2 Desember 2022

Periode II Alex Noerdin, Hampir Setiap Tahun BPK Temukan ‘Penyimpangan’ Hibah Bansos

**Catatan Dahri Maulana |

Riwayat penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) di Sumatera Selatan, semasa kepemimpinan Alex Noerdin, khususnya pada periode ke dua (2013 s/d 2018), ternyata juga diwarnai banyak masalah. Hampir setiap tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sumsel, selalu ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan prosedur.

Modus dugaan penyimpangannya pun tidak jauh berbeda, yakni tidak berdasarkan mekanisme by name by address serta tidak sepenuhnya melalui mekanisme pengajuan usulan bantuan hibah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD pada Pasal 8.

Ironisnya, ketika usulan anggaran ini masuk ke gedung dewan melalui komisi III, dibahas Banggar dan Pansus serta di sidang paripurna, ia bisa lolos dan mendapatkan ‘stempel’ pengesahan, tanpa ada koreksi lebih dalam apalagi mengeleminasinya.

Kita awali saja dari temuan BPK pada kasus Hibah Bansos TA 2013, yang telah menyeret dan menghukum beberapa pejabat Pemprov Sumsel, yakni Ikhwanuddin (Kepala Kesbang Linmas) dan Laonma PL Tobing (Kepala BKAD). Keduanya dinyatakan bersalah oleh pengadilan Tipikor Kelas II-A Palembang, dan masing-masing divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Sementara dua pejabat lagi, yang menyusul jadi tersangka, masih dalam proses persidangan.

Dalam LHP No. 51/LHP/XVIII/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016, BPK secara gamblang mencatat beberapa unsur penyimpangan prosedur berikut pihak-pihak yang terkait. Yang pertama adalah Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan. Ada tiga item penyimpangan prosedur yang menjadi catatan.

Masing-masing adalah: 1. Selaku Gubernur, Alex Noerdin tidak menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan dana hibah. 2. Menyetujui Alokasi Dana hibah dalam Perda ABPD TA 2013 dan menerbitkan Pergub pejabaran APBD TA 2013 tanpa mengikuti hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri. 3. Menerbitkan Surat Keputusan tentang penerima hibah berdasarkan APBD TA 2013 yang tidak mengikuti hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya (pihak kedua) adalah Yusri Efendi, Selaku Ketua TAPD tidak memberikan pertimbangan atas anggaran hibah Pemprov Sumsel TA 213 tersebut.

Kemudian (pihak ketiga), Laonma PL Tobing, selaku Kepala BPKAD. Ia memerintahkan Agustinus Antoni untuk mengajukan anggaran hibah dalam Ranperda dan Ranpergub sebesar Rp 1.500.467.969,- untuk mengkakomodir kemungkinan perubahan penempatan dana reses Dapil anggota DPRD yang sebelumnya dialokasikan dalam bantuan keuangan dan kegiatan, menjadi dialokasikan dalam belanja hibah.

Oleh DPRD usulan ini didongkrak lagi menjadi sebesar Rp 2,1 Triliun. Setelah disahkan, dana tersebut disalurkan untuk 2.461 penerima yang terdiri atas lembaga swasta/instansi vertikal, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wartawan, dan kelompok masyarakat melalui aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Laonma juga disebutkan mengusulkan besaran anggaran hibah berdasarkan pertimbangan realisasi hibah tahun sebelumnya (tahun 2012), sebelum adanya usulan-usaulan tertulis dari calon penerima yang telah dievaluasi SKPD secara menyeluruh, dan adanya pertimbangan dari TAPD baik pada saat pembahasan maupun penentuan besaran anggaran belanja hibah untuk KUA/PPAS dan Ranperda APBD TA 2013.

Pihak keempat adalah Ikhwanuudin selaku Kepala Kesbangpol Linmas yang mengusulkan dana hibah organisasi kemasyarakatan tanpa melalui proses evaluasi kelayakan sesuai persyaratan penerima hibah.

Lalu apakah penyimpangan prosedur dana hibah dan Bansos hanya terjadi pada TA 2013? Ternyata tidak. Justru dugaan penyimpangan yang sama, terjadi lagi setelah dua tahun berikutnya. Itu terbukti dengan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2016 dan 2017. Dalam dua tahun anggaran tersebut, BPK kembali menemukan banyak penyimpangan. Hanya saja, sampai sekarang belum tersentuh secara hukum.

Hibah Rp 2 Triliun Tahun 2016

Menguptip laman bidiknasional.com, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 dengan Nomor 40.A/LHP/XVIII.PLG/06/2017 tanggal 30 Mei 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 40.C/LHP/XVIII.PLG/06/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Dalam laporannya BPK menemukan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tidak Sesuai Ketentuan Pada TA 2016, Pemprov Sumsel menganggarkan belanja hibah sebesar Rp 2 Triliun dan Rp 226 Milyar atau masing-masing 98,92% dan 100% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan Tim BPK terhadap proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial menunjukkan beberapa permasalahan diantanya Rincian SK Gubernur tentang penerima bantuan hibah tidak berdasarkan mekanisme by name by address serta tidak sepenuhnya melalui mekanisme pengajuan usulan bantuan hibah

Terhadap Bansos TA 2016, terdapat lima kali perubahan SK Gubernur terkait penerima dan besaran bantuan tersebut. Ada tiga kemlompk penerima hibah yang tidak disebutkan secara rinci nama penerimanya dengan rincian:
1) Hibah untuk beasiswa/bantuan kepada guru; 2) Hibah kuliah gratis; 3) Hibah ponpes Se-Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Total pencairan hibah untuk ketiga kelompok ini, s.d. tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp. 37.489.802.800,00.

Untuk Kuliah Gratis

Sebagaimana diketahui program bantuan Biaya Kuliah Gratis, didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015.  Pedoman Pemberian bantuan  pada pasal 12 dinyatakan bahwa seleksi terhadap calon penerima beasiswa S1 bagi lulusan SMA/SMK/SMALB dilakukan oleh Perguruan Mitra Kerja. Pasal ini menunjukan bahwa penerima beasiswa kuliah gratis merupakan mahasiswa S1.

Pemeriksaan lebih lanjut atas pertanggungjawaban pemberian hibah kuliah gratis menunjukkan bahwa terdapat salah peruntukan pemberian hibah sebesar Rp.673.265.000,00,. Kesalahan peruntukan ini disebabkan oleh pemberian hibah kuliah gratis ditujukan untuk individu yang sedang menempuh pendidikan strata 2 dan strata 3.

Catatan anggaran berdasarkan SK Gubernur Nomor 771/KPTS/BPKAD/2016, tanggal 27 Desember 2016, menunjukkan bahwa realisasi untuk bantuan hibah kuliah gratis juga melebihi dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.542.055.000,00, sementara realisasi bantuan hibah untuk beasiswa/bantuan kepada guru kurang direalisasikan sebesar Rp.10.542.055.000,00.

Pengelola Hibah Kuliah Gratis Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan tidak pernah mengetahui nilai riil alokasi hibah kuliah gratis, sehingga tidak mengetahui jika terjadi pelampauan anggaran. Dinas Pendidikan hanya mengetahui bahwa terdapat kekurangan anggaran untuk mencairkan dana hibah kuliah gratis, namun berdasarkan diskusi dengan pihak BPKAD disepakati bahwa pencairan dana hibah kuliah gratis selanjutnya dicairkan menggunakan dana yang dialokasikan untuk hibah beasiswa/bantuan kepada guru yang masih memiliki sisa alokasi dana.

Pada saat revisi penerima hibah melalui SK Gubernur Nomor 676/KPTS/BPKAD/2016 tanggal 4 November 2016 terdapat penambahan alokasi sebesar Rp3.372.595.858,04. Sedangkan pada SK Gubernur Nomor 771/KPTS/BPKAD/2016 tanggal 27 Desember 2016 terdapat pengurangan sebesar Rp.4.387.848.058,04.

Penambahan dan pengurangan alokasi dana hibah ini tidak memperhatikan realisasi hibah kuliah gratis, karena pada tanggal 3 November 2016 realisasi hibah kuliah gratis sebesar Rp.22.123.373.80,00. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan dan perubahan SK Gubernur terkait penerima hibah dan bantuan social serta alokasi hibah tidak dilakukan koordinasi antara BPKAD dan Dinas Pendidikan, serta tidak memperhatikan realisasi hibah yang telah dicairkan.

Penggunaan dana hibah kuliah gratis juga melampaui TA 2016 sebesar Rp.1.060.179.900,00.  Berdasarkan reviu atas dokumen pembayaran hibah kuliah gratis dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada SEAMOLEC dan STPS menunjukkan bahwa pencairan dana hibah ditujukan untuk pembayaran biaya kuliah dan biaya hidup tahun akademik 2016/2017 (semester 1 dan semester 2) masing-masing sebesar Rp.920.359.800,00 dan sebesar Rp.1.200.000.000,00.

Lebih lanjut pengelola hibah kuliah gratis menjelaskan bahwa pihak universitas mengharuskan pembayaran biaya kuliah dibayar selama satu tahun penuh dimuka, Hal ini tertuang di dalam MOU antara Gubernur Sumatera Selatan dengan pihak SEAMOLEC dan STPS.

Dengan demikian, terdapat nilai bantuan hibah sebesar Rp.1.060.179.900,00 ((Rp.920.359.800,00+ Rp.1.200.000.000,00) x 1/2) yang digunakan untuk membiayai kegiatan perkuliahan Januari sampai dengan Juni tahun 2017.

Pemberian hibah lewat tahun ini mengakibatkan penerima hibah tidak dapat memenuhi penyampaian pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 Januari 2017. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa s.d. tanggal 7 April 2017, kedua penerima hibah tersebut belum mempertanggungjawabkan pemberian hibah yang diterimanya.

Hibah Beasiswa dan Bantuan Guru

Pemberian bantuan beasiswa/bantuan kepada guru didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2015, pasal 5 menyatakan bahwa beasiswa dan/atau bantuan beasiswa bagi guru dan dosen dapat diberikan kepada guru yang sedang menempuh pendidikan kualifikasi S2 atau S3, dan kepada dosen yang sedang menempuh pendidikan kualifikasi S3.

Berdasarkan reviu atas SK Gubernur tentang penerima bantuan hibah ini, diketahui bahwa penerimanya tidak disebutkan secara rinci dengan mekanisme by name by address.

Pemberian beasiswa/bantuan kepada guru diberikan kepada delapan universitas yaitu UMP, UPGRIP, STKIP PGRI LL, UBD, UI OKI, UPIB, UT, dan US. Berdasarkan wawancara dengan pengelola hibah, diketahui bahwa penentuan alokasi besaran hibah yang akan diserahkan kepada masing-masing universitas dilakukan setelah pengelola mendapat informasi dari bagian perencanaan Dinas Pendidikan tentang alokasi dana hibah untuk kegiatan tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut, pengelola hibah kemudian melakukan rapat koordinasi dengan masing-masing pihak universitas. Dalam rapat koordinasi tersebut, masing-masing universitas akan menyesuaikan proposal usulan hibah dengan besaran hibah yang telah ditetapkan oleh pengelola hibah.

Hibah Bantuan/Beasiswa kepada Guru dan Hibah Kuliah Gratis juga diduga tidak sesuai peruntukan masing-masing sebesar Rp.10.870.500.000,00 dan sebesar Rp.673.265.000,00.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban hibah beasiswa/bantuan kepada guru menunjukan bahwa terdapat salah peruntukan pemberian hibah sebesar Rp.10.870.500.000,00.

Kesalahan peruntukan ini disebabkan pemberian beasiswa/bantuan kepada guru ditujukan untuk guru-guru yang sedang menempuh pendidikan Strata 1. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2015 dimana penerima beasiswa/bantuan kepada guru adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan Strata 2 ataupun Strata 3.

Pemeriksaan lebih lanjut atas proposal hibah beasiswa/bantuan kepada guru menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara usulan dengan pencairan. Pihak UMP mengajukan usulan bantuan hibah sebesar Rp.314.759.000,00, sedangkan usulan pencairan bantuan/beasiswa guru pada SP2D Nomor 198/SP2D/1.20.05.02/206 tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp.453.000.000,00.

Nilai pencairan beasiswa/bantuan kepada guru untuk UMP lebih besar Rp.138.241.000,00 (Rp. 453.000.000,00 – 314.759.000,00) dari usulan. Hal ini menggambarkan bahwa proses pengusulan hibah beasiswa/bantuan kepada guru didasarkan pada besaran yang telah ditetapkan oleh pengelola hibah bukan melalui prosedur usulan dari masing-masing calon penerima hibah.

Masalah Bantuan Ponpes

Selain itu BPK juga menemukan dugaan penyimpangan prosedur pada penggunaan anggaran Hibah Ponpes Se-Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan reviu atas SK Gubernur penerima bantuan hibah diketahui terdapat penerima bantuan yang tidak disebutkan secara rinci penerimanya dengan mekanisme by name by address.

Hasil reviu lebih lanjut atas dokumen SP2D dan wawancara dengan pihak Biro Kesra diketahui bahwa realisasi bantuan hibah kepada 49 pondok pesantren sebesar Rp.585.000.000,00.

Dari total 49 pondok pesantren tersebut, sebanyak 39 pondok pesantren tidak disebutkan secara rinci nama dan alamat Ponpes. Artinya cuma sepuluh pondok pesantren disebutkan secara rinci by name by address. Atas kondisi tersebut, pihak Biro Kesra tidak dapat menjelaskan.

Bantuan Sosial

BPK juga menelisik anggaran belanja bantuan social yang dilakukan pada TA 2016 sebesar Rp.600.000.000,00. berdasarkan SK Gubernur Nomor 147/KPTS/BPKAD/2016. Anggaran belanja tersebut direvisi terakhir dengan SK Gubernur Nomor 771/KPTS/BPKAD/2016 tanggal 27 Desember 2016, menjadi sebesar Rp 226.000.000,00.

Hasil reviu atas SK Gubernur tentang penerima hibah dan bantuan sosial serta dokumen pencairan SP2D bantuan sosial ini, diketahui terdapat pencairan bantuan sosial yang tidak berdasarkan pada SK Gubernur Nomor 771/KPTS/BPKAD tersebut.

Diantaranya pencairan bantuan sosial kepada Lembaga Lanjut Usia sebesar Rp.100.000.000,00 dilakukan pada tanggal 31 Maret 2016 dengan SP2D Nomor 1256/SP2D/1.20.05.02/2016 dengan mengacu kepada SK Gubernur Nomor 147/KPTS/BPKAD/2016 tanggal 19 Februari 2016. Akan tetapi pada revisi SK Gubernur Nomor 771/KPTS/BPKAD/2016 tanggal 27 Desember 2016, alokasi bantuan sosial untuk LLU tersebut dihilangkan. Dengan demikian pencairan bantuan sosial kepada LLU tidak memiliki dasar hukum.

Atas permasalahan tersebut, bidang Anggaran BPKAD menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan, seharusnya bantuan sosial yang dihilangkan pada saat revisi SK Gubernur adalah bantuan sosial untuk PETUNI bukan bantuan social kepada LLU.

Hasil konfirmasi atas permasalahan ini, Kepala SKPD terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan tersebut.

Sisa Dana Hibah KONI

Pada tahun 2015-2016, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melalui koordinatornya, Boyamin Saiman yang di wakili oleh Ir. Amrizal Aroni Koordinator Sumbagsel dan Ir. Feri Kurniawan Deputy MAKI Sumbagsel Palembang, juga melaporkan kasus penggunaan Dana Hibah pada KONI Sumsel.

Dimana pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Pemprov Sumsel memberikan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumsel masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.000 tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp.50.000.000.000.

MAKI melaporkan adanya dugaan tindakan korupsi dan TPPU terkait Dana Hibah KONI Sumsel tahun 2015 dan 2016 yang tidak disetorkan kembali ke kas Umum Daerah sebesar Rp Rp.3.463.559.075 ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Hal itu merujuk berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor 39.c/XVI.Plg/5/2017 tanggal 30 Mei 2017 buku 3 halaman 36 sampai dengan 38.

Dalam LPH BPK RI, menyebutkan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tidak mengembalikan ke kas umum daerah dan tidak mempertanggungjawabkan sisa Dana Hibah tersebut.

Hibah 2017

Pada tahun anggaran 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menganggarkan belanja hibah. Besarnya Rp.1.9 Triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp1.8 Triliun atau sebesar 96,34%.

Dana tersebut, diantaranya digunakan untuk lanjutan Hibah Sekolah Gratis sebesar Rp.124 Milyar, Program Peningkatan Kualifikasi Guru sebesar Rp.10,9 Milyar, Kuliah Gratis sebesar Rp.24,5 Milyar, Program Beasiswa Kemitraan sebesar Rp.151 Milyar, Berobat Gratis sebesar Rp.58 Milyar, KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebesar Rp.40 Milyar.

Selanjutnya BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) sebesar Rp 20 Milyar, Yayasan Putra Sampoerna Foundation sebesar Rp 18,8 Milyar, KONI sebesar Rp 50 Milyar, Masjid Sriwijaya Rp 80. Milyar, Yayasan Catur Sumsel Rp 1.5 Milyar, PMI Sumsel Rp.3 Milyar, Kwarda Pramuka Rp.2.3 Milyar, LVRI Sumsel Rp.2 Milyar, KPID Rp 1.4 Milyar, Polda Aplikasi uwong Kito Rp 496 Juta, Organisasi Keagamaan Rp 11 Milyar dan Belanja Hibah Dana BOS Rp 1.2 Triliun, dengan total Rp 1.7 Triliun.

Dalam LHP BPK Nomor 36.A/LHP/XVIII.PLG/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 36.C/LHP/XVIII.PLG/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK kembali menemukan berbagai penyimpangan. Baik dari hasil pemeriksaan atas dokumen belanja hibah berupa NPHD, dokumen pertanggungjawaban penerima hibah, dan konfirmasi dengan penerima hibah.

Beberapa hal diantaranya menyangkut Penerima Hibah Kuliah Gratis yang Tidak Sesuai dengan Kriteria Penerima Hibah. Program Kuliah Gratis sejatinya untuk membiayai dana pendidikan dan biaya hidup mahasiswa yang kurang mampu. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa pada beberapa universitas diseleksi terlebih dahulu oleh tim seleksi universitas masing-masing.

Selain tak mampu, persyaratan lainnya bagi mahasiswa penerima bantuan beasiswa, yaitu mahasiswa yang memiliki perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tiap semester minimal 3,00. Hasil dari seleksi pihak universitas diberikan kepada Dinas Pendidikan Bidang SMK untuk diusulkan kepada BPKAD.

Pada Tahun Anggaran 2017, pencairan hibah kuliah gratis diberikan kepada sembilan Universitas, yaitu:

1) Universitas Sriwijaya Rp. 527 3.547.425.000

2) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Rp.825 5.445.987.000

3) Politeknik Sriwijya Palembang Rp.115 805.000.000

4) Universitas Negeri Yogyakarta Rp.731.129.000.000

5) Universitas Pendidikan Indonesia Rp.501.672.500.000

6) Polytechnic Tecn. Educt Developmet Center (TE DC) Rp.36 769.692.000

7) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Rp. 42. 849.115.000

8) Sekolah Tinggi Energi dan Mineral Rp.6. 162.000.000

9) Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Jakarta Rp.121.008.000.000

Jumlah Total : Rp.1.686 15.388.719.000

Hasil konfimasi BPK kepada  Dinas Pendidikan, selaku pengelola hibah kuliah gratis, menerangkan bahwa universitas yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban hanya dari UIN Raden Fatah Palembang senilai Rp.5.445.987.000,00 dan Politeknik Sriwijaya Palembang senilai Rp.805.000.000,00. Dengan demikian, belanja hibah kuliah gratis yang belum dipertanggungjawabkan s.d 31 Desember 2017 sebanyak tujuh universitas senilai Rp.9.137.732.000,00.

Hasil reviuw atas laporan pertanggungjawaban hibah kuliah gratis dari UIN Raden Fatah dan Politeknik Sriwijaya, diketahui bahwa peruntukkan hibah kuliah gratis senilai Rp.322.930.000,00 kepada 47 mahasiswa tidak memenuhi persyaratan penerima hibah kuliah gratis karena hanya memperoleh IPK < 3,00.

Bantuan Asian Games

Begitu juga dengan prihal bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) TA 2017 sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan telah direalisasikan 100%. Hibah tersebut digunakan antara lain untuk operasional Sekretariat KONI, pembinaan prestasi atlet, dan panitia pelaksana Asian Games XVIII-2018 Sumsel dan kekurangan pembayaran honor Konsultan Korea sebesar $.315.000.

Hasil pemeriksaan atas penggunaan dana hibah Tahun 2017 tersebut diketahui bahwa terdapat pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan diantaranya Pertanggungjawaban Panitia Asian Games XVIII-2018 Tidak Berdasarkan Azas Kepatutan.

Untuk mempersiapkan pelaksanaan Asian Games XVIII-2018 maka diangkat Panitia Asian Games XVIII-2018 Tahun 2017 berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 298/KPTS/DISPORA/2017 tentang Pembentukan Subkoordinator Panitia Nasional Inasgoc Asian Games XVIII Tahun 2018. Panitia Asian Games merupakan gabungan dari PNS yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pihak swasta.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan panitia, maka dana hibah tahun 2017 yang diterima oleh Bendahara KONI sebesar Rp 50 Milyar diantaranya sebesar Rp.16.9 Milyar diberikan kepada Panitia Pelaksana Asian Games XVIII-2018 dengan realisasi pertanggungjawaban sebesar Rp.16.9 Milyar dan sisa kas telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp433.671,00 pada tanggal 30 Desember 2017.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang diterima oleh Panitia Pelaksana Asian Games XVIII-2018 diketahui bahwa terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan, yaitu. Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp.149 Juta.

Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban terdapat kegiatan yang tidak menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan Asian Games XVIII-2018 sebesar Rp.149 Juta

Diantaranya Pembelian tiket opening ceremony (5 pcs) @300 manat Kegiatan Promosi AG XVIII-2018 di Baku Azerbaijan Rp.11.850.000,00, Pembelian tiket nonton cabang olahraga angkat besi (7 pcs) @ 5 manat Kegiatan Promosi AG XVIII-2018 di Baku Azerbaijan Rp.276.500,00, Pembelian tiket nonton pertandingan cabor renang (5 pcs) @ 5 manat Kegiatan Promosi AG XVIII-2018 di Baku Azerbaijan Rp.118.500,00 dan Kelebihan bagasi, 5957 manat Keg. Promosi AG XVIII-2018 di Baku Azerbaijan Rp.47.060.000,00 serta Penyediaan acara farewell party (musik, penari, DJ) Rp. 90 juta, Terdapat Perjalanan Dinas Panitia Asian Games Tanpa Surat Tugas

BPK juga menemukan Penerima Hibah Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Hibah Senilai Rp 13. Milyar, Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pengelola hibah pada Dinas Pendidikan, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan bendahara bantuan PPKD diketahui bahwa terdapat penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan pemeriksaan berakhir, yaitu Program Kuliah Gratis, Organisasi Keagamaan, BOS SMA.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Hibah kepada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tidak tepat sasaran, Pengeluaran dana hibah yang dikelola oleh Panitia Asian Games XVIII-2018 tidak tepat sasaran, sehingga memboroskan keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.154 Juta dan Penggunaan dana hibah senilai Rp.13 Milyar dapat disalahgunakan dan dinas pengelola dana hibah tidak dapat melakukan pengujian atas ketepatan penggunaan dana hibah.

Hal tersebut disebabkan Pengelola dana hibah Kuliah Gratis Dinas Pendidikan kurang cermat dalam memverifikasi mahasiswa yang berhak menerima hibah Kuliah Gratis, Atasan langsung Bendahara KONI dan Bendahara Panitia Pelaksanaan Asian Games XVIII-2018 dalam melaksanakan tugasnya tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan Para penerima hibah tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan pengelola dana hibah kuliah gratis untuk meningkatkan kecermatan dalam memverifikasi mahasiswa yang berhak menerima hibah Kuliah Gratis. Gubernur pun sudah melaksanakan rekomendasi tersebut.

Selain itu BPK juga merekomendasikan Kepala BPKAD selaku PPKD untuk menginstruksikan Atasan langsung Bendahara KONI dan Bendahara Panitia Pelaksanaan Asian Games XVIII-2018 dalam melaksanakan tugasnya agar memedomani ketentuan yang berlaku dan Para penerima hibah agar melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. (red).

Tinggalkan Balasan

Lewat ke baris perkakas