Sel. Jan 21st, 2020

Polres OKUS Kembali Tegaskan, Kasus Hibah 5 Lapbol Tiga Dihaji Berlanjut

OKUS | Koranrkayat.co.id — Meski memakan waktu cukup lama, upaya penyelesaian penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Kemen­terian Pemuda dan Olahraga, untuk pembangunan lapangan bola di 5 desa dalam wilayah Kecamatan Tiga Dihaji, masih tetap berlanjut.

‘’Tidak mungkin kasus ini dibekukan. Apalagi tahapannya sudah Dik (penyidikan-red), dan SPDP-nya sudah diberikan ke kejaksaan. Saat ini kami masih menyempurnakan berbagai data yang didapat, baru kemudian menetapkan siapa-siapa tersangkanya,’’ ujar Kapolres OKU Selatan AKBP Deni Agung A, SIK. MH, melalui Kasat Reserse AKP Awie SIK, menjawab konfirmasi Koran Rakyat, melalui sambungan telepon Kamis pekan lalu.

AKP Awie juga menjelaskan bahwa penyidikan kasus ini — meski prosesnya sudah hampir dua tahun — tetap akan berlanjut. Tim Tipikor Polres OKUS, sudah mene­rima perhitungan kerugian negara dari BPKP. Namun, ada beberapa hal yang masih memerlukan konfirmasi, terutama terkait data yang diperolah dari (Kemenpora).

Menaggapi beredarnya isu bahwa dugaan penyimpangan dana hibah Kemenpora, yang totalnya hampir Rp 1 Miliar ini, sudah ‘terhenti’ dan tidak akan ditindak lanjuti, Awie tegas membantah. ‘’Sampai sekarang penanganan perkaranya, masih dilakukan dan sudah dilaksanakan secara maksimal. Untuk saksi – saksi sudah diperiksa, bahkan sudah melakukan penyitaan beberapa dokumen,’’ ujarnya.

Dikatakan bahwa proses sekarang yang masih ditunggu hanyalah, konfirmasi dan validasi data dari sejumlah institusi di Jakarta, seperti Kemenpora. ‘’Selanjutnya menetapkan tersangka untuk proses lebih lanjut, mohon masyarakat tidak termakan isu yang tidak benar,’’ tambah Awie.

Sebagaimana diberitakan media ini pada edisi sebelumnya, proses penanganan kasus ini memang membutuhkan waktu panjang, karena harus meminta keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Kemudian melakukan pendampingan terhadap tim ahli politeknik melakukan pemeriksaan lapangan, serta melakukan koordinasi dengan BPKP.

Memang, sejak dilaporkan masyarakat di awal tahun 2016 silam, hingga sekarang kasus ini terus jadi perbincangan masyarakat OKU Selatan. Tim Tipikor Polres OKU Selatan pun terus mengumpulkan data. ‘’Kami memastikan kasus ini tetap lanjut,’’ ujar Kapolres sebelumnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus ini berawal dari pengajuan proposal yang dibuat oleh AM Cs, pengurus salah satu parpol, yang juga masih bersaudara dengan oknum Camat Tiga Dihaji, ZM, kepada Kemenpora pada pertengahan 2015 lalu.
Proposal tersebut, diteken lima kepala desa yang isinya meminta bantuan dana untuk pembangunan lapangan sepakbola mini di Kecamatan Tiga Dihaji OKU Selatan. Masing-masing adalah Desa Peninggiran, Desa Surabaya, Desa Karang Pendeta, Desa Kuripan I dan Desa Sukabumi.

Akan tetapi saat penganjuan proposal tersebut AM Cs, sama sekali tidak melibatkan lima kades tersebut. Mereka langsung berangkat sendiri ke Kemenpora di Jakarta. Bahkan pihak Dispora di Kabupaten OKU Selatan pun tidak diberitahukan.

Sepulang dari pengejuan proposal, AM Cs barulah mendatangi para kades memberi­tahukan hal ini, sekaligus meminjam KTP kelima kades dengan alasan untuk membuat rekening desa di bank. karena dana bantuan atas proposal yang diajukan itu, akan ditransfer ke rekening desa, tidak bisa diambil tunai, Para kades pun tak banyak tanya itu ini, apalagi AM Cs mengatakan bahwa ini perintah Camat.

Kemudian pada akhir Desember 2015, dana bantuan itu direalisir oleh Kemenpora. Transfer dilakukan ke rekening lima kepala desa yang tadi dibuat d BRI. Saat itu pula oknum Camat Tiga Dihaji mengajak para kades datang ke BRI untuk menandatangani pencairan dana bantuan itu yang besarnya Rp 190 juta per desa.

Sejak itu pula para kades ini tahu bahwa dana bantuan Kemenpora untuk pembangunan lapangan bola mini di desa mereka itu, sudah siap. Dan lapangan bola tersebut harus dibangun di atas tanah hibah dengan luas 50 x 50 lengkap dengan tempat duduk penonton.

Tahap pertama, pada 28 Desember 2015, Oknum Camat mengajak Kades Karang Pendeta, Syamsul Bahri dan Kades Peninggiran (waktu itu masih Plt), mencairkan uang di rekening atas nama mereka masing-masing sebesar RP 190 Juta. Menyusul pada bulan Januari tiga Kades lain­nya melakukan hal sama.

Awalnya para kades gembira adanya dana bantuan itu. Tapi sayangnya kegembiraan itu hanya sekejap, Sebab, setelah dicairkan dana tersebut semuanya langsung diminta oleh Camat ZM.

Seperti diakui Kades Syamsul Bahri, usai mendatagani berkas pencairan, uangnya langsung diminta oleh ZM lalu dibawa pulang ke rumah. Begitu juga dengan kades Peninggiran, Sukri. Ia tak bisa membantah ketika dana tersebut diinta Camat. Apalagi di hari pencairan itu, Camat dan dua kades ini memang berada dalam satu mobil.

‘’Seingat saya, setibanya di rumah camat, saya hanya diberikan uang Rp 4,5 juta. Itu pun titipan untuk upah tebas dan membuat parit di sekeliling tanah hibah yang bakal dijadikan lokasi lapangan sepakbola mini itu,’’ ujar Syamsul ketika dikonfirmasi lewat selular.

Pengakuan sama juga diutarakan Sukri, kades Peninggiran, dan tugas tebas semak belukar serta membuat parit itu sudah dilaksanakan. Selanjutnya mereka mengaku sudah tidak tahu menahu soal pembangunan lapangan tersebut, karena orang-orang suruhan Camat ZM bergerak sendiri. ‘’Orang pak Camat kerjakan sendiri, kami sudah tidak tahu perkembangan selanjutnya,’’ ujarnya.

Selanjutnya pada akhir 2016, tiba-tiba para kades ini disodori berkas laporan untuk pertanggungjawaban (LPJ) soal proyek ini, yang harus diteken. Tentu saja mereka menolak, karena dari awal mereka merasa tidak dilibatkan.

Lagi pula pembangunan fasilitas lapangan bola mini untuk kegiatan pemuda tersebut, dinilai warga dikerjakan asal jadi. Mayoritas pengerjaan terkesan ‘seadanya’ saja. Akibatnya, fasilitas itu tak bisa dimanfaatkan masyarakat desa untuk berolahraga. Dan belakangan hampir semuanya ditumbuhi semak belukar.

Ironisnya lagi, di Desa Peninggiran, lapangan bola malah dibuat di areal halaman SD Negeri 1 yang jelas-jelas lahan milik pemerintah. Lagi pula lahan lapangan SD itu sudah lama ada, bukan lapangan baru. Tapi dilaporkan lapangan baru.
Yang dibuat hanya tribun tempat duduk penonton ukuran kecil. Atas penolakan inilah kemudian kasus ini terkuak ke publik dan dilaporkan masyarakat ke Tim Tipikor Polres OKU Selatan.

Sejak itu pula kasus ini ditangani. Babkan di awal tahun 2017 kasus ini menjadi salah satu target utama yang harus diungkap tuntas pada tahun 2017. Keseriusan itu dibuktikan tim tipkor Polres OKU Selatan dengan sudah dikirimnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri OKU selatan

Adanya SPDP ini dibenarkan pejabat Pidsus Kejari OKU Selatan ketika dikonfirmasi Koran Rakyat beberapa waktu lalu. Sumber ini menjelaskan bahwa SPDP tersebut telah diterima sekitar tiga bulan lalu. ‘’Kita akan koordinasi, untuk tindak lanjut yang telah dilakukan Tipikor Polres OKUS tersebut,’’ ujarnya. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © Terbit Sejak 2014 | koranrakyat by Divisi IT.