Menlu RI Retno Marsudi : RI Tidak Terima Ucapan Netanyahu Tolak Palestina Merdeka
JAKARTA, KoranRakyat co.id— Perseteruan masalah Negara Palestina Merdeka dan Israel masih terlihat titik terang penyelesaian. Masalah ini pun menjadi materi debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) di New York, Amerika Serikat (AS).
Seperti dilansir detiknews yang mengungkapkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi bersuara keras menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina.
Retno menyampaikan itu dalam open debate atau debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) di New York, Amerika Serikat (AS).
“Saya sampaikan tanggal 18 Januari lalu Perdana Menteri Netanyahu menyatakan secara terbuka Israel tidak akan mengizinkan negara Palestina untuk berdiri, pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengkonfirmasi tujuan Israel sesungguhnya yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia. Apakah Dewan Keamanan PBB akan terus tinggal diam menghadapi maksud Israel tersebut?” kata Retno dalam YouTube MoFA Indonesia, Rabu (24/1/2024).
Selain itu, Menlu Retno menyoroti aksi militer yang meluas di luar Gaza dan ancaman perang di kawasan Timur Tengah yang merupakan bahaya nyata.
Oleh karenanya, Menlu mendesak adanya gencatan senjata permanen antara Israel dan Palestina.
“Saya tekankan pentingnya tiga hal, pertama, pentingnya terciptanya gencatan senjata segera dan permanen, ini akan menjadi game changer untuk segala hal,” kata Retno.
Menurutnya, gencatan senjata permanen akan membuat proses solusi dua negara berjalan dan dapat mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza.
Lalu di saat yang sama, ia mengingatkan pentingnya untuk terus mendukung upaya senior humanitarian and reconstruction coordinator membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza.
“Yang paling penting ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca-konflik, dan proses solusi dua negara,” katanya.
Kedua Indonesia meminta agar Palestina diterima sebagai anggota penuh PBB.
Hal itu agar dapat memulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara dan mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel.
“Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara, serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel,” ujarnya.
Indonesia juga meminta agar pasokan senjata ke Israel dihentikan.
“Ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel, setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah,” katanya.
Pada debat terbuka di DK PBB itu, Retno juga menyebutkan Israel harus bertanggung jawab terhadap kekerasan di Gaza.
Menurutnya, tidak ada negara yang kebal hukum.
Selain itu, Retno mengatakan, bulan depan Indonesia akan memberikan pernyataan di Mahkamah Internasional. Retno menegaskan Indonesia akan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk terus mendukung Palestina.
“Di dalam pernyataan saya tegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas aksinya, termasuk kekejaman yang mereka lakukan di Gaza. Saya tegaskan juga bahwa tidak ada negara yang kebal hukum,” katanya.
“Dan bulan depan Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk memberikan advisory opinion kepada Mahkamah Internasional atas pertanyaan yang diajukan oleh sidang Majelis Umum PBB,” katanya.
Netanyahu Tolak Pembentukan Negara Palestina
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan kepada Amerika Serikat bahwa dia menentang pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari skenario pascaperang di Gaza.
Ini ini menggarisbawahi perpecahan di antara kedua sekutu tersebut di tengah perang di Gaza yang terus berlangsung.
Dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional pada hari Kamis (18/1) waktu setempat, Netanyahu berjanji untuk terus melanjutkan serangan di Gaza sampai Israel menyadari ‘kemenangan yang menentukan atas Hamas’.
Netanyahu juga mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan posisinya mengenai negara Palestina kepada para pejabat AS.
“Dalam pengaturan apa pun di masa depan… Israel memerlukan kendali keamanan atas seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Yordan,” kata Netanyahu. “Ini bertentangan dengan gagasan kedaulatan. Apa yang bisa Anda lakukan?” ujarnya.
“Perdana menteri harus mampu mengatakan tidak kepada teman-teman kita,” imbuh pemimpin negeri Yahudi itu, seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (19/1).
Meskipun AS telah memveto resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata, AS juga meminta Israel mengurangi intensitas perangnya di Gaza, dan mengatakan bahwa pembentukan negara Palestina harus menjadi bagian dari ‘hari setelahnya’.
Menyusul komentar Netanyahu tersebut, Penasihat Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan bahwa tidak akan ada pendudukan kembali di Gaza setelah perang dan menekankan bahwa AS tetap berkomitmen pada solusi dua negara.(*/Sar)
