Press "Enter" to skip to content

Jokowi Jamin Programnya Dirasakan Rakyat, Menteri Tak Becus Dicopot

JAKARTA | Koranrakyat.co.id — Presiden Joko Widodo menyatakan akan memaksa birokrasi di pemerintahan bisa menjamin seluruh program yang dibuat dirasakan oleh masyarakat.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam pidatonya usai resmi diambil sumpahnya dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10).

Jokowi menyatakan kerja birokrasi tidak boleh hanya sekadar mengirimkan program maupun kebijakan, tapi hasilnya tidak sampai di tangan masyarakat. Karenanya dia akan memaksa birokrasi bertugas sebagai making delivered atas program yang dikerjakan pemerintah.

“Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered,” kata Jokowi.

Dalam dunia yang penuh risiko, dinamis, dan kompetitif, menurut Jokowi birokrasi sebuah pemerintahan harus terus mengembangkan cara serta nilai baru agar tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton. Birokrasi harus terus berinovasi. Menurutnya, inovasi adalah budaya bukan hanya pengetahuan.

Jokowi pun menceritakan pengalamannya setelah setahun menjabat sebagai Presiden yang memindahkan lokasi penyelenggaraan acara halalbihalal agar tidak menjadi sebuah kebiasaan atau rutinitas.

“Saya bilang ke Mensesneg, ‘Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.’ Ini yang namanya monoton dan rutinitas,” ucap Jokowi.

Jokowi pun mengaku sering mengingatkan jajaran menterinya bahwa tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, melainkan membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.

Menurutnya, birokrasi tidak bisa hanya dengan seorang menteri melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Yang kemudian laporan tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

“Kalau ditanya, jawabnya ‘Program sudah terlaksana Pak.’ Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya,” ucap Jokowi.

Dia menegaskan bahwa hal yang utama bukan prosesnya, melainkan hasil dan birokrasi ditugaskan untuk menjamin agar manfaat program yang dilakukan pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat.

Copot Meteri Tak Becus

Jokowi juga meminta para menteri, pejabat, dan birokrat agar serius memenuhi tujuan program pembangunan di periode kedua pemerintahannya. Jokowi mengancam akan mencopot pejabat negara yang tidak serius bekerja. “Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” katanya.

Jokowi menjabarkan lima prioritas yang akan dikerjakan selama lima tahun ke depan. Pertama adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pekerja keras, dinamis.

“Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita,” ujar Jokowi.

Prioritas kedua adalah pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan. Infrastruktur akan menghubungikan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Lalu, prioritas ketiga adalah penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi. Jokowi berkata pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar.

“Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM,” kata Jokowi.

Dua UU itu, kata Jokowi, akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

“Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” ujar Jokowi.

Prioritas keempat adalah penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Jokowi menekankan bahwa prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas.

“Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” tuturnya.

Terakhir, Jokowi mengatakan pemerintahannya lima tahun ke depan memprioritaskan transformasi ekonomi. Transformasi yang dimaksud adalah dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

sumber: cnnindonesia

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *