Natuna Butuh di Bangun 8 Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPPI)

KR-NATUNA- Sudah saatnya  Natuna mengusulkan pembangunan 8 Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPPI ) .

Sesuai Permen KP No 16 tahun 2006 yang secara rinci membagi  klasifikasi pelabuhan perikanan, mnajdi  4 kelas

Dari 4 klasifikasi pelabuhan perikanan tersebut Natuna sudah selayaknya mengusulkan pembanguan Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan kelas “D” atau disebut dengan PPPI ke Pemerintah Pusat dan provinsi Kepri. 

Pernyataan diatas diungkapkan Direktur Yayasan Pembangunan Kepulauan Natuan (YPKN) Hermawan  kepada media ini. Senin (21/12)

” Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah tempat kegiatan tambat labuh perahuJ kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapan, atau melakukan persiapan untuk melaut kembali (memuat logistik perahu dan awak perahu). ” jelas Hermawan

Berdasarkan kelas pelabuhan, pelabuhan perikanan Indonesia dibagi menjadi 4 kelas/kategori yaitu

1. Pelabuhan perikanan kelas A atau PPS (7 pelabuhan), sekelas  pelabuhan Utama 
2. Pelabuhan perikanan Kelas B atau PPN (17 pelabuhan), sekelas pelabuhan Pengumpul
3. Pelabuhan perikanan Kelas C atau PPP (44 pelabuhan),  sekelas pelabuhan pengumpan regional
4. Pelabuhan perikanan Kelas D atau PPI (499 pelabuhan). sekelas pelabuhan pegumpan lokal 

Lebih jauh Hermawan menjelaskan , bahwa sesuai potensi dan letak georafisnya untuk mmeudahkan nelayan kecill maka sebaiknya diusulkan  8 titik Pelabuhan perikanan Kelas D atau PPI sekelas pelabuhan pegumpan lokal dibangun di :

1. kecamatan Serasan,
2. kecamatan Pulau Panjang
3. kecamatan Subi
4. kecamatan Midai
5. kecamatan Selaut
6. kecamaatn Seluan
7. Kecamatan Pulau laut
8. kecamatan bugura Utara  antara Klarek dan Teluk Buton

” Dengan membangun pelabuhan pendaratan ikan ini maka nelyan kecil bisa menjual hasil ikannya di TPI yang ada di pelabuhan pnedaratan ikan , untuk kemudian dikumpulkan dan bisa dikirim kepelabuhan SKPT Selat Lampa untuk selankutna bisa di Ekspor melaui pelabuhan ini, kan tiak mungkin nelayan dari pulau laut bawa ikan 2 fiber jual sendiri  ke SKPT Selat Lampa,  Akan lebih mudah dan lebih efesien, iika nelayan disetiap kecamatan (pulau-red)  menjual hasil tangkapanya di TPI yang terintegrasi dengan PPPI disetiap kecamatan, Dampaknya ekonomi dan potensi nelayan lokal bisa berkembang dan SKPT Selat Lampa mendapat pasokan hasil Nelayan, Dengan demikian efek Dominonya  mengerakkan Ekonomi Natuna ,  ” Jelas Hermawan

Fungsi Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan

Bersarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 41, fungsi dan peran Pelabuhan Perikanan adalah sebagai pusat penanganan dan pemasaran ikan hasil tangkapan. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan tempat bertambat dan labuh perahu/kapal perikanan, tempat pendaratan hasil perikanan dan melelangkannya yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka memberikan pelayanan umum serta jasa, untuk memperlancar kegiatan usaha perikanan baik penangkapan ikan maupun

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan tempat bertambat dan labuh perahu/kapal perikanan, tempat pendaratan hasil perikanan dan melelangkannya yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka memberikan pelayanan umum serta jasa, untuk memperlancar kegiatan usaha perikanan baik penangkapan ikan maupun …

Bagian dari hasil tangkapan ikan yang didaratkan . Seringkali, hasil tangkapan yang didaratkan menjadi satu-satunya catatan tentang total tangkapan; yaitu hasil tangkapan yang didaratkan ditambah dengan hasil tangkapan yang dibuang.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan salah satu fasilitas yang vital dalam bidang perikanan tangkap. PPI Paotere Kota Makassar akan berfungsi dan berperan dengan optimal bila didukung oleh fasilitas operasional dan pengelolaan yang baik. Melalui pengelolaan yang baik maka pemanfaatan sarana dan prasarana akan lebih efektif dan efisien sehingga mendukung pencapaian tujuan PPI .

Pelabuhan Perikanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan infrastruktur perikanan serta merupakan bagian dari sistem perikanan tangkap. Selain itu pelabuhan perikanan selaku instansi publik yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik dalam pemenuhan kepentingan masyarakat perikanan, terutama nelayan sebagai salah satu elemen yang memiliki peran dominan dalam menggerakkan kegiatan perikanan.

Belajar Dari Jepang 

Dalam pengelolaan kelautan dan perikanan maka data dan informasi sangatlah penting dan harus dijadikan basis dalam perencanaan dan penentuan arah dan kebijakan pembangunan. Seperti tertuang dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana secara khusus disebutkan bahwa untuk merencanakan pembangunan diperlukan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga dibutuhkan sinkronisasi data dan informasi yang valid baik terkait Potensi Sumber daya ikan, Produksi Perikanan, Peluang Investasi dan pasar serta informasi mengenai pengelolaan sektor kelautan dan perikanan ini harus dapat disajikan dengan baik dari pusat hingga provinsi dan Kabupaten/kota.

Untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan maka salah satu basis data dan informasi ada pada Infrastruktur yang berada di Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan ikan maupun Tempat Pelelangan Ikan. Disinilah aktivitas Nelayan itu sering berlangsung seperti bongkar muat, Pemasaran hasil perikanan, dan aktivitas lainnya.

Melalui Pelabuhan-pelabuhan yang ada dapat dimonitor dengan baik data Produksi dan aktivitas nelayan yang kiranya sebagai bahan informasi dalam penentuan kebijakan perikanan selanjutnya.

Selama ini nelayan kita masih melakukan pendaratan ikan di sembarang tempat pada wilayah pesisir kepulauan. Sehingga sulit didata berapa banyak potensi sumber daya yang dieksploitasi. Belum lagi sarana dan prasarana maupun SDM yang terbatas di lapangan.

Data dan informasi masih bersifat estimasi dan menjadi kendala serta menyulitkan pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan maupun investor dalam berinvestasi.

Laut Natuna Utara  adalah daerah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 memiliki potensi sumber daya ikan terbesar di Indonesi bagian

WPPNRI 711 memiliki potensi perikanan sebesar 767,126 ton dengan tingkat pemanfaatan sebesar 10,66% (Kepmen KP 2017). Jumlah perikanan tersebut dinilai sangat besar sehingga WPPNRI 711 sering dijadikan sengketa dengan berbagai negara.

Wilayah Natuna Luasnya mencapai 141.901,20 Km2 dengan rincian 139.892,16 Km2 perairan (lautan) dan 2.009,04 Km2 daratan. Ini berarti bahwa wilayah Kabupaten Natuna sebagian besar berupa lautan

Apakah potensi ini berbanding lurus dengan hasil tangkapan yang diperoleh dari aktivitas nelayan dan para pelaku usaha di sektor Kelautan dan Perikanan yang dilakukan saat ini ataukah berbanding terbalik. Ikan melimpah? Produksi meningkat?? Maupun pertanyaan lainnya akan muncul yang hanya bisa dijawab dengan Data.

Coba kita lihat negara sakura Jepang, Negara Jepang membagi pelabuhan perikanan menjadi 4 tipe.Yakni untuk perikanan lokal, Lebih luas tipe 1, tipe untuk seluruh kapal, dan tipe pelabuhan isolasi untuk pengembangan daerah penangkapan dan tempat berlindung kapal penangkap ikan.

Dengan jumlah 2.944 unit pelabuhan perikanan pada tahun 2001 dengan panjang pantai negara Jepang 34.000 Km yang berarti setiap pelabuhan perikanan memiliki jarak 12 km. Selain itu terdapat 7.000 desa nelayan, 5.000 desa nelayan diantaranya berada dekat dengan pelabuhan perikanan

(National Fishing port Association)

Kita Bandingkan lagi dengan Indonesia yang memiliki 17.508 buah pulau dan panjang pantai 81.000 km, wilayah lautannya meliputi 5,8 juta km2atau 70% dari luas total teritorial Indonesia hanya memiliki pelabuhan perikanan sebanyak 816 unit, dengan demikian setiap pelabuhan perikanan berjarak 99 km.

Kesimpulannya, dengan banyaknya pelabuhan perikanan dan Jarak pelabuhan yang berdekatan, Jepang dapat mengelola dan mengakselerasikan semua potensi lautnya secara baik dan terarah.

Melihat kondisi diatas maka kita harusnya berkiblat dari sistem pengelolaan kelautan dan perikanan negara matahari terbit tersebut. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pelabuhan perikanan sangatlah penting dalam penguatan kapasitas data dan informasi, sehingga berdampak positif pada penentuan arah dan kebijakan khususnya pada sektor perikanan tangkap.

Apalagi sebagai daerah berkarakteristik kepulauan maka pelabuhan perikanan dapat menjadi pemersatu antar pulau khususnya pada daerah-daerah perbatasan negara.  Beberapa pelabuhan perikanan besar di Jepang diantaranya PP. Kesennuma, Shiogama, Onagawa, Ishinomaki, Chosi, Hasaki, Yaizu, dan lainnya.

Jepang selain memiliki sumber daya laut yang melimpah tetapi tidak serta-merta mendesain teknologi kapal-kapal penangkap ikan secara leluasa menangkap ikan.

Nelayan di Jepang selalu mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak terkait seperti penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, wilayah area penangkapan, dan membatasi jumlah penangkapan ikan agar tidak berlebihan. Disinilah peran dan fungsi Pelabuhan perikanan dalam memonitoring aktifitas nelayan dan menyajikan data informasi daerah Potensial Penangkapan Ikan (DPPI) kiranya bermanfaat bagi Nelayan Maupun Pelaku Usaha di sektor kelautan dan perikanan. * dari berbagai Sumber (red)