Press "Enter" to skip to content

Dewan Gelar RDP dengan OPD bahasa Ranperda TPI Selat Lampa

KR, Natuna – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna benar-benar memenuhi janjinya,  atas rekom Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Natuna, akhirnya Dewan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Aula Banggar DPRD Natuna, pada Rabu (15/05/2019) siang.

Kepada Pewarta, sebelumnya Ketua Pansus B, Harken menjelaskan bahwa Rapeda yang diajukan eksekutif terkaiat pengelolaan TPI Selat Lampa masih banyak kekurangan, maka Dewan memutuskan memanggil DKP dan OPD terkait untuk rapat kembalai,  mengingat sudah sekian lama berdiri TPI di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga.

Perda ini juga sekaligus menindak Lanjuti permintaan  meKP Susi Pudjiastuti kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna agar segera membuat Perda tentang TPI , yang mengharuskan kapal Indonesia yang mencari ikan di laut Natuna harus bongkar muatan di TPI Selat Lampa agar Natuna mendapat manfaat.

Ketua Pansus B DPRD Natuna Harken, membenarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, terutama Dinas terkait, baru mengajukan usulan-usulan Ranperda terkait bongkar muatan ikan di TPI Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga.

“Kami baru menerima Ranperda tentang TPI dari Dinas terkait, dan baru kemarin juga kita mulai rapat Pansus permulaan membahas Ranperda tersebut,” ujar Harken kepada pewarta.

 

Pada rapat pembahasan tersebut, pihaknya ingin Ranperda yang diusulkan itu bisa menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinantikan oleh Pemerintah dan masyarakat Natuna.

“Pada intinya kami Pansus B ingin Ranperda yang diusulkan itu, bisa menjadi Perda yang dapat meningkatkan PAD kita, bukan malah merugikan daerah,” jelas Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Sayangnya RDP ini tidak dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Zakimin ynag beralasan sedang menjalankan ibadah umroh sehingga tidak bisa dikonfirmasi terkait Ranperda yang diajukannya.

Rapat dengar pendapat tersebut, juga dihadiri langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Candra, Wakil Ketua II Daeng Amhar, Anggota Komisi I DPRD Natuna Eri Marka serta para perwakilan OPD terkait Pemdakab Natuna. (red)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *