DPRD Bandung Siapkan Perda Pengarusutamaan Gender, Seluruh OPD Diminta Terlibat

Bandung | KoranRakyat.co.id — DPRD Kota Bandung tengah menyiapkan payung hukum untuk memperkuat penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah. Melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PUG, perspektif gender diharapkan terintegrasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi pembangunan.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) 19 DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, mengatakan pengarusutamaan gender bukan sekadar persoalan membedakan laki-laki dan perempuan.

Menurutnya, PUG merupakan pendekatan untuk memastikan kebijakan pembangunan mempertimbangkan perbedaan peran, tanggung jawab, akses, kesempatan, serta kebutuhan setiap warga.

“Pengarusutamaan gender bukan soal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana pembangunan memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap warga. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya dirancang untuk sebagian kelompok, tetapi mampu memberikan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Christian menjelaskan, penerapan PUG telah memiliki landasan kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kebijakan tersebut mengamanatkan integrasi perspektif gender dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan.

Di tingkat Kota Bandung, sejumlah aturan terkait PUG juga telah diterbitkan. Di antaranya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.

Namun, menurut Christian, regulasi yang sudah ada perlu diperkuat melalui peraturan daerah agar pelaksanaannya memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

Pansus 19 ingin memastikan penerapan PUG tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi dilengkapi mekanisme pelaksanaan, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta pengawasan dan evaluasi yang terukur.

“Perwal yang sudah ada menjadi fondasi penting. Namun, kita perlu melihat bagaimana pengarusutamaan gender dapat diperkuat dengan peraturan daerah yang lebih kuat. Melalui Raperda ini, kita ingin mendorong agar perspektif gender menjadi bagian dari cara pemerintah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan,” jelasnya.

Perkuat Pokja PUG dan Focal Point di OPD

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda adalah penguatan kelembagaan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender dan focal point di setiap OPD.

Pokja PUG diharapkan berperan dalam menggerakkan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah. Sementara itu, focal point bertugas memastikan perspektif gender terintegrasi dalam program dan kegiatan masing-masing OPD.

Dengan mekanisme tersebut, penerapan PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas. Seluruh perangkat daerah diharapkan terlibat dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun program yang responsif, serta mengevaluasi manfaat pembangunan bagi kelompok sasaran.

Christian menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari jumlah program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap.

Hal yang lebih penting adalah memastikan hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat secara adil kepada masyarakat.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan atau anggaran yang terserap, tetapi juga apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, perspektif gender harus hadir sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan kelompok masyarakat tertentu,” tambahnya.

Melalui pembahasan Raperda PUG, Pansus 19 DPRD Kota Bandung berharap penerapan pengarusutamaan gender dapat berjalan lebih konsisten dan terukur.

Dengan adanya payung hukum yang lebih kuat, pembangunan di Kota Bandung diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian fisik, tetapi juga menjamin kesempatan berpartisipasi dan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat.