Bupati Natuna Cen Sul Lan Akan Cari Cara Bayar TPP Nakes Natuna
KR Natuna- Bupati Natuna Cen Sui Lan (CSL) segerq mempelajari tuntutan Nakes Natuna, Senin, *10/03). CSL berjanji akan segera membahas malasah tuntutan Nakes ini dengan tim TAPD setidaknya untuk TPP bulan November dan – Desember 2024 akan dibayarkan menunggu uang tunda salur dari Pemerintah Pusat masik ke Kasda Pemkab Natuna.
“Saya ucapkan terimakasih kepada Nakes yang telah berbakti kepada Masyarakat Natuna. Bapak dan Ibu merupakan bagian dari pemerintah dan bekerja di Pemerintahan sampai saat ini. pada kesempatan ini saya menjelas bahwa Keadaan keuangan Kab. Natuna saat ini terdapat hutang lebih kurang 180 Miliar Ruiah, ” ternag CSL
Selanjutnya CSL berjanji akan segera membahas malasah tuntutan Nakes ini dengan tim TAPD setidaknya untuk TPP bulan November dan – Desember 2024 akan dibayarkan menunggu uang tunda salur dari Pemerintah Pusat karna NATUNA tidak punya PAD. Surat DANKeputusan untuk TPP pd thn 2024 sudah di tetapkan Bupati sebelum CSL dilantik pada 20 februari lalu dan SK ini tidak bisa di ganggu gugat.
“Saya mohon kepada Bapak dan Ibu agar bersabar. Hak Bapak dan Ibu ditetapkan oleh undang undang yakni berdasarkan keuangan daerah. yakinlah saya selaku Bupati Natuna tentunya ingin seluruh masyarakat dan ASN hidup sejahtera. Namun untuk saat ini kemampuan keuangan Daerah Kab. Natuna sangat tidak baik saat ini.” ternag CSL
CSL meyakinkan bahwa saat ini PAD Kab. Natuna tidak seperti di Kota-Kota besar maka CSL bersama Jarminn sebagai Wabup ingin investor masuk ke Wilayah Kab. Natuna agar PAD Natuna besar dan berdampak baik untuk ASN dan Masyarakat.
“Bapak dan Ibu merupakan anak-anak saya yang tergabung dalam pemerintahan Kab. Natuna. Saya sangat mengerti bagaimana keadaan saat ini. Saya berharap kepada rekan-rekan Nakes agar memberikan waktu kepada saya untuk bekerja. Saya juga mengucapkan Terima kasih atas perhatian dan dedikasi yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat Kabupaten Natuna. Kami memahami bahwa keputusan terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 35% menimbulkan dampak yang signifikan bagi tenaga kesehatan. Namun, kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami keterbatasan. ” Terang CSL lebih jauh.
CSL memahami bahwa situasi ini tidak hanya berdampak pada tenaga kesehatan, tetapi juga pada berbagai sektor lainnya yang turut mengalami penyesuaian anggaran. Oleh karena itu, CSL selaku Bupati Natuna untuk selanjutnya mengajak perwakilan tenaga kesehatan untuk berdialog secara terbuka melalui audiensi, tanpa perlu adanya aksi yang dapat menghambat pelayanan publik. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat mencari solusi terbaik bersama-sama untuk kesejahteraan tenaga kesehatan sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Kami berharap seluruh tenaga kesehatan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sementara kami akan berupaya mencari langkah-langkah yang memungkinkan untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi keuangan daerah ke depan.”
Pernyataan CSL ini disampaikan kepada 15 perwakilan tenaga kesehatan yang mengelar aksi damai diruang kerja Bupati Natuna,
Tuntutan Aliansi Nakes Natuna
Nakes Natuna Minta dibayarkan Haknya TPP 4 Bulan, Jangan Kurangi
” Keputusan pemotongan TPP memang diambil oleh pimpinan sebelumnya. Namun, harapan untuk bersama-sama memperbaiki keresahan yang ada di daerah sangat diperlukan. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dan adil bagi tenaga kesehatan. “* Jelas Eva Nakes di RSUD Natuna) sbb *
Selama Eva dan nakes lainnya merasa kurangnya keterbukaan dari pemerintah daerah yang secara sepihak memetapkan pemotongan anggaran untuk tenaga kesehatan hingga menjadi kekhawatiran. Informasi yang jelas mengenai besaran potongan akan membantu menghindari persepsi negatif terhadap pemerintah daerah. Keterbukaan sangat penting agar tidak ada keraguan dan kekhawatiran di kalangan tenaga kesehatan.
” Keputusan untuk tidak membayar TPP bulan November dan Desember 2024 seharusnya disampaikan lebih awal. Ketidakjelasan ini menambah kekhawatiran, yang seharusnya tidak terjadi jika ada komunikasi yang terbuka dan jelas mengenai hal ini.” tambah Eva
Eva dan seluruh tenaga keehatan di Natuna punya harapan besar agar kebijakan pemotongan TPP ini dapat direvisi. Jika pemotongan tidak dapat dihapuskan, minimal potongan tersebut dibuat lebih kecil, tidak seperti yang terjadi saat ini. Revisi SK pemotongan TPP sangat diharapkan demi kesejahteraan tenaga kesehatan yang telah memberikan pengabdian terbaik.
Hal senada juga disampiakan dr. Christeven selaku pewakilan Aliansi Tenaga Kesehatan Natuna
“Keputusan dalam SK Bupati yang menetapkan pemotongan TPP hingga 35% telah memberikan dampak besar bagi tenaga kesehatan. Kebijakan ini sangat mengecewakan dan menurunkan kesejahteraan tenaga kesehatan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali dan segera membayarkan TPP yang tertunda pada bulan November hingga Desember. Hak yang seharusnya diterima tepat waktu sangat berarti bagi keberlangsungan hidup tenaga kesehatan. “jelasnya.
Nakes Natuna menginginkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada tenaga kesehatan. Jangan biarkan ketidakadilan terus berlangsung. Pengabdian tenaga kesehatan harus dihargai dengan kebijakan yang mendukung kesejahteraan, bukan malah membebani. Semoga harapan ini dapat didengar dan dipertimbangkan demi keadilan bagi seluruh tenaga kesehatan Kabupaten Natuna.
Jawaban Ka BPKPD Kabuaten Natuna Suryanto,SE MA
Menurut Suryanti TPP bulan November – Desember tahun 2024 belum terbayarkan karena keterbatasan anggaran dan beban utang daerah yang mencapai Rp188 miliar. Situasi ini menjadi tantangan dalam pemenuhan kewajiban kepada tenaga kesehatan.
” Pemerintah daerah telah menetapkan keputusan untuk segera membayarkan TPP yang tertunda. Harapan besar agar janji ini segera direalisasikan, sehingga hak tenaga kesehatan dapat diterima tanpa penundaan lebih lanjut,” jelasnya
Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Bpk H. Boy Wijanarko Varianto, SE
“Terimakasih Kpd Kapolres Natuna dan jajarannya sudah memberikan pendampingan kepada nakes, ini bukan demo tapi memberikan silaturahmi unek-unek cerita jadi teman-teman semua sudah bercerita panjang lebar hampir sekitar mau 2 jam an” ucap Sekda Bow W.V mengawali sambutannya
Menurut Boy Wijanarko V, selaku Sekdakab Natuna ada dua kesimpulan yang dapat di sampaikan
” Teman-teman juga di sini sudah pada tahu yang pertama kita akan menunggu dana tunda salur yang masuk baik dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi Kepri, yang paling dekat adalah dari provinsi karena kita sudah melakukan komunikasi dengan Pemprov untuk dana tunda salur yang lebih kurang 17 Miliar Rupiah . nanti lebih kita upayakan sesuai janji Ibu Bupati natuna untuk bayar TPP November 2024. sedangkan untuk TPP bulan Desember belum kita bayarkan karen belum Kuatnya Anggaran Dipemerintah Daerah.” ujar Sekakab Natuna Boy W.V
Sedangkan kesimpulan tang kedua soal formulasi TPP sepanjang tahun 2025
“Nanti ibu Bupati Natuna akan mempelajari kembali bersama tim yang akan di bedah lagi isi-isinya .yang perlu digaris bawahi Ibu Bupati Natuna belum berjanji Kapan, tapi akan segera menindaklanjuti yang sudah kita didiskusikan hari ini ” tambahnya menutup penjelsan.
Diantara 15 perwakilan Nakes yanag tampak hadir irunag bupati Natuna dr Cristeven (Korlap Orasi), Dr Devi (Orator) , Adid Alkhad (Orator) dan wakil Aliansi Tenaga Kesehatan Natuna lainnya
Sementara Bupati Natuna cen Sui lan (CSL) didampingi Suami H. Raja Mustakim
Sekretaris Daerah Kab.Natuna Bpk H. Boy Wijanarko Varianto, SE. Kadis Kesehatan Hikmat Aliansyah, SKM, Ka BPKPD Bpk Suryanto, SE MA dan Ka BKPSDM M. Alim Sanjaya, S.IP MPP
Tampak Hadir juga dalam pertemuan ini Kapolres Natuna AKBP Nanang Budi Santosa, S.I.K
,Danramil 01/Ranai Kota Mayor Inf Roganda Simanjuntak, Kasat Reskrim Polres Natuna Iptu Richie Putra,SH MH, Kasat IntelKam Polres Natuna Ipda Iman Prayetno, SM
Juga nampak Tokoh masyarakat Natuna Hadi Candra dan Baharudin (red)
