DPRD Natuna Terima Usulan Sejumlah Renperda dari Bupati

NATUNA | Koranrakyat.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pidato Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal tentang Ranperda Kabupaten Natuna Tahun 2020.

Kegiatan ini di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna Andes Putra di dampingi oleh Wakil II DPRD Jarmin Sidik, dan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal bertampat, di ruang Rapat Paripurna gedung DPRD, pada Selasa pagi 3 Maret 2020.

Ketua DPRD Natuna, Andes Putra dalam memimpin sudang menyampaikan ada beberapa Ranperda yang telah disepakati bersama dan akan dibahas pada tahun 2020.

Pertama, Ranperda fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

Kedua, Ranperda Badan Permusyawaratan Desa, ketiga Ranperda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dan antar waktu, keempat Ranperda rencana tata ruang wilayah Kabupaten Natuna tahun 2020 – 2040,

Kelima, Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 tahun 2002 tentang izin tempat usaha.

“Ranperda yang di sampaikan oleh Bupati nantinya, akan di bahas lebih lanjut oleh Tim Pansus DPRD Natuna,”papar Andes sambil mempersilahkan bupati untuk menyampaikan pidatonya.

Sementara itu, Bupati Natuna Hamid Rizal dalam pidatonya menyampaikan, Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen kebijakan di Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan maka peran dan dukungan Daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan perundang – undangan sangat strategis.

Lanjut Hamid, selain itu, Perda juga memiliki landasan Konstitusional dan landasan Yuridis dan di atur kedudukannya dalam Undang – undang Dasar 1945 Pasal 8 ayat 6 menyatakan Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

“Perda juga memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian Hukum oleh karenanya penyusunan harus sesuai dengan kaidah perundang – undangan.
Dalam kaitannya ini maka sistem Nasional memberikan kewenangan Atributif kepada Daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lain yang diharapkan dapat mendukung secara Sinergis program Daerah,” terang Hamid.

Lanjut Hamid ada lima point Ranperda yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dapat segera di bahas. lima Ranperda tersebut yakni, Ranperda fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

Ranperda Badan Permusyawaratan Desa, Ranperda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dan antar waktu, Ranperda rencana tata ruang wilayah Kabupaten Natuna tahun 2020 – 2040, Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 tahun 2002 tentang izin tempat usaha.

“Demikianlah lima Ranperda yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, besar harapan kami agar Ranperda yang di usulkan dapat segera di bahas dan disetujui bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna,”tutup Hamid.

Tampak hadir dalam acara tersebut, seluruh anggota DPRD, para OPD, Forkompinda, tokoh masyarakat, tokoh agama, setra tamu undangan lainnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *