Kades OI Pertanyakan Pelaksanaan Bimtek Karena Biaya Sudah Disetor ke PMD

INDRALAYA|KoranRakyat co. id – KEPALA Desa (Kades) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) Sumsel, mempertanyakan realisasi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek), dikarenakan biaya Bimtek sebesar Rp 2,5 juta sudah disetor ke Dinas PMD. Menanggapi hal ini, Pj Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadin PMD) Ogan Ilir, Dicky Syailendra menjelaskan, dana untuk Bimtek memang sudah dianggarkan di ADD (Alokasi Dana Desa). “Jadi bukan Dinas PMD yang memungut, tapi memang sudah dianggarkan dalam ADD,” ujar Dicky Syailendra saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 26 Juli 2024.

Menurut informasi yang dihimpun wartawan yang tergabung dalam PWI OI, Dinas PMD meminta para kepala desa di Ogan Ilir membayar biaya untuk kegiatan Bimtek yang direncanakan bertempat di Provinsi Lampung.

Menurut sumber dari Kades yang tidak mau disebut namanya, biaya Bimtek sebesar Rp 2,5 juta sudah disetor ke salah satu pejabat di Dinas PMD Ogan Ilir pada Mei lalu.

“Dana itu sudah kami setor ke Dinas PMD Ogan Ilir sekitar dua bulan lalu. Rencananya untuk kegiatan bimtek,” kata sumber tersebut, Selasa 22 Juli 2024.

Menurut sumber tersebut, Dinas PMD Ogan Ilir meminta dana Bimtek dari para kepala desa dengan cara cenderung memaksa.

“Pernah ada juga orang Dinas PMD bilang; cepat setor uang untuk Bimtek itu. Karena mau cepat disetor ke lokasi Bimtek di Lampung’,” beber sumber tersebut.

Dilanjutkannya, para kepala desa di Ogan Ilir sebenarnya menginginkan kegiatan Bimtek di kecamatan masing-masing. Tujuannya agar Bimtek lebih efektif dan efisien tanpa harus menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD).

Namun setelah biaya diserahkan ke Dinas PMD, hingga saat ini belum ada kejelasan jadwal Bimtek.

“Kalau masih belum ada kejelasan soal jadwal Bimtek, sebaiknya dikembalikan saja uang tersebut,” kata sumber tersebut dengan nada kesal.

Pj Kepala Dinas PMD Ogan Ilir, Dicky Syailendra saat dikonfirmasi mengatakan, biaya Bimtek memang disediakan di ADD.

“Jadi bukan Dinas PMD memungut anggaran dari kepala desa. Itu memang ada anggarannya di ADD dan kami hanya fasilitator,” kata Dicky.

Dijelaskannya dengan biaya Rp 2,5 juta per desa, Bimtek diikuti oleh dua orang perangkat desa.

Menurut Dicky, Bimtek bisa saja dilakukan secara mandiri, namun harus terjamin mutunya.

“Dinas PMD harus mengawasi, jangan sampai peserta mengikuti Bimtek di tempat yang tidak terjamin mutunya. Bimtek ini juga harus secara kolektif, tidak bisa sendiri-sendiri,” jelasnya. (ica)