Pemekaran Pantai Timur Bisa Menjadi Solusi Kemajuan OKI
KAYUAGUNG | KoranRakyat co.id – KABUPATEN Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel, masih terlalu luas, sehingga kemajuannya agak lamban. Hal tersebut dikarenakan antara Anggaran Pembangunan dengan luas daerah masih jomplang (tak seimbang), sehingga pemerataan pembangunan dan pengurangan angka kemiskinan masih sangat lamban.
Karena itu salah satu solusi yang ditawarkan yakni kembali memperjuangkan supaya wilayah Pantai Timur OKI menjadi daerah otonom baru (DOB). Dan sebaiknya perjuangan ini dimotori oleh Ketua DPRD OKI, yang saat ini dijabat oleh putra asal Pantai Timur.
Demikian pendapat yang disampaikan sejumlah Aktivis Kabupaten OKI Tempo Doeloe, antara lain Isdamri Hasan, Medi Irawan, S.Si, MH serta Solahudin Djakfar, SH, Senin 27 Maret 2023.
Mereka diminta pendapat atas info yang dikeluarkan pihak BPS, bahwa angka kemiskinan di Bumi Bende Seguguk OKI masih masuk 5 besar di Provinsi Sumsel. Selain itu juga, sejumlah jalan kabupaten terutama yang menuju ke wilayah Pantai Timur seperti ke Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal dan Sungai Menang masih banyak yang mengalami kerusakan cukup parah.
Para Aktivis OKI era tahun 1994 – 2004 ini, memiliki pendapat senada, bahwa salah satu solusi untuk lebih mempercepat dan meningkatkan pembangunan kabupaten terluas di Sumsel ini, yakni dimekarkannya kembali kabupaten OKI, dengan hadirnya DOB baru yakni Kabupaten Pantai Timur.
Setelah dimekarkannya OKI tahun 2004, yakni dengan lahirnya Kabupaten Ogan Ilir (OI), saat ini luas kabupaten OKI masih lebih dari 18.000 Km2. Sehingga pembangunan di wilayah Pantai Timur OKI ini menjadi lamban, bahkan terkesan stagnan. Karena itu solusi pemekaran daerah bisa menjadi jawaban. Apalagi usulan calon Kabupaten Pantai Timur sudah berada di pusat, hampir 20 tahun. Prosesnya terhambat akibat political will Pemkab OKI yang kurang, serta kemudian ada moratorium dari pemerintah pusat.
Sekarang kran pemekaran daerah sudah bisa, terbukti di Papua sudah lahir empat provinsi baru. Karena itu saatnya sekarang untuk kembali memperjuangkan Kabupaten Pantai Timur.
“Kalau moratarium dibuka, kalau tidak salah usulan pemekaran Pantai Timur pada urutan delapan,” ujar Solahuddin.
Sedangkan Isdamri Hasan berpendapat, pemekaran Pantai Timur menjadi kabupaten baru tidak terlalu rumit. Asalkan Ketua DPRD OKI dan beberapa anggota dewan asal Pantai Timur ada kemauan yang kuat.
“Sebenarnya Pantai Timur itu kalau mau dimekarkan tidak terlalu rumit. Tinggal lagi ada kemauan tidak dari para anggota DPRD, apalagi ketua DPRD OKI berasal dari wilayah Pantai Timur, begitu juga beberapa anggota dewannya. Tinggal ada kemauan apa tidak, serta mampukah mereka berbuat untuk daerahnya,” ujar Isdamri Hasan.
Sedangkan Aktivis lainnya, Medi Irawan, S.Si, MH melihat saat ini semangat para pejuang kabupaten Pantai Timur sudah kendor. Hal tersebut terjadi, ujar mantan Pengurus KNPI OKI periode 2000 – 2003 ini, bisa saja disebabkan masih belum dibukanya moratorium pemekaran daerah.
Selain itu juga bisa saja akibat sejumlah pejabat dari wilayah Pantai Timur sudah “kenyang” oleh jabatan yang tengah disandangnya, sehingga lupa atas perjuangan untuk daerah asalnya tersebut, ujar Medi Irawan.
Karena itu, lanjut Medi, sebaiknya Ketua DPRD OKI yang sekarang dijabat putra Pantai Timur, berupaya kembali membangkitkan semangat dan kekompakan tokoh-tokoh Pantai Timur untuk kembali berjuang. Cara yang bisa ditempuh antara lain dengan mengupayakan anggaran, serta lobi-lobi dengan pejabat di pusat seperti dengan anggota DPR RI yang berasal dari Sumsel, ujar Medi Irawan. (ica)
