Kemana RP 1.200 Miliar APBD Natuna 2024 dibelanjakan ? Kok Sisa Transfer dari Pemerintah Pusat hanya 103 Miliar Rupiah ?
KR Natuna- Sebanyak 3000 lebih ASN Pemkab Natuan masih menunggu-numgu pencairan dana TPP Bulan Desember Meski besok sudah memasuki Libur Nataru. Nasib yang sama juga dialami Ratusan Kontraktor Natuna yang juga was-was menunggu pengajuan Pencairan ratusan proyek yang juga belum ada kepastian kapan akan cair,
Perusahaan Mediapun juga bingung dengan pencairan Kerjasamanya yang berbulan-bulan tetapi dibayar sebulan itupun belum ada kepastian, khususnya kerjasama Media dengan DPRD Natuna, semua kegelisahan itu selalu dijawab dengan ” Kita menunggu dana Transfer pemerinta sebesar Rp 103 miliar) yang belum ada kepastian akan cair. 
Padahal Pada rapat paripurna DPRD Natuna tanggal 28/11/2023 disahkan Target pendapatan pada APBD Natuna tahun 2024 ddisepakati sebesar Rp.1,181,057,303,000, dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna sebesar Rp. 92,599,699,000 terdiri dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer Kabupaten Natuna sebesar Rp.1,087,821,604,000 terdiri dari Pendapatan transfer pemerintah Natuna pusat, Pendapatan transfer antar daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pendapatan Hibah).
” Meskipu Angka APBD Murni Natuna 2024 disahkan sebesar Rp 1,181 triliun atau Seribu Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Rupiah hampir sepanjang triwula 1 hingga triwulan 3 mini proyek fisik yang dilelang, sejumlah kewajiban Pemkab Natuan kepada pihak ketiga lainya selalu sulit dibayarlan dengn alasan dana Kas minim.” jelas Herman salah satu pihak ketiga yang kerjasam dengan Pemkab Natuna kepada media ini
Ekonomi di seputar wilayah Natunapun terasa melambat, hampir semua sektor usaha merasakan bagaimana sulitnya perputaran modal akibat omset yang teus merosot,
” Sudah bang, uang tak berputar omeset daganagn kami turun terus banyak yang tak laku , entah sampai kapan kondisinya akan membaik Natuna ini.Sbang tengoklah banyakpedagang Natuan ynag tutup dan pindah dar Natuna ” jelas Aprizal menjawab media inikomdisi ynag sama juga dialama
Sejumalh UKM di Pantai Piwang, banyak yang mengeluhkan omsetnya turun drastis
” Dulu anggota Paguyuban pedagang Sri Panglima ini ada 62 UKM yanag berjualan, di tahun 2024 ini banyak yang milih metutup usahanya dan balek kekampung dehgan alasan sepi” jelas AEH Humas Paguyuban Sri Panglima
Meski Ekonomi Natuna terasa melambat Pada rapat Parpurna DPRD Kabupaten Natuna, Senin (19/8/2024) justru mengesahkan Anggran Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 1.303.284.891.056.99 atau mengalami kenaikan Rp 142.227.588.056.99 dari anggaran yang direncanakan sebelumnya sebesar Rp 1.161.057.303.000.00.
Apakah Lantas Situasinya Membaik ?
Ekonomi sedikit membaik sekitar sebulan menjelang Pilkada ini ditandai dengan cairnya dana ADD desa yang jika sebelmnya cair per Triwulan tiba-tiba bisa cair perbulan, begitu juga dengan kerjasama Perusahaan media tiba -tiba bisa cair meskipun tidak dibayar beberapa bulan tetapi setidaknya bisa cair sebulan, cukup untuk memuaskan dahaga perbulan -bulanh .
” Alhamdulilah jika sebelumnya ADD desa kami dibayarkan pertriwulan menjelang Pilkada ini malah muda menncairkan, setiap bulan bisa kita cairkan” jelas salah satu Kades Di Natuna kepada media ini
TPP ASN juga bisa cair di awal bulan tak lebih dari tgl 5, setiap bulannya,Proyek fisik yang dikerjakan kontraktor besar sebelum pilkada ada yang cair, menjelang Masa kampanye Pilkada 2024
” Alhamduialh menjelang Pilkada ini 2024. Gaji tepat waktu TPP juga tepat waktu ” sebut Sudir salah satu ASN di Natuna
Situasi Kembali Sulit Pasca PILKADA Natuna
Anehnya selepas PIlkada di Bulan November, justru berbagai persoalan mengemuka,
- Terlambat disalurakankanya dana ADD desa yang membuat ratusan perangkat desa se-Natuna terlambat menerima gaji,
- Belum dibayarnya TPP lebih dari 300 ASN se Natuna,
- Belum dibayarnya kerjasama media, hingga
- Was-wasnya kontraktor yang proyeknya belum bisa dicairkan karena belum tersedia .
Sekdakab Natuna yang dikonfirmasi media ini menjelaskan bahwa kasda daerah kondisinya minim, menunggu dana tranfer pusat
” Kita masih menunggu dana transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga kita belum bisa menyalurkan dana ADD desa dan membayar berbagai kewajiban Pemkab Natuna tersebut, Coba Koordinasi dengan Kepala BKAD, ” jelas Sekda Boy Wijanarko melalui pesan singkat.
Senada dengan Sekdakab Natuna kepala BKAD Natuna Suryanto juga menyatakan KASDA kondisinya minim,
“Kita masih menunggu tranfer dana dari pemerir\ntah pusat sebesar 103 Milyar Rupiah, silahkan baca lampiran PMK dan lampirannya, ” jelas Suryanto ssmbil mengirimkan shofcopy dokumen PMK yang dimaksud
Dalam Peraturan Menkeu NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN n 2024 menyatakan bahwa pemerintah pusat masih menunda menyalurkan dana transfer triwulan 4 kepada Pemkab Natuna Sebesar 103 Milyar Rupiah,
Dan meminta kepada Pemkab Natuna untuk menyesuaikan, jika hingga akhir tahun tutup buku 2024 dana belum bisa ditranfer maka akan dimasukan dalam dan SILPA APBD 2025,
Kondisi ini memang lazim terjadi setiap tahun anggaran berjalan menjelang tutup buku akhir tahun , jika dana transfer daerah hingga tutup buku tidak ditransfer maka akan menjadi dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan tahun angaran taun berkenaan.
Pada Rabo, 18 Desember 2024 saaat dikonfrmasi kembali media ini terkait kepastian penyaluran dana ADD Sekdakab Natuna Boy Wijanarko menyatakan akan mulai disalurkan pada hari Kamis, 19 Desember 2024
Sementara belakangan baru diketahui pada hari Jumat 20 Desember Sekdakab Natuan Boy Wijanarko dan Kepala BAKD Suryanto di dampingi kepala Bapeda Mustofa berangkat ke Jakarta untuk menerima APBD Award dari Kementrian Dalam Negeri sekaligus Raker Anggaran ,
” Dana ADD desapun terbukri mulai masuk kerekening bendaara desa Jumat (20/19) sore, bagi desa yang mempunyai rekenlng di Bank Syariah Riaukep. bisa langsung ditarik tetapi bagi desa yang rekeningnya di bank lain maka baru pada Hari Senin (23/12) berikutnya bisa ditarik ” jelas salah satu perangkat di salah satu desa di Natuna
Sekda Natuna Boy Wijanarko V saat dikonfirmasi terkait kondisi Kasda Natuna yang membuat Ratusan kontraktor was-was karena proyeknya sudah siap dikerjakan tetapi belum bisa dicairkan menjawab bawa kondiso KASDA masih minim
” Kasda masih minim kita menunggu transfer dana Pusat jadi belum ada kepastian kapan bisa membayar Kontrator dan membayar TPP ASN,” jelas Boy Singkat
Hal senada juga disampaikan Kadis Kimpraswil Natuna Edi Rianto yang di konfimasi terkait kepastian pencairan proyek milik dinas Kimpraswil,
” Kami pihak dinas belum memperoleh kabar dari BKAD, yang saya dengar dana dari pusat belum masuk bang, jadi coba konfirmasi lagi ke BKAD,” jelasnya kepada media ini.
Saat media ini mengkonfirmasi Kepala BAKD Natuna masih diperoleh jawaban yang sama.
” Kan sudah berkali-kalo saya sampaikan bang, kita menunggu dana transfer dari pemerintah pusat, kok ditanya lagi, coba abang kembali lihat PMK dan lampiran yang sudah saya kirim,” jelas Suryanto melauai pesan whattsap.
Dari urain kronologi di atas jelas bahwa semua kewajiban pembayaran Pemkab Natuna apapun kewajibannya menunggu dana transfer pemerintah Pusat triwulannke IV sebesar 103 Miliar Rupiah
Mencermati Dana APBD PERUBAHAN TA 2024 Natuna disahkan naik dari angka estimasi pada APBD Murni 2024 sebesar 1.161 Miliar atau 1,1 Triliun rupiah, menjadi 1.303 Miliar atau 1,3 Rriliun Rupiah
Kondisi ini Menimbulkan Pertanyaan yang Mengelitik Akal Sehat
” Kalau kita perhatikan APBD perubahan diketok estimasi pendapatanya 1.300 Miliar dan dana yang terhutang Sesuai PMK yang belum ditranfer hanya sisa sebesat 103 Miliar artinya dari 1.303 Miliar (- dikurani) Rp 103 Miliar ada sekitar Rp 1200 Miliar yang sudah dibukukan dalam Kas Daerah,klaau tak salah ” terang direktur Natuna Institue Hermawan kepada media ini
Lalu Kenapa Bisa Mendapat APBD Award 2024 ?
Jangan heran, Ibarat pembukuan toko arus kas pada laporan penjualan dan Buku besar terbukti balance dan rapi, begitu juga laporan stok barang semua balance,
Tetapi pemilik toko tidak memyadari adanya barang yang- kurang dalam kemasan dusnya karena dusnya masih tertumpuk rapi di gudang, bayangkan kalau satu dus berkurang sepuluh bungkus sementara ada ribuan tumpukan dus digudang, Bisa dibayangkan betapa ruginya pemilik t0ko
Seperti itulah idiomnya mengapa meskipun diganjar WTP pemeriksaan BPK setiap tahun berturut–turut dan diberikan award berkali-kali, tetapi tak menutup kemungkinan adanya ketidak sesuaian jika APH masuk ememeriksa dengan teliti dugaan peyelewengan
Sepanjang Tahun 2004 sepanjang tahun betapa sulitna ekonomi Natuna, padahal Uang Transer dari Pememerintah Pusat dan pendapatan APBD Natuna lainya sesuai estimasi APBD-P TA 2024 dicatat dalam pemkuan sebesar RP 1.200 Miliar, uang cash yang jika 30 persen saja beredar di Masyarakat itu akan embuat ekonomi Natuna lebi bergirah serasa hidup.
” Ekonomi Pasca Ketok Palu Pernah Berjaya “
“Tentu kita merasakan bagaimana kondisi ekonomi Natuna pada tahun-tahun silam, bandingkan ketika 2004 hingga 2013 kita selalu mendengar istilah “TUNGGU KETOK PALU” dan betapa bergairahnya ekonomi Natuna setalah palu DPRD diketok memngesahkan APBD, padahal pada masa itu APBD juga sanggup mengelontorkan dana Bansos hingga ratusan Miliar Ruipiah.” jelas Hermawan selaku direktur Natuna Institute
Kini 10 tahun berselang di 2024 Situasinya berbalik 180 derajat , Kenapa ketika Dana Bansos Ratusan Miliar distop. justru keuangan APBD Natuan semakin tak berefek ke putaran ekonomi di Natuna?
Kenapa semua serba Sulit?
Padahal ada 1.200 Miliar Rupiah angka yang dibukukan di APBDP Natuna TA 224 , jumlah yanag tak sedikit jika ditukarkan pecahan ung 50 ribu , maka ikatan seratus lembar pecahan uang tersebut tebalnya kira-kira 5 Cm , maka 1,200 Milar Rupiah itu sama dengan 1.00.200 Cm angka itu sama dengan 12 KM ( Jadi pecahan 50 ribu itu kalau di tumpuk di jalan menuju Masjid Agung penuh sejalan-jalan
Jadi Untuk Belanja Apa Sajakah Rp 1.200 Milar tersebut ?
Kita tunggu penjelasan rincian detailnya semoga kepala BKAD Natuna bersedia menjelaskan secara transparan sebagaimana semangat APBD Award 2024 yakbi Optimal, dan Transparan
M,dia ini masih berupaya mengkonfirmasi memohon penjelsan tersebut dari Kepala BKAD Natuna Suryant0. (red)
