Demo Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Guncang Wonosobo, Massa Kawal 11 Tuntutan

Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Wonosobo Melawan turun ke jalan dalam aksi bertajuk #WonosoboMemanggil di Kabupaten Wonosobo, Jumat (27/6). Dengan mengenakan pakaian serbahitam sebagai kode busana aksi, massa berkumpul di Taman Selomanik sebelum bergerak menuju Kantor Bupati Wonosobo untuk menyampaikan aspirasi mereka sejak sekitar pukul 12.30 WIB.

Aksi tersebut mengangkat narasi besar mengenai kondisi nasional yang dinilai tengah menghadapi berbagai persoalan, sekaligus menyuarakan keresahan masyarakat terhadap kondisi daerah, khususnya persoalan infrastruktur yang dianggap masih memerlukan perhatian serius.

Dalam manifesto yang dibacakan, massa membawa empat tuntutan nasional, yakni mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menolak pengesahan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, mengembalikan supremasi sipil, serta menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).

Melalui sejumlah atribut dan selebaran aksi, massa juga menampilkan kritik terhadap kepemimpinan nasional dan daerah sebagai bentuk protes atas berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Selain isu nasional, demonstran juga menyampaikan tujuh tuntutan daerah kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Tuntutan tersebut meliputi percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan jalan, penanganan kemiskinan, audit independen terhadap badan usaha milik daerah (BUMD), peningkatan kesejahteraan guru, penyelesaian pembangunan stadion, penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan, serta transparansi anggaran daerah dan dana desa.

Koordinator Lapangan Aliansi Wonosobo Melawan sekaligus Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Wonosobo, Ahmad Nursholih, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional maupun daerah.

“Kami menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dalam beberapa program. Hal-hal seperti ini perlu diawasi bersama agar anggaran yang berasal dari uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ahmad juga menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kondisi infrastruktur jalan, pengelolaan BUMD, dugaan persoalan dalam sejumlah program pemerintah, serta pentingnya transparansi anggaran daerah.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, meningkatkan transparansi anggaran, serta melakukan evaluasi terhadap pengelolaan BUMD,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya audit independen terhadap BUMD serta peningkatan kesejahteraan guru honorer melalui dukungan regulasi dan anggaran yang memadai.

Setibanya di depan Kantor Bupati Wonosobo, massa ditemui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Drs. One Andang Wardoyo, M.Si., yang hadir mewakili Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, karena sedang menjalankan agenda lain.

Dalam keterangannya, One menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pemerintah daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi bagian dari evaluasi bagi kami,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap kritik dan tuduhan yang disampaikan tetap didasarkan pada data serta mekanisme hukum yang berlaku.

“Jangan sampai ada tuduhan atau penilaian terhadap seseorang tanpa adanya proses hukum yang jelas. Penetapan tersangka merupakan kewenangan aparat penegak hukum,” katanya.

Menurut One, apabila terdapat dugaan pelanggaran atau penyimpangan, proses penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dan oleh lembaga yang berwenang.

Ia juga menyebut bahwa berbagai masukan yang disampaikan dalam aksi tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

“Masukan terkait infrastruktur dan pelayanan publik akan kami formulasikan dalam penyusunan kebijakan daerah, baik dalam perubahan APBD maupun perencanaan pembangunan tahun berikutnya,” ujarnya.

Terkait program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, One menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung pelaksanaannya sesuai kewenangan yang dimiliki.

Sementara itu, Ahmad Nursholih mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap persoalan sosial dan kebijakan publik.

“Masyarakat jangan apatis terhadap kebijakan pemerintah karena setiap keputusan politik akan berdampak pada kehidupan sehari-hari,” katanya.

Aksi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari petani, pedagang, peternak, pengemudi ojek daring, komunitas musik, penggiat seni, mahasiswa, pelajar, hingga suporter lokal tersebut berlangsung selama beberapa jam.

Massa tetap bertahan di depan Kantor Bupati Wonosobo untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan dialog dengan pemerintah daerah. Dalam perkembangannya, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Wonosobo turut hadir menemui para demonstran.

Dialog yang berlangsung cukup panjang sempat memanas dan diwarnai adu argumen antara massa aksi dan anggota DPRD. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Wonosobo Melawan menyampaikan berbagai tuntutan mereka dengan nada tegas.

Setelah aspirasi diterima secara langsung oleh perwakilan DPRD Kabupaten Wonosobo, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan meninggalkan area depan Kantor Bupati Wonosobo pada petang hari menjelang waktu Magrib.

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Wonosobo Melawan menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak berhenti pada aksi tersebut. Dengan mengusung komitmen “sampai menang”, massa menyatakan akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan hingga mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah. (Aris)