Sikapi Verifikasi Dokumen Progam KKS, Wan Siswandi: Masih Perlu Perbaikan…!

example banner

NATUNA | Koranrakyat.co.id — Sedakab Natuna Wan siswandi, S.sos menyikapi hasil verifikasi Tim Forum Kabupaten Sehat sebelum dokumen tersebut diajukan ke Provinsi Kepri sebagai, Sekda menilai objek penilaian dokumen masih terdapat kekurangan, terutama berapa dokumen pendukung ditingkat kecamatan dan desa.

Suasana Rapat Koordinasi

Kondisi ini disampaikan Wan Sioswandi dalam rapat dengan Tim Kabupaten Kota Sehat (KKS) yang dihadiri oleh Ketua Umum Kabupaten Sehat Kabupaten Natuna, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan beberapa Camat di ruang kerja Sekda, Jumat (04/01/2018).

“Saya berharap seluruh peserta rapat untuk memberikan perhatian khusus, mempersiapkan segala kekurangan administrasi serta membangun sinergitas program kerja yang nantinya menjadi bahan penilaian bagi verifikasi dan penilaian KKS ditingkat Provinsi Kepri.” jelas Wan Siwandi.

Ketua Umum KKS Kabupaten Natuna, Nurhayati menjelaskan bahwa terdapat beberapa dokumen struktural kelembagaan yang belum diperpanjang dan harus segera diproses, diantaranya SK Forum Komunikasi Sehat tahun 2018 untuk Kecamatan Bunguran Selatan dan SK Kepala Desa tentang Tim Pokja Desa Sehat Tahun 2018.

” Saya berharap para camat terkait agar segera melakukan Rapat Koordinasi dengan Pokja Desa Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Puskesmas untuk membahas dan mensosialisasikan program KKS. Melalui rakor tingkat kecamatan, diharapkan seluruh pemangku kepentingan diwilayah kerja kecamatan akan lebih mengerti fungsi dan perannya dalam merealisasikan program KKS ini, mengingat camat merupakan Anggota Tim Pembina Tingkat Kabupaten sekaligus Ketua Tim Pembina ditingkat Kecamatan.” Jelas Nurhayati,

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, Mustafa Al Bakhrie selaku Anggota Tim Pembina Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Natuna, menerangkan bahwa untuk mendukung pencapaian indikator Program KKS, beberapa program kerja sudah diintegrasikan pada beberapa OPD teknis.

”Kita sudah koordinasi denga lintas OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui program Pembersihan Sungai, Gorong-gorong dan Bahu Jalan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui program Ipalkomunal, Pembangunan Gorong-gorong, Permukiman dan Pamsimas. Dinas Lingkungan Hidup lewat program Cetak Spanduk dan Banner untuk KKS, Bang Ramli (Lubang Ramah Lingkungan), Pengelolaan Persampahan, Operasional Pengelolaan sampah Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat.” jelasnya

Selain itu menurut Mustafa Al Bakhrie kerjasama dengan Dinkes PPKB realisasi Program Kampung KB, Penyuluhan Kesehatan, Pemberantasan Penyakit Menular, Imunisasi, Germas, Cetak Baleho dan Benner KKS.

Disperindag melalui Program Pemantauan Peredaran bahan konsumsi masyarakat.

Satpol PP sebagai Penegak Perda terutama dalam hal Lingkungan dan bahu jalan yang digunakan untuk aktivitas perdagangan (red)

 

sumber: humas_pro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *