APBD Perubahan -2024 Natuna Disahkan Rp 1,3 Triliun
DPRD Natuna-Seluruh fraksi DPRD Natuna menyetujui perubahan APBD Natuna tahun 2024 sebesar Rp1,3 triliun. Angka ini naik sebesar Rp142 miliar dari pengesahan APBD murni tahun 2024 Rp1,161 Triliun. Meskipun pendapatan asli daerah (PAD) Natuna 2024 turun Rp 93 miliar dari target sebelumnya Rp102 miliar atau berkurang 9 miliar, Tetapi syukurlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat bertambah Rp143 miliar dari sebelumnya 1,05 triliun menjadi Rp1,2 Triliun.
“Ranperda perubahan APBD telah disetujui oleh DPRD Natuna dan akan segera diserahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, untuk proses evaluasi. Semoga kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah,” terang ketua DPRD Natuna Daen Amhar.
Dalam kesempatan tersebut, Amhar juga menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Natuna atas kerjasama yang baik dalam menjalankan berbagai program pembangunan daerah.
“Apresiasi saya sampaikan kepada Bupati Natuna atas kerjasama yang terjalin dengan baik. Semoga proses evaluasi oleh Gubernur Kepri berjalan lancar dan perubahan APBD ini dapat segera diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat Natuna,” tambahnya.
Fraksi Golkar Minta Pemkab Natuna Fokus Tingkatkan PAD
Fraksi Golkar di DPRD Natuna meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Natuna untuk lebih fokus dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor unggulan dan potensial.
Permintaan ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Golkar, Azi, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Natuna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun 2024.
Azi menegaskan bahwa Kabupaten Natuna, sebagai daerah kepulauan, memiliki sejumlah sektor yang sangat menjanjikan, terutama pariwisata dan perikanan.
Menurutnya, sektor-sektor ini harus menjadi prioritas bagi Pemda Natuna untuk meningkatkan PAD.
“Fraksi Golkar meminta agar Pemda Natuna dapat melakukan upaya inovatif sehingga dapat meningkatkan PAD dari sektor potensial seperti perikanan dan pariwisata,” ujar Azi pada Senin, 19 Agustus 2024.
Selain mendorong peningkatan PAD, Fraksi Golkar juga mengingatkan Pemda Natuna untuk menggunakan APBD secara efektif dan efisien dalam sisa waktu sekitar empat bulan tahun anggaran 2024.
Fraksi ini juga meminta agar Pemda menerapkan prinsip pemerataan anggaran untuk seluruh kecamatan dengan mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar menekankan pentingnya pengawasan internal yang ketat terhadap penggunaan anggaran yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemda.
Selain itu, mereka meminta Pemda Natuna untuk membuat laporan penggunaan anggaran secara transparan guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan.
Azi juga menyarankan agar Pemda memberikan perhatian yang serius terhadap pelaksanaan anggaran, terutama dalam proyek-proyek strategis.
Dia menekankan pentingnya pelaksanaan lelang proyek lebih awal, pada awal tahun anggaran, untuk menghindari keterlambatan akibat perubahan musim dan cuaca.
“Hasil rapat internal badan anggaran menunjukkan bahwa Fraksi Golkar dapat menyetujui Ranperda perubahan APBD tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” pungkas Azi.
Dengan saran dan masukan ini, Fraksi Golkar berharap Pemda Natuna dapat meningkatkan kinerja keuangannya dan memaksimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat (red)
