Bupati Natuna Pastikan PLBN Serasan Segera Berfungsi Penuh

Kepastian berfungsinya PLBN Serasan ini diungkapkan Bupati Natuna Wan Siswandi, saat meninjau PLBN disela Kunkernya ke Kecamatan Serasan, Jumat (17/05)

“PLBN itu saat ini masih dalam tahap persiapan secara administrasi dan sumber daya manusia, seiring selesainya pembangunan fisik yang sudah clear. sekarang inikan sudah ada kepalanya, kemudian petugasnya, dan nanti mungkin bea cukainya juga harus hadir. Kalau syahbandar pun sudah ada, kemudian karantina, kemudian ada beberapa yang berkaitan juga seperti imigrasi pun sudah akan disiapkan” terang Wan Siswandi

Sambil menunggu  PLBN Serasan beroperasi penuh, Pemkab Natuna khussunya melaui dinas Pariwisata  sedang mempersiapkan sejumlah event tahunan yang akan mendatangkan tamu-tamu dari luar negeri, seperti Parade Jetsky yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

“Dalam waktu dekat ini kita akan kedatangan sejumkah tamu mancanegara. Nanti kedepan, mudah-mudahan ini menjadi event tahunan lah. Jadi nanti ada festifal  Jetski, sesuai informasi yanag saya terima  sudah sudah 30 orang ynag mendaftar, Insyaalah = mungkin bertambah lagi. Setelah Event ini terlaksana berikutnya ke depan kalau di me-manage dengan baik  akan kita pikirkan cara lain lagi agar semakin banyak wisatawan yang mengunjugi Serasan, Dinas pariwisata harus bisa mengemas acara dengan  lebih bagus lagi, sehingga event tahunan ini jumlah peserta yanag  hadir lebih banyak lagi,” ucap Wan Siswandi.

Awalnya sempat dijadwalkan PLBN Serasan ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, etapi meski pembangunanya telah selesai di tahun 2023, hingga kini PLBN Serasan belum diresmikan pengoreasiannya.

Mwnangapi hal ini Wan Siswandi menjelaska bahwa Pemerintah  Kabupaten Natuna saat ini masih menunggu informasi dan koordinasi dari Kementetian terkait jadwal peresmian PLBN Serasan.

PLBN Serasan berstatus PLBN Laut Pertama di Indonesia Yang dibangun KemenPUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Serasan yang berada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan atau dikenal dengan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) sekaligus melaksanakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat sebagai beranda terdepan Indonesia. Pengembangan PLBN tidak hanya menjadi kebanggan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting sekali adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia.

“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” kata Menteri Basuki.

PLBN Terpadu Serasan termasuk  PLBN dengan kategori Laut, sehingga hanya dapat diakses melalui jalur perairan. Dari data yang ada jumlah pelintas PLBN Serasan sekitar 30 orang/minggu. Namun keberadaan PLBN Terpadu Serasan memiliki nilai strategis sebagai beranda terdepan  Indonesia karena berbatasan langsung dengan Negara Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Singapura dan Malaysia bagian barat dan timur.

Konstruksi PLBN Terpadu Serasan mulai dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak 5 November 2020 dan ditargetkan selesai 27 Februari 2022.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas layanan PLBN dibangun  berbagai fasilitas diantaranya gudang barang, gudang transit, mess dan wisma pegawai. Kemudian juga kantor administrasi, tower air, tempat cuci mobil, 4 rumah dinas, pos jaga, power house, tempat pengelolaan sampah, rumah pompa air, dan bangunan penunjang lainnya. Total nilai kontrak pembangunan PLBN Serasan sebesar Rp 133,1 miliar yang bersumber dari APBN tahun 2020-2021 (MYC).

Kedepan pembangunan kawasan perbatasan PLBN Terpadu Serasan  tidak hanya bangunan pos lintas batas saja, namun juga Kantor Syahbandar untuk mendukung pengawasan transportasi laut. PLBN Serasan berjarak sekitar 536,61 Km dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjung Pinang.

Pengembangan PLBN merupakan wujud nyata implementasi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa atau kota-kota besar saja, melainkan juga di kawasan perbatasan maupun di pulau-pulau terdepan Nusantara, termasuk di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Pelabuhan PLBN Serasan Perlu di Tambah Selengseng Tempat Pendaratan

Meski pembanguan fisik kawasan PLBn serasan sudah rampung di tahun 2023 lalu, ternyata tidak serta merta pelabuhan dermaga pelabuhan ini bisa difungsikan sepenuhnya, pasalnya 2 Kapal Roro yang menyingahi pulau Serasan tidak leluasa melakukan bongkar muat akibat terkendala tidak adanya pelabuhan khusus kapal Roro. kondisi ini diungkaokan kadishub provinsi kepri Junaidi bebrapa waktu lalu.

” Sejauh ini, ada dua kapal Roro yang singgah ke Kecamatan Serasan, yakni KMP Bahtera Nusantara 01 dan KMP Bahtera Nusantara 03.  KMP Bahtera Nusantara 01 dengan rute Tanjung Uban-Tambelan-Serasan-Sintete, dan KMP Bahtera Nusantara 03 memiliki rute Uban-Matak-Midai-Penagi-Serasan-Sintete. Tetapi kedua kapal ini meski bisa bersandar di pelabuhan ternyata tidak bisa bongkar muat dengan leluasa  karena tidak bisa dibukanya pintu utama kapal roro, aktifitas hanya menurunkan penumpang melalui pintu kecil disamping lambung kapal, Sehingga, barang yang diangkut dari maupun ke darat di Kecamatan Serasan menggunakan jasa panggul. Hal ini tidak efisien. ”   Jelas Junaidi

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepulauan Riau (Kepri) Junaidi. hal tersebut tidak efisien. “Jumlah barang yang datang maupun keluar tentunya terbatas. Belum lagi ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan sehingga berpengaruh terhadap nilai jual,” kata Junaidi di Tanjung Pinang,

Maka menurutnya, terdapat dua opsi agar prosesn bongkar muat barang dan kendaraan dari kapal Roro dapat mendarat di Serasan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna menawarkan opsi berupa lahan di sekitar PLBN untuk dijadikan Pelabuhan Roro.

“Tapi ini membutuhkan sejumlah kegiatan persiapan sebelum membangun, yakni berupa pembebasan lahan, dana Kegiatan yang lain,” ujar Junaidi.

Namun Junaidi menegaskan jika pihaknya tengah mengupayakan opsi kedua. Jika dilihat secara fisik, dermaga PLBN cocok dijadikan tempat pendaratan kendaraan.

Hal ini setelah dilakukan pengamatan dan penilaian dengan melibatkan ASDP, dalam hal ini nakhoda KMP Bahtera Nusantara 01.

“Di dermaga tinggal dibangun selengseng, atau tempat pendaratan,” ujarnya.

Pemprov Kepri melalui Dishub telah menawarkan kepada Kementrian Perhubungan untuk mewujudkan hal itu.  Saat ini penawaran itu sedang dikaji oleh Dirjen Laut dan Dirjen Darat di Kementrian Perhubungan.

Kawasan PLBN berada di kewenangan Dirjen Perhubungan Laut. Pengelolaan Kapal Roro berada di bawah kewenangan Dirjen Darat, sedangkan Pelabuhan di bawah kewenangan Dirjen Laut.

Jika terwujud, maka hal itu akan menghemat cukup banyak biaya.  Pembuatan pelengseng dia katakan membutuhkan biaya sekitar Rp15-20 miliar.

Nilai ini dinilai jau lebih efisien jika harus membuat dermaga baru yang setidaknya membutuhkan biaya Rp60 miliar.  “Juga hemat waktu. Membuat pelengsengan sekitar 6 bulan selesai. Jika membuat baru 2-3 tahun belum tentu selesai,” pungkasnya. (red)