Pak Menteri Menparekraf, “Sektor Pariwisata Unggulan di Natuna Butuh di Bantu.”
Natuna KR– Setelah kurun waktu 3 tahun dan 4 kali Rencana kunker ke Natuna, dipenghujung akhir masa janatan kabinet Indonesa Maju, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ahirmya mengunjungi Natuna,
Selain melihat kawasan wisata Batu Kasah sebagai wisata unggulan desa Cemaga Tengah , Disperindag Natuna juga mengenalkan hasil kreasi masyarakat Natuna.
Wan Hendriko Selaku kabid Ekonomi Kreatif pada Disperindag Natuna kepada media ini menjelaskan
“Seperti biasa kita tetap mengajukan dana DAK non fisik untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi kreatif, kegiatan ini tentunya tdk terlepas dari 17 sub sektor ekonomi kreatif, Ada beberapa produk kreatif khususnya subsektor kriya seperti mniatur kapal pinisi, cenderamata dan beberapa kriya dari bahan limbah dan lain sebagainya.jelasnya menjawan konfiraso media ini.
Saat ini Disperindag Natuna khusunya Bidang konomi reatif telah membina pelaku usaha ini diantaranya ada Nama Syafii dari kelurahan Ranai Kota yang membuat kerajinan miniatur kapal phinisi, ada Bu Endang dari kelurahan Ranai Darat yang merupakan pembuat kerajinan berbahan akrilik. Sementara dari desa Sabang Mawang kecamatan Pulau Tiga ada pak Udin yang merupakan pengrajin limbah kaca . serta beberapa pengrajin lainnya dari kecamatan lain
Pengembangan Pariwisata Natuna Butuh Bantuan Kemenparekraf ,
Meskipun sektor pariwisata merupakan bagian dari 5 pilar pembangunan Natuna yang dicanangkan Presiden RI Jokowi Presiden menetapkan 5 pilar pembangunan Natuna, 1) kelautan dan perikanan, 2) Parawisata, 3) Migas, 4) Lingkungan Hidup, dan 5) Pertahanan.
Intruksi ini disampaikanpresiden Jokowi pada tanggal 24 Juni 2016, saat melihat langsung potensi ekonomi di garis batas antara Indonesia dengan sejumlah negara yakni Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Saat itu Presiden menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri kabinet kerja mengenai percepatan pembangunan di Natuna di atas kapal KRI Imam Bonjol 383. Sayangnya hingga 2024 baru sektor Pertahanan yang menjadi perhatian utama dan nampak pesat pembanguannya infrastrukturnya, sementara sektor pariwisata, perikanan dan Lingkungan hidup justru belum mendapat perhatian signifikan.
Kadispariwisata Natuna Hardinansyah kepada media ini menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata Natuna berharap Menparekraf Sandi Uno bisa memfasilitasi
- Promosi Pariwisata Natuna dengan mendatangkan influenser,
- Mengenalkan Festival Geopark Natuna, Sport tourisme seperti Indonesia Thriatlon Series.
- Memberikan dukungan pengembangan Sapras Destinasi wisata.
- Memberikan dukungan pengembangan Ekraf
- Memperlancar aksesibiltas dari dan ke Natuna yang lebih banyak dan lebih murah
Untuk ini Dinas pariwisata siap membuat kajian FS dulu
” Natuna juga pernah ,mengusulkan Bandara sipil yang di Kelarik sudah kita usulkan, bahkan sempat rapat di Kemenko Marinves dipimpin langsung oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, sayngnya keburu Covid melanda sehingga belum ada tindak lanjutnya lagi. Saat rapat tersebut juga dibahas terkait Pengembangan kawasan Perikanan SKPT di Selat Lampa yang terintegrasi dengan Pariwisata di Teluk Depeh, bahkan naggranya sudah di ajukan pertama 2 Triliun, meningkat menjadi 4 T , saat itu Pak Luhut didepan kami langsung menelepon Kepala Bappenas dan anggarannya tidak terbatas sayangnya yaitu tadi “kenak Copid juga kite,” jadi tertunda sampai sekaramg ” jelas Hardinansyah.
Potensi kawasan Marina Desa di Natuna
Natuna yang merupakan kepulauan di jalur utama ALKI di apit negara Malaysia, Thailand. Vietnam. Birma. Brunai Darusalam , China, Philipina dan perlintasan neara Asia Timur, sebagai bagian jalur sutra di jalan dulu, letak strategis georafi Natuna ini anagt potensial menjadi tempat berlabuh yacth wisata bahkan Kapal Pesiar ynag melewati ALKI sekitar Natuna.
Sayangnya potensi ini tidak didukung dengan infrastruktur wisata maritim yang memadai, Natuna bukan hanya butuh bandara sipil, pelabuhan EMKL dan pelabuhan penumpang, Selayaknya Natuna juga sangat potensial dibangun kawasan Marina.
Kawasan pantai di depan Pantai Piwang jika di bendung dan di buat pendalaman / kolam labuh akan sangat potensial untuk parkir yacht yang rutin setiap tahun mengujungi dan melintasi Natuna, Kawasan ini akan menjadi iconick Natuna, selain untuk parkir Yacth juga bisa menampung kapal tradisional nelayan Natuna dan menjadi titik point wisata bahari Natuna, bisa untuk wisata jet sky dan sekaligus untuk mengurangi dampak musim utara,
Dementara Bendungan dan pemecah ombak marina ini juga bisa sekaligus di gunakan untuk jalan utama 4 hingga 6 jalur yang bisa juga sebagai akses mobiliasi alutista pertahanan darat dari arah pelabuhan menuju Teluk Buton tanpa hambatan .
Setidaknya jika belum ada investor swasta yang berminat membangun kawasan marina skala besar untuk tempat berlabuh kapal wisata bahari dan menjadi titik cek poit wisata bahari lainnya.
Sesuai program Kementerian Koordinator Marinves dan Menparekraf yang dicanangkan di tahn 2019 di Natuna bisa diusulkan dibangun ” Marina Desa”
Sejak 2019 Pemerintah tengah mencari solusi atas belum tercapainya target pembangunan 100 marina – pelabuhan yacht dan kapal pesiar — sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satu usulan yang tengah dipertimbangkan adalah pembangunan marina skala kecil atau marina desa.
Asisten Deputi Jasa Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman Okto Irianto mengatakan usulan marina desa muncul dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tentang percepatan pembangunan kemaritiman di daerah terdepan dan terluar di Kepulauan Riau. Rakor digelar pada 14-15 Maret 2019 di Hotel Aston, Batam. Menurut dia, marina desa bisa menjadi solusi lantaran pembangunannya tidak memerlukan dana besar dan investor raksasa. “Kemudian bisa dilakukan dengan cepat,” kata Okto seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (15/3). Maka itu, pihaknya sangat mendorong pembangunan marina desa tersebut.
Pada prinsipnya, marina desa bisa dibangun dengan mengembangkan dermaga-dermaga rakyat yang sudah ada. Maka itu, hanya membutuhkan penambahan beberapa infrastruktur atau sarana pendukung, seperti floating dock, jembatan, rambu-rambu, dan mooring buoy.
Dari hasil perhitungan, dana yang diperlukan untuk menambah infrastruktur tersebut hanya berkisar Rp 3 miliar. Hal ini sangat mungkin dilakukan di tingkat kabupaten,” kata dia. Pihaknya pun mengundang perwakilan pemerintah tiga kabupaten di Kepulauan Riau dalam Rakor Jumat (15/3) untuk mendengarkan pemaparan para ahli mengenai marina desa.
Harapannya, pemerintah kabupaten tertarik dengan usulan tersebut. Sesuai RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan pembangunan 100 marina. Namun, hingga kini baru terbangun satu marina saja. Pembangunan disebut-sebut terbentur oleh investor, infrastruktur, dan prosedur yang berbelit-belit.
Sektor Pariwisata Dibidik Jadi Penyumbang Devisa Terbesar Pemerintah menargetkan industri pariwisata bisa menggeser industri sawit, sebagai penyumbang devisa terbesar Indonesia. Untuk itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan wisata bahari, di antaranya melalui pembangunan marina.
Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono mengatakan devisa yang dihasilkan industri pariwisata memang masih kalah dengan devisa dari industri sawit. “Tapi kami optimistis, di akhir tahun ini devisa negara terbesar adalah dari pariwisata,” kata dia saat membuka Rakor percepatan pembangunan kemaritiman di Kepulauan Riau.
Adapun pembangunan marina dinilai sebagai langkah penting untuk pembangunan wisata bahari yang menghasilkan devisa besar. Sebab, ada jutaan yacht di dunia dan banyak di antaranya yang ingin singgah di Indonesia. Namun, Indonesia baru memiliki tiga hingga empat marina yang representatif, dari kebutuhan 100 marina.
“Para yacht ini banyak yang ingin singgah di pulau-pulau yang ada di Indonesia untuk menikmati keindahan alam, budaya dan kulinernya,” kata dia.
(Baca: Pengembangan Industri Wisata 4.0 Tarik Turis Milenial) Agung pun menyayangkan kondisi minimnya marina yang representatif saat ini. Padahal, ada banyak keuntungan ekonomi dari keberadaannya. Biaya parkir yacht, misalnya, bisa menjadi potensi pemasukan besar bagi keuangan negara. Hal ini mengingat biaya parkirnya rata-rata sebesar US$ 100-300 per hari.
Sementara itu, Asisten Deputi Jasa Kemenko Maritim, Okto Irianto mengatakan, keuntungan terbesar dari marina adalah dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat, misalnya dari segi lapangan kerja dan bisnis.
Ia pun mencontohkan, jasa pembersihan yacht bisa melibatkan anak-anak di daerah marina. Kemudian, kebutuhan makanan bisa disediakan oleh Ibu-ibunya. “Kebutuhan akan penyediaan jasa laundry hinggga transportasi juga bisa disediakan oleh masyarakat”, kata dia.
Adapun marina yang representatif, menurut Deputi Agung, harus dilengkapi dengan prasarana pendukung, seperti listrik, persedian air bersih, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), akses jalan, tempat penginapan, tempat perbaikan kapal, minimarket, dan pusat kuliner. (red)
