Paripurna DPRD Natuna Gelar LPJ Bupati Natuna TA 2018

example banner

KR, NATUNA – Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si membacakan LPJ APBD natuna TA 2018 dihadapan sidang paripurna   DPRD Natuna, Juma (15/03).

Penyampaian LKPJ ini merupakan implementasi kewajiban kepala daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. LKPJ kali ini merupakan laporan ketiga selama masa bakti pasangan Hamid-Ngesti menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Natuna periode 2016-2021.

Dalam  Keterangan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 ada 5 bagian yang disampaikan diantaranya, Kebijakan Pemerintahan Daerah, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

“Pada bagian pertama yaitu Kebijakan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan mengarah pada upaya pencapaian perwujudan visi dan misi pembangunan yang telah disepakati bersama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna tahun 2016 – 2021, dengan 13 prioritas pembangunan yang dijadikan strategi utama dalam pembangunan Kabupaten Natuna.” Jelas Hamid Rizal.

Prioritas pembangunan yang Hamid Rizal maksud tersebut adalah pembangunan dan penguatan potensi ekonomi daerah, meningkatkan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, percepatan pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi kerakyatan, pengembangan agribisnis, peningkatan akses ke kawasan terisolir, peningkatan akses ke kawasan ekonomi, peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya lokal, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi dan pembangunan daerah.

“Dalam upaya pencapaian visi yang telah disepakati bersama untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan mandiri. Visi ini dijadikan roh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan sektor ekonomi berbasis potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna.” Jelas Hamid menambahkan.

Hamid Rizal menyebutkan ada enam butir visi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program pemerintahanya.

Pertama, mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah.

Kedua, memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik.

Ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir nelayan dan petani.

Keempat, membuka keterisolasian daerah dan desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan permukaan jalan.

Kelima, meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya Melayu sebagai payung pembangunan daerah.

Keenam, peningkatan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

“ Pada Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 975 koma 86 miliar terealisasi sebesar 97 miliar atau mencapai 98,7%.  Adapun pendapatan dimaksud bersumber dari pendapatan asli daerah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
Target pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar 5339 miliar sebesar 47,75 miliar atau 89,42% dana perimbangan dana anggaran 2018 ditargetkan sebesar 799 koma 37 miliar terealisasi sebesar 813,63 miliar atau 101,78 persen.” Ungkap Hamid Rizal.

Lebih jauh disampaikan target lain-lain pendapatan yang sah pada tahun anggaran 2018 sebesar 123,09 miliar Sasi sebesar 96,56 miliar atau 78,4%.

“Uraian belanja daerah kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 983,5 miliar 856,52 miliar atau 91,16% dari Pagu anggaran yang ditetapkan belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung yang terealisasi sebesar 401,51 miliar atau capaian sebesar 98,08% dari anggaran sebesar 409,36 miliar. Dan belanja langsung sebesar 495,01 miliar atau capaian sebesar 86,22% dari anggaran sebesar 574,4 miliar belum terserapnya anggaran tahun 2018.” Jelas Hamid Rizal

Meskipun begitu Hamid mengakui ada beberapa program yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini terkendala oleh lambatnya penyusunan program yang dilakukan oleh pihaknya. (red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *