2 Desember 2022

Bersih-bersih Noda Korupsi di Sumsel Semasa Alex Noerdin

** Catatan Dahri Maulana

Alex Noerdin, Anggota Komisi VII DPR-RI, yang juga mantan Gubernur Sumsel dua periode (2008-2013 dan 2013-2018), ditahan Kejaksaan Agung RI, karena dugaan kasus korupsi. Publik di Sumsel pun karuan heboh, dan berita penangkapan itu mendadak viral di Medsos maupun media mainstream. Kejaksaan Agung langsung menahan Alex untuk 20 hari ke depan, terhitung tanggal 16 September 2021. Alex ditahan di Rutan Kelas I Cipinang Cabang KPK.

Publik terkejut, karena Alex ditangkap dan ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel periode 2010-2019. Selain Alex Noerdin, Kejagung juga menetapkan dua orang tersangka terkait, yakni Muddai Madang dan Laonma PL Tobing, keduanya juga langsung ditahan.

Kasus pembelian gas ini sebenarnya nyaris luput dari perhatian publik. Sama halnya dengan kasus dugaan korupsi dalam pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Pemprov Sumsel 2010-2011, yang menyeret Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Rizal Abdullah.

Kasus ini sempat ditangani KPK pada tahun 2015, dan Rizal Abdullah sempat memberikan keterangan ada jatah sebesar Rp 650 juta dari proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Sumatera Selatan. Uang itu dipegang oleh Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi untuk diberikan kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Tapi, saat persidangan Alex dengan tegas menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut. Kasus inipun akhirnya hanya menyeret Rizal Abdullah saja, sementara Alex clean dari tuduhan tersebut karena tidak terdapat cukup bukti.

Hanya berselang beberapa hari Alex ditangkap Jampidsus Kejagung dalam kasus pembelian gas bumi,  tepatnya tanggal 22 September 2021, publik Sumsel kembali dikejutkan dengan ditetapkannya Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Mesjid Sriwijaya, yang nilainya mencapai Rp 130 Miliar. Ekspose status mantan Bupati Muba – juga dua periode — sebagai tersangka tersebut, digelar di Kejaksaan Tinggi Sumsel oleh Kasi Penerangan dan Hukum Kejati Sumsel, Khaidirman SH MH, pekan lalu.

Na’as yang dialami Alex Noerdin ini, kemudian semakin memperkuat keyakinan publik di Sumsel, bahwa saat ini tiba masanya semua kasus korupsi yang mangkrak semasa kepemimpinan mantan bupati Muba ini, akan dibersihkan  sebersih-bersihnya.  Artinya, bukan tidak mungkin setelah dua kasus ini, Status ‘Tersangka’ juga akan disandang Alex Noerdin dalam kasus dugaan korupsi lainnya, seperti soal dana hibah bansos tahun 2013 dan kasus Wisma Atlet, yang hingga kini dinilai banyak pihak memang belumlah tuntas.

Kronologi Penganggaran

Sebagaimana diketahui, kasus dana hibah Bansos ini berawal pada tahun anggaran 2013, dimana Pemprov Sumsel menganggarkannya dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 1,49 triliun. Dari jumlah tersebut, oleh DPRD didongkrak menjadi sebesar Rp 2,1 Triliun. Setelah disahkan, dana tersebut disalurkan untuk 2.461 penerima yang terdiri atas lembaga swasta/instansi vertikal, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wartawan, dan kelompok masyarakat melalui aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Penganggaran dana hibah ini juga bersamaan dengan akan berakhirnya masa jabatan Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumsel, dan ia akan mencalonkan kembali pada periode kedua (2013-2018). Semula, publik belum begitu ‘ngeh’ dengan maksud dianggarkannya dana hibah yang cukup fantastis ini. Tapi belakangan ‘tercium’ oleh penggiat anti korupsi yang tergabung dalam LSM Indonesia Madani (Indoman), yang saat itu diketuai Amrizal Aroni, MSi (sekarang Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Sumbagsel-red).

Melihat besarnya pos anggaran tersebut, Amrizal curiga, tidak tertutup kemungkinan adanya kongkalikong gubernur dengan oknum di DPRD dalam menggolkan dana hibah tersebut. Konspirasi ini dicurigai tidak hanya untuk keuntungan pribadi dalam bentuk gratifikasi, tapi juga ditengarai bernuansa politis untuk pemenangan Alex Noerdin di Pilkada 2013.

Selain itu, jika merujuk pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, dan Permendagri No. 32 Tahun 2011, yang telah diubah dengan Permendagri No. 29 Tahun 2012, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Hibah dan Bansos yang sudah dituangkan dalam Pergub No. 53 Tahun 2012 itu, melanggar pasal 36 ayat (1) Permendari No. 39 Tahun 2012.

Yang paling mencolok adalah para penerima Bansos yang diajukan melalui Kesbangpol, diduga banyak yang fiktif atau direkayasa sendiri. Termasuk belasan nama organisasi wartawan di Sumsel, yang memang tidak pernah ada.

Padahal, Mendagri yang menjabat saat itu, Gamawan Pauzi, sudah pula mengeluar Permendagri No.903-928 tertanggal 28 Desember 2012. Yang melarang penyaluran dana hibah bila belum melengkapi legalitas persyaratan administrasi. Antara lain berupa usulan calon penerima, legilitas organisasinya, besaran, dan alamat penerima dana hibah yang harus jelas.

Kejanggalan lainnya, yang ditelisik LSM Indoman, adalah terjadinya perubahan APBD Sumsel 2013 hingga 6 kali. Ini melanggar PP 58 tahun 2005 tentang anggaran belanja daerah. Dinyatakan di dalam PP tersebut, APBD hanya boleh dilakukan 1 kali perubahan dan untuk kebutuhan mendesak. Perubahan APBD ini sebelum dibahas di paripurna dibicarakan dulu dengan komisi III.

Perubahan APBD Sumsel 2013 berulang-ulang tersebut, semakin menguatkan kecurigaan LSM Indoman, bertujuan untuk mengakomodir keinginan para legislator. Yang meminta penambahan dana Aspirasi dari Rp. 2,5 miliar menjadi Rp. 5 miliar, dan penambahan hibah lainnya. Akibat dari perubahan APBD Sumsel 2013 ini, diduga terjadi devisit anggaran.

Selanjutnya, LSM Indoman pun melaporkan kejanggalan dana hibah ini kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel, bahkan Kejaksaan Agung dan KPK pada tahun 2015, berharap tangan hukum bisa mengungkap dan menyeret oknum-oknum yang diduga terlibat. Namun upaya penyelidikan terhambat oleh belum adanya hasil audit BPK. Alhasil, pengungkapan perkara ini pun mangkrak.

Sebelum LSM Indoman membuat laporan ke kejaksaan, sebenarnya persoalan dana hibah ini juga menjadi bagian alasan hukum bagi pasangan Herman Deru dan Eddy Sentana, yang kalah dalam pemungutan suara pada pemilihan gubernur 2013, ketika mengajukan gugatan ke MK, selain temuan kecurangan di beberapa TPS.

Hasil sidang MK justru memunjukkan surprise bagi penggugat. Hakim MK menyatakan bahwa pasangan Incumbent, terbukti memanfaatkan APBD secara terstruktur, sistematis, dan massif untuk memenangkan Pilgub Sumsel 2013. MK pun memerintahkan KPU Sumsel melakukan Pilgub ulang di sejumlah TPS yang dipermasalahkan.

Dalam Amar putusannya, MK juga merinci pengunaan dana hibah bansos tersebut. Di antaranya adalah pembagian sepeda motor kepada seluruh petugas pencatat nikah (P3N) dengan total anggran Rp 17,8 Miliar. Anehnya, hibah sepeda motor tersebut menggunakan nama masing-masing penerima dan menggunakan flat kepolisian warna hitam (milik pribadi-red). Bukan atas nama Pemprov Sumsel, yang biasanya ber flat merah (aset milik negara).

Kemudian, adanya pembagian sembako murah sebanyak 85.000 paket, yang disalurkan melalui Dinas Perdagangan Sumsel, untuk disalurkan kepada 15 Kabupaten/Kota. Sembako tersebut disimpan di beberapa tempat, antara lain di Rumah Dinas Gubernur, Asrama Haji dan di beberapa markas Timses Alex Noerdin yang kala itu berpasangan dengan Ishak Mekki.

Hanya saja, amar putusan MK berikut bukti-bukti yang terungkap ini, seakan tak mampu menarik ‘perhatian’ aparat hukum di Kejagung untuk segera mengusut lebih jauh sengkarut dana hibah pada APBD Sumsel 2013 yang nilainya sangat fantastis tersebut.

Fakta Audit BPK

Baru pada tahun 2016 BPK Perwakilan Sumsel mengungkapkan hasil auditnya terhadap kasus ini. Melalui auditor utama BPK RI, Nyoman Wara, di dalam audit kerugian negara BPK RI No. 51 tahun 2016, ditemukan banyak ketidaksesuaian.

Setelah muncul hasil audit BPK, barulah Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprintdik) Nomor: Prin 45/F.2/Fd.1/05/2017 tertanggal 15 Mei 2017. Penyelidikan diurut mulai dari hulu anggaran direncanakan, dengan cara memeriksa sejumlah anggota DPRD Sumsel, yang terkait dengan disahkannya anggaran dana hibah bansos tersebut.

Pada penyelidikan awal ini Jampidsus Kejagung juga menemukan adanya penyimpangan dalam perubahan anggaran, sebagaimana laporan LSM Indoman dan MAKI. Awalnya APBD memfloating  anggaran hibah dan bansos Rp1,49 triliun, namun berubah menjadi Rp2,1 triliun. Lalu, pada perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban juga terdapat dugaan pemotongan dan ketidaksesuaian anggaran.

Tak lama kemudian, dua pejabat penting Pemprov Sumsel, yakni Kepala Kesbang dan Perlindungan Masyarakat Pemprov Sumsel Ikhwanuddin bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Laonma PL Tobing, dijadikan tersangka oleh Jampidsus Kejagung. Mereka pun akhirnya disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang, dan hingga masing-masing dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor.

Kedua pejabat ini, dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat ( 1) ke-l KHUP sebagaimana dakwaan primair. Akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 21 Miliar.

Ada hal menarik, yang menjadi cacatan, sepanjang sidang pengadilan berlangsung. Dalam persidangan kedua terdakwa kepada majelis hakim mengakui hanya menjalankan perintah pejabat atasan mereka. Siapa atasan yang mereka maksud? Dia tak lain adalah Gubernur yang menjabat saat itu, Alex Noerdin. Selain itu ada beberapa pejabat kepala dinas dan kepala biro di lingkungan Pemprov Sumsel, yang juga patut diperiksa karena diduga terlibat sedari awal.

Terhadap fakta baru tersebut tim penyidik Kejagung lantas menerbitkan Sprindik jilid dua, untuk memanggil dan memeriksa sejumlah petinggi di DPRD Sumsel. Kejaksaan juga sempat memanggil dan memeriksa beberapa pimpinan Ormas, LSM dan pimpinan media, yang diduga ikut menerima dana hibah bansos tersebut. Apalagi, jumlah hibah yang digelontornya totalnya hampir Rp 2 Triliun. Sementara penyelewengan yang terungkap baru sekitar Rp 21 Miliar.

Sedangkan terhadap Alex Noerdin dan beberapa Kepala Dinas dan Kepala Biro, pihak Kejagung belum melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Fakta ini pula yang membuat publik di Sumsel bertanya-tanya. Banyak pihak yang menilai dalam kasus ini Kejagung ‘masuk angin’. Alex Noerdin takkan tersentuh hukum. Apalagi di penghujung tahun 2017 itu, terjadi pergantian Kepala Jaksa Agung RI, kelanjutan kasus ini pun semakin ‘gelap’.

Kejagung Digugat Pra-Pradilan

Tidak tuntasnya kasus dana hibah bansos ini akhirnya ‘memaksa’ Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), melalui koordinatornya, Boyamin Saiman, Amrizal Aroni (Koodinator MAKI Sumbagsel) dan Deputy MAKI Sumbagsel, Ir. Ferry Kurniawan, mengajukan gugatan Pra-Pradilan terhadap Kejagung RI.

Selain itu, laporan pengaduan juga dilayangkan oleh LSM Indoman kepada Jampidus Kejagung, pada Nopember 2017. LSM yang juga beranggotakan para penggiat anti korupsi ini bahkan menuliskan segara gamblang 10 nama pejabat yang patut diperiksa dan dijadikan tersangka.

Masing-masing: 1. Gubernur Sumatera Selatan, 2. Mantan Sekdaprov Sumsel, 3. ICS (Mantan Karo Humas dan Protokol), 4. RC (Mantan Kabiro Kesra), 5. RK (mantan Karo Umum dan Perlengkapan), 6. AM (mantan Kadinsos), 7. WD (Kadiknas), 8. FT  (mantan Kadinkes), 9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Sumsel, dan 10. Para Anggota DPRD Sumsel. Semua nama ini, disebut Isoman, adalah fakta yang terungkap selama proses persidangan terhadap terdakwa Ikhwanuddin dan Laonma serta fakta lain.

LSM Indoman juga meminta Jampidsus untuk tidak menganggap laporan tersebut sebagai upaya mencari-cari kesalahan seseorang secara buta tanpa dasar hukum, melainkan sebagai upaya menyeimbangkan proses peradilan demi terlaksananya azaz Presumtion of Innocent (praduga tak bersalah) dalam hukum. Masalahnya kasus ini sangat menyita perhatian publik, sehinga berpotensi menimbulkan trial by the press (Peradilan oleh Pers) dan Trial by Public Opinian (Peradilan oleh opini masyarakat).

Alhasil, pada tahun 2018 barulah Kejagung kembali menelisik kasus ini melalui gelar perkara sebanyak dua kali. Gelar perkara pertama dilakukan pada Rabu 9 September 2018, dan tim penyidik berhasil menemukan bukti baru terkait Alex Noerdin.

Tim Jampidsus Kejagung menduga perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban terhadap dana hibah dan Bansos dilakukan tanpa melalui proses evaluasi atau klarifikasi biro terkait. Sampai mengarah pada satu nama yakni Alex Noerdin yang saat itu masih menjabat gubernur.

Bukti dimaksud mulai dari pembelian sejumlah sepeda motor dengan nilai mencapai Rp26 miliar dan penggelontoran dana yang dilakukan Alex Noerdin setiap kali melakukan kunjungan ke daerah dengan nilai mencapai miliaran.

Kemudian, ekspose perkara dana hibah dan bansos yang kedua dilakukan pada Rabu 10 Oktober 2018. Gelar perkara yang kedua ini dilakukan tim penyidik agar dapat menentukan sikap terhadap status hukum Alex Noerdin.

Alex Noerdin sendiri sempat dipanggil jadi saksi dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,1 triliun tersebut pada Rabu 6 Agustus 2019, namun mangkir dan minta dipanggil ulang pada 14 Agustus 2019. Beberapa bulan kemudian, barulah dia diperiksa di kejagung, dan muncul di Pengadilan Negeri Palembang, untuk diminta kesaksiannya terhadap dua anak buahnya, yakni terdakwa Ihkwanudin dan Laonma PL Tobing.

Setelah Alex Noerdin bersaksi di pengadilan inilah, kasus ini terkesan mandeg tanpa kejelasan. Siapa sebenarnya oknum yang harus bertanggungjawab terhadap dana hibah Rp 2 Trilun tersebut selain Ihwanudin dan Laonma, yang mengaku sebagai pejabat yang hanya melaksanakan perintah atasan.

Pihak Kejagung, yang dikonfirmasi wartawan berulang kali, hanya memberikan jawaban normatif. Seperti dikatakan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejagung, Ali Mukartono, yang dikonfirmasi wartawan pada Kamis (23/7/2020).

“Kasus dana hibah dan bansos Sumsel itu tidak pernah kami hentikan, masih berjalan semuanya. Namun, untuk saat ini tim penyidik masih fokus pada penyelesaian perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan Danareksa yang melibatkan banyak penyidik,” ujarnya.

Bahkan, Ali Mukartono, juga mengemukakan perkara dana hibah bansos ini menjadi salah satu target perkara yang akan dituntaskan tim penyidik dalam waktu dekat.

Namun, sayangnya sampai penghujung tahun 2020, janji Jampindsus tersebut belum juga terealisir. Sementara Alex Noerdin tetap aman-aman saja. Bahkan sampai habis masa jabatannya, Alex Noerdin yang juga Ketua DPW Partai Golkar Sumsel, bisa melenggang tenang ikut Pileg DPR-RI, dan ia berhasil duduk di kursi Komisi VII sebagai Wakil Ketua.

Fakta ini, membuat MAKI Sumsel, lagi-lagi mengajukan gugatan Pra-Pradilan, tapi hasilnya kasus ini tetap saja mangkrak. Bahkan, sampai hari na’asnya Alex Noerdin ditetapkan dan ditahan karena perkara dugaan korupsi pembelian gas bumi pada tahun 2013 hingga tahun 2020, kasus dana hibah Bansos ini belum ada kejelasan.

”Sudah lima kali kami menggugat Pra-Pradilan terhadap Kejagung. Tapi kasus ini tetap saja mangkrak. Padahal, dalam laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nama mantan Gubernur Sumatera Selatan itu masuk ke dalam salah satu nama penerima aliran dana tersebut,” kata Boyamin

Ia pun berharap, mudah-mudahan dengan ditetapkannya Alex Noerdin sebagai tersangka dua kasus dugaan korupsi ini, menjadi pintu masuk bagi Kejagung, untuk menuntaskan dugaan korupsi lainnya. Tentu saja, dengan menyeret semua pihak yang terlibat, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengesahan dan penyalurannya.

”Publik masih menunggu upaya bersih-bersih noda korupsi, yang terjadi selama dua periode kepemimpinan Alex Noerdin di Sumsel ini,” ujar Koordinator MAKI Sumbagsel, Amrizal Aroni menambahkan. Semoga. (*)

Tinggalkan Balasan

Lewat ke baris perkakas