikan Ekonomi Masyarakat Nelayan Natuna
KR, Natuna- Wakil Ketua DPRD Natuna Jarmin Sidik SE berharap Presiden Jokowi selain membangun alustista juga membangun perekonomian masyaerakat Natuna khususnya nelayan Natuna,
” Saya berharap presiden RI dan pemerintah pusat tidak hanya berfokus menguatkan TNI dan Alutista untuk mengamankan wilayah Laut Natuna Utara yang memang menyimpan potensi ekonomi yang besar, dari 12,2 Triliun anggaran yang direncanakan, saya mewakili masyarakat Natuna berharap Pemerintah Pusat juga fokus meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan nelayan Natuna,” jelas Jarmin Sidik SE kepada pewarta, Senin (04/10) diruang kerjanya.
Jarmin sangat mendukung rencana pemerintah pusat untuk mengamankan Laut Natuna Utara dari ganguan asing, ini sekaligus jawaban pemerintah pusat atas keluhan asyarakat nelayan natuan ynag selam ini sudah disuarakan DPRD natuan ek pusat melaklui jalur komunikasi legislatif.
” Alhamdulilah, senang mendengar keputrusan presiden RI ini, tentu ini merupakan jawaban dari semua keluhan masyarakat Natuna yang kita suarakan melalui jalur komunikasi legislatif maupun komunikasi intenal partai ke pusat, dengan jawaban ini maka seharusnya menjadi moment bagi investor dan pegusaha untuk tidak ragu mengembangkan usaha di Natuna, karen keamanan sudah pasti terjamin,” tambah Jarmin SE 
Jarmin meyakini dengan besarnya anggaran pengamanan Laut Natuna Utara ini akan menciptakan keamanan dan iklim usaha yang kondusif di Natuna
” Sudah saatnya masyarakat Natuna menyambut baik jawaban pemerintah pusat atas keluhannya selama ini, keluhan atas ganguan kapal asing dan nelayan asing sudah dijawab dengan alokasi angaran yang cukup untukmengamankan laut Natuna Utara, kini saatnya kita berisaha untuk memmanfaatkan sumberdaya alam dan potensi Natuna, kita dudukkan bersama apa kendala dan bagimana sokusinya, Insyallah DPRD Natuna akan tetap mendengarkan dan meperjunagkan aspirasi terbaik masyarakat” jelas Jarmin
Seperti diketahui Jokowi Siapkan Anggaran Jumbo Rp 12,2 Triliun untuk Jaga Laut Natuna
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan anggaran besar mencapai Rp12,2 triliun untuk penguatan keamanan laut di perairan Natuna. Anggaran itu digelontorkan untuk efek gentar atau deterrent effect di perbatasan negara.
Kebijakan itu diketahui dari Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
Dalam dokumen itu disebutkan bahwa salah satu upaya penguatan di Natuna dilakukan lewat pengadaan unmanned aerial vehicle (UAV) atau drone. Pemerintah juga akan menebalkan sarana dan prasarana militer di pulau-pulau strategis.
“MP (Major Project/Proyek Prioritas Strategis] Penguatan Keamanan Laut di Natuna diharapkan dapat meningkatkan deterrent effect dan penegakan kedaulatan di Laut Natuan Utara menurunkan aktivitas perompakan; kekerasan dan tindak kejahatan di laut; IUU fishing; serta transnational cimes,” dikutip dari lampiran Perpres Nomor 85 Tahun 2021.
Realisasi anggaran itu dialokasikan multi years selama lima tahun. Namun dokumen itu tak merinci skema penganggaran kebijakan itu.
Perpres itu hanya menyebut anggaran Rp78,2 miliar akan dikucurkan pada 2022 untuk penguatan keamanan di Natuna.
“Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama lima tahun sebesar Rp12,2 triliun,” sebut lampiran Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021.
Pemerintah menyampaikan anggaran itu digunakan untuk memenuhi kecukupan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL di Natuna sebesar 40,59 persen.
Anggaran itu juga dipakai untuk memenuhi kecukupan alat peralatan keamanan laut (alpakamla) milik Bakamla sebesar 44,17 persen.
Pemerintah mencantumkan sejumlah alasan penguatan keamanan di Natuna seperti peningkatan eskalasi ancaman dan lemahnya sistem pengamanan navigasi.
Pemerintah berharap penguatan keamanan dapat menjaga kedaulatan di wilayah perairan Natuna. “Outcome/impact: tidak adanya pelanggaran yurisdiksi di Wilayah laut Natuna Utara ,” dikutip dari dokumen itu.
Penguatan keamanan di Natuna menjadi proyek prioritas nasional atau major project (MP) menyusul peningkatan eskalasi di wilayah ini.
Ketegangan di perairan Natuna menjadi pembahasan usai BAKAMLA mengungkap sejumlah temuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Senin (13/9). Saat itu, Bakamla bercerita soal kondisi miris pertahanan di perbatasan.
Bakamla menyebut kapal-kapal mereka tak punya bahan bakar untuk patroli.
“Sampai saat ini pun bahan bakar kita tidak ada. Kapal kita siap untuk berlayar dan patroli, tapi bahan bakar tidak ada,” ucap Sekretaris Utama Bakamla Laksda S. Irawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/9/2021).
Irawan juga menyebut ada ratusan kapal China dan Vietnam di perbatasan, tapi radar Bakamla tidak bisa mendeteksi ratusan kapal asing di Natuna itu.
“Kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodal kami, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam, pantauan radar, termasuk kapal-kapal coast guard China. Mereka ada di situ sejak lama,” kata Irawan.(red)
