Ketum MUI : Indonesia Bergabung dengan BoP Bersifat Kondisional
KoranRakyat.co.id —-Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar menjelaskan langkah Prabowo bergabung dengan BoP untuk memperjuangkan perdamaian, khususnya di Gaza, bersama negara-negara Islam lainnya bersifat kondisional.
“Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP,” jelasnya.
Dilansir Inilah.com, sebelumnya Anwar Iskandar, menyatakan pihaknya mendukung Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Dukungan ini disampaikan usai menghadiri undangan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja (mendukung Indonesia gabung BoP). Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” kata Anwar kepada wartawan usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/2/2026).
Dalam pertemuan dengan pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam, Anwar mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan penjelasan cukup mendalam mengenai BoP. Selain itu, Prabowo juga memaparkan komitmen pemerintah menjadikan forum tersebut sebagai sarana perjuangan bagi kemerdekaan Palestina.
“Jadi yang saya tangkap, komitmen Presiden. Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh,” ucapnya.
Anwar menjelaskan langkah Prabowo bergabung dengan BoP untuk memperjuangkan perdamaian, khususnya di Gaza, bersama negara-negara Islam lainnya. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam BoP bersifat kondisional.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Wakil Ketua Umum MUI, KH M. Cholil Nafis, melayangkan kritik keras dan mendesak pemerintah menarik diri.
MUI menyoroti fakta bahwa forum ini menyertakan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, namun tidak menyertakan perwakilan Palestina. Ditambah lagi, Indonesia diwajibkan membayar iuran keanggotaan.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” tegas Kiai Cholil.
Senada, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut BoP sebagai bentuk nyata “neokolonialisme”. Ia menilai forum ini hanya menawarkan “perdamaian semu” yang menggeser isu utama—yakni pengakhiran penjajahan—menjadi sekadar manajemen konflik.
“Model ini berisiko… Keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” ingatnya. (*)
