Press "Enter" to skip to content

Soal Kursi Waka II DPRD Lahat, Tanhar Effendi Ajukan Banding ke MP Golkar

LAHAT | Koranrakyat.co.id — Kemelut internal di tubuh Partai Golkar, soal siapa berhak duduk di Wakil Ketua II DPRD Lahat hingga kini masih belum terselesaikan. Alhasil masalah ini dibawa ke Mahkamah Partai.

Anggota DPRD Lahat dari Fraksi Partai Golkar Lahat, Tanhar Effendi SH, yang telah mengantongi SK dari DPP, mengaku sudah mengajukan banding ke Mahkamah Partai (MP), untuk meminta keadilan seadil-adilnya.”Bahwa penetapan calon pimpinan DPRD itu berdasarkan kerja rapat pimpinan nasional (Kerapimnnas), dimana DPD II Partai Golkar hanya bisa mengusulkan saja,” terangnya Selasa (15/10) usai rapat Paripurna

Ditambahkannya sebelum diusulkan tiga nama calon pimpinan diantaranya, Tanhar Effendi,SH, Sri Marhaeni Wulansih,SH dan H. Mimhaimi, SE.MM, diusulkan ke DPD I lalu ke DPP Partai Golkar.”Nah, penetapan calon pimpinan ini dibentuk tim panitia seleksi (Pansel), yang diketuai Ibnu Muhjir, mereka berhak menentukan melalui seleksi,” papar Tanhar.

Tak lama, sambung Tanhar, diterbitkan surat penetapan calon pimpinan dari DPP, lantas diantarkan ke DPD I pada 20 September 2019 ada tanda terimanya. Selanjutnya, di tanggal 21 September 2019 diserahkan ke DPD II ada tanda terimanya, lalu ke Sekretariatan Dewan (Sekwan) sah berarti SK DPP.

Masih kata dia, akan tetapi Ketua DPD II Partai Golkar Lahat melayangkan surat ke Sekwan, yang menyatakan tidak mengetahui keberadaan SK DPP tersebut tertanggal 24 September.”Enam hari tepatnya 30 September terbit SK pembatalan. Berarti ada pihak-pihak yang tidak menginginkan saya duduk sebagai Wakil Ketua II DPRD Lahat,” imbuhnya.

Tanhar menerangkan untuk menyikapi hal diatas, maka beliau melakukan upaya hukum gugatan ke Mahkamah Partai DPP pusat menuntut keadilan pada 9 Oktober dan sudah terregistrasi.

Hal Ini sesuai ketentuan pasal 32 tahun 2011 tentang perselisihan diselesaikan oleh internal partai. Jadi sebagai kader partai mempunyai hak dan kedudukan sama menuntut keadilan. Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tidak ada yang menyetujui SK pembatalan tersebut, namun ada pihak yang ingin menetapkannya.

”Dukungan sudah lengkap baik dari kecamatan hingga pengurus harian. Hingga detik ini penyebab pembatalan oleh apa belum jelas.Tanhar menambahkan, tuntutan keadilan minta dikembalikan SK yang sesuai penilaian dan mekanisme Rapinmas. Keputusan paling lambat 60 hari sudah ada ketetapan, karena kita sudah ada SK duluan. Ini hal yang wajar di dunia politik. DPD II Golkar Lahat tetap solid dan kondusif, dimana tidak menginginkan Partai Golkar terpecah belah,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST menyampaikan, kedua surat yang masuk baik dari DPD ll Golkar dan saudara Tanhar Effendi SH, akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangam berlaku.Persoalan ini akan di bawa ke rapat Banmus DPRD Lahat, pada 14 Oktober 2019 dan dibacakan di depan paripurna.Apabila terjadi perubahan akan diumumkan kembali saat rapat berikutnya. — Lili | Wandra

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *