Peternak Wonosobo Gelar Aksi, Hampir 600 Ayam Dibagikan Gratis kepada Warga
Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Ratusan peternak ayam petelur di Kabupaten Wonosobo menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Wonosobo, Senin (10/8/2026). Mereka mendesak pemerintah mengatasi tingginya harga pakan, meningkatkan harga telur, serta memperkuat serapan telur lokal untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan peternak yang digelar serentak pada 10 Agustus 2026. Selain menyampaikan aspirasi, peternak juga membagikan ayam petelur kepada masyarakat. Secara keseluruhan, pembagian ayam di Jawa Tengah mencapai sekitar 50.000 ekor, sementara di Wonosobo terdapat hampir 600 ekor ayam yang dibagikan.
Ketua Asosiasi Peternak Layer Wonosobo, Eko Saputro, mengatakan peternak saat ini menghadapi tekanan akibat tingginya biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Populasi ayam petelur di Wonosobo mencapai hampir 300 ribu ekor dengan produksi sekitar 20 hingga 30 ton telur per hari.
Namun, produksi tersebut belum sepenuhnya terserap pasar lokal. Eko menyebut telur dari luar daerah seperti Sukoharjo, Kendal, Temanggung, dan Yogyakarta masih masuk ke Wonosobo sehingga mengurangi serapan telur lokal. Bahkan, sebagian peternak di Watumalang disebut harus menjual telur hingga Kalimantan.
Harga acuan pemerintah, menurut Eko, berada di kisaran Rp26.500, sedangkan harga jual di tingkat peternak maksimal sekitar Rp22.000 per kilogram. Dalam kondisi tertentu, telur bahkan harus dilepas dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram agar produksi harian tetap terserap.
“Yang penting hari itu telur keluar. Telur dijual harga Rp21.000, Rp20.000 per kilogram. Satu peti itu sekitar Rp200.000, yang penting keluar saat itu,” kata Eko.
Karena itu, peternak meminta agar penyerapan telur untuk SPPG dilakukan melalui koperasi atau asosiasi peternak lokal. Eko menilai keberadaan MBG seharusnya menjadi peluang untuk memperluas pasar telur Wonosobo, bukan justru diisi oleh pasokan dari luar daerah.
Selain persoalan serapan, kenaikan harga pakan terutama konsentrat juga menjadi perhatian. Eko yang telah hampir 10 tahun berkecimpung di usaha ayam petelur mengatakan baru kali ini ikut turun ke jalan karena tekanan biaya produksi yang semakin berat.
Menurutnya, bahan baku konsentrat yang masih bergantung pada impor serta biaya dan beban dalam proses pengadaan bahan baku turut berpengaruh terhadap harga pakan yang dibayar peternak. Ia juga mendorong pemerintah memperpanjang dan menambah kuota jagung SPHP di Wonosobo.
“Kita tiap tahun sudah ikut program tersebut, tapi memang tidak semua peternak sudah bergabung. Makanya kita mengimbau pemerintah daerah memberikan dorongan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk bisa memperpanjang kuota jagung SPHP,” ujarnya.
Selain itu, tuntutan peternak mencakup penambahan telur dalam program bantuan pangan, perpanjangan SPHP jagung dengan skema berdasarkan skala peternak, penegakan aturan hak budi daya peternak rakyat mandiri sebesar 98 persen, serta pembatasan budidaya baru berskala besar.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyatakan mendukung aksi yang dilakukan para peternak. Ia mengaku memahami persoalan tersebut karena pernah menjalankan usaha peternakan.
Menurut Afif, peternak berada dalam posisi sulit ketika harga pakan tinggi sementara harga telur rendah. Kondisi itu membuat biaya produksi semakin berat dan menekan keberlangsungan usaha peternakan rakyat.
“Jiwa saya sama dengan apa yang dirasakan oleh peternak. Saya pernah mengalami menjadi peternak. Kalau harga pakan tinggi, sementara harga telur murah, kita kan sudah tidak bisa membeli bahan-bahan karena pakan,” kata Afif.
Di sisi lain, Afif melihat program MBG sebagai peluang untuk memperkuat pasar telur lokal. Ia menilai produksi peternak Wonosobo sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan telur daerah apabila diserap secara optimal.
Namun, Afif menerima laporan bahwa masih ada SPPG yang mengambil telur dari luar daerah meskipun terdapat peternak lokal di sekitarnya. Pemerintah daerah akan menelusuri persoalan tersebut, termasuk melihat faktor harga yang menyebabkan pasokan dari luar daerah masih digunakan.
Afif kemudian mendorong agar SPPG mengambil telur langsung dari peternak lokal. Ia juga meminta dilakukan pendataan peternak telur dan koperasi di tingkat kecamatan agar penyerapan dapat dilakukan dari wilayah terdekat.
“Untuk SPPG, saya wajibkan untuk mengambil telur dari peternak telur lokal,” tegasnya.
Menurut Afif, pola tersebut akan membantu memperluas pasar bagi peternak lokal sekaligus memastikan telur yang digunakan dalam program MBG lebih segar.
Pemkab Wonosobo juga akan mengawal tindak lanjut surat yang sebelumnya telah disampaikan sebagai bagian dari hasil pertemuan dengan pemerintah provinsi. Afif memastikan pemerintah daerah akan memonitor perkembangan tuntutan peternak.
Selain itu, ia menyatakan akan mendorong perpanjangan program jagung SPHP karena harga jagung yang tinggi masih menjadi salah satu persoalan yang membebani peternak. (Aris)
