Firdaus Komar Dipercaya sebagai Direktur UKW PWI Pusat Periode 2023 – 2028
JAKARTA|KoranRakyat co.id —-Diantara kepengurusan PWI Pusat periode 2023 – 2028 yang masuk dalam “Kabinet Hendry Ch Bangun”, terdapat nama wartawan yang sedang bertugas dan atau pernah bertugas di Sumsel.
Diantaranya Dr H Firdaus Komar, S.Pd, M.Si, yang dipercaya sebagai Direktur UKW (Uji Kompetensi Wartawan). Firdaus Komar yang biasa disapa Firkom saat ini juga Ketua PWI Sumsel.
Selain Firkom, sejumlah wartawan yang pernah bertugas di Bumi Sriwijaya, yang juga masuk “kabinet Hendry Ch Bangun” antara lain Dr Iskandar Zulkarnain yang sekarang bekerja di Lampung Post. Juga ada Deni Kurnia yang diduk di Komisi Anugerah Kebudayaan. Deni Kurnia pernah menjadi Wakil Redaktur Pelaksana Harian Sriwijaya Post, dan sekarang bertugas di Pekanbaru Riau. Juga pernah menjadi Ketua PWI Riau. Selain wartawan, Deni juga dikenal sebagai penyair, dan sastrawan.
Kemudian tercantum pula nama Soleh Thamrin, yang merupakan pendiri SKH Sriwijaya Post, dan pernah menjadi Pimred Sripo. Soleh Thamrin duduk di Dewan Pakar.
Masuknya nama Firkom sebagai Direktur UKW PWI Pusat mendapat respon positif dari sejumlah wartawan Sumsel. Mereka mendoakan semoga Firkom amanah dan sukses dalam menjalankan tugas baru tersebut.
Merespon ucapan selamat dan doa dari teman-temannya tersebut, Firkom mengucapkan terimakasih, dan berupaya akan menjalankan tugas sehingga bermanfaat bagi banyak orang.
Hal tersebut tergambar dari komentar-komentar yang disampaikan di WatshApp gruf wartawan Sumsel.
Pengumuman nama-nama pengurus PWI Pusat periode 2023 – 2028, dilakukan oleh Hendry Ch Bangun yang merupakan Ketua Umum terpilih pada Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Bandung, 26 September 2023 lalu.
Hendry didampingi H Zulmansyah Sekedang dan Farianda Putra Sinik dalam acara yang digelar di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih Jakarta, Sabtu 7 Oktober 2023 lalu.
Siaran pers PWI Pusat yang diterima media ini Sabtu 7 Oktober 2023, Hendry Ch Bangun mengatakan, PWI harus kembali ke jati dirinya sebagaimana diputuskan dalam Kongres PWI di Solo 9 Februari 1946, “ikut menjaga kedaulatan negara”. Dengan demikian maka PWI harus hadir, bersikap, memberi solusi dalam setiap masalah bangsa. Karena PWI bukan sekadar organisasi wartawan tetapi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tegasnya.
Oleh karena itu kegiatan pertama PWI Pusat adalah peneguhan kembalinya PWI ke khittahnya yakni melaunching penguatan Pers Kebangsaan dan pembangunan Graha Pers Pancasila di Yogyakarta.
“Dalam rapat tersebut juga diputuskan untuk membentuk tim kecil penyelaras PD-PRT sesuai dengan amanat dari kongres Bandung,” kata Hendry.
Ketum PWI Pusat juga menegaskan, pengurus yang masih merangkap jabatan, agar segera melepaskan jabatannya, baik itu di kepengurusan PWI Provinsi, maupun di kepengurusan organisasi wartawan lainnya. Sesuai PD PRT maka tidak boleh ada rangkap jabatan di semua jenjang kepengurusan, dan tidak pula di organisasi sejenis.
H Zulmansyah, Ketua PWI Riau yang juga Formatur Kepengurusan PWI Pusat berharap dengan semangat kebersamaan pengurusan PWI Pusat yang baru tanpa memandang kelompok, karena PWI adalah rumah besar kita semua, namun karena keterbatasan jumlah maksimal struktur ada beberapa nama yang diusulkan tidak bisa masuk (*/ica)
