Pemkab Wonosobo Perkuat Layanan Informasi Publik Lewat Inovasi Digital
Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan layanan digital dan penguatan kapasitas pengelola informasi di setiap tingkatan pemerintahan. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan Visitasi dan Verifikasi Faktual Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Wonosobo, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo sekaligus Atasan PPID Utama, Mohamad Kristijadi, mengatakan keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya. Hal tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025–2029.
Ia mengapresiasi kolaborasi seluruh jajaran PPID Utama dan PPID Pelaksana yang selama ini berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Ini merupakan hasil kolaborasi bersama. Kami juga berterima kasih kepada Komisi Informasi Jawa Tengah atas pendampingan dan arahannya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi perlu diwujudkan melalui pelayanan yang konkret, terutama dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai program, kebijakan, pelayanan, hingga perkembangan pembangunan daerah.
Sejumlah platform digital telah dikembangkan Pemkab Wonosobo untuk mendukung upaya tersebut. Di antaranya SoboPEDIA yang memudahkan masyarakat mencari informasi publik serta Portal Satu Data Wonosobo yang kini memuat 2.284 dataset dari 48 perangkat daerah.
Pemkab Wonosobo juga memiliki Pandawa Sakti untuk pelayanan administrasi kependudukan secara daring, APRIZOB untuk layanan perizinan, Lapor Bupati sebagai saluran pengaduan masyarakat, serta SIMBangda yang mendukung transparansi pemantauan pelaksanaan pembangunan.
“Keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan data. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkannya. Karena itu, inovasi digital harus terus kita arahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik,” tambahnya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana, menilai capaian keterbukaan informasi tidak semestinya hanya dilihat dari angka hasil evaluasi. Lebih dari itu, keterbukaan harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Angka yang bagus harus sejalan dengan semakin kuatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui keterbukaan informasi, kita ingin membangun pelayanan publik yang semakin dipercaya masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan media massa dalam memperluas penyebaran informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah. Menurutnya, keberadaan website dan media sosial pemerintah perlu didukung publikasi melalui media umum agar informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
“Website dan media sosial pemerintah memang sudah menyajikan berbagai informasi. Namun, masyarakat juga akan semakin percaya ketika media umum turut menyosialisasikan dan mempublikasikan program pemerintah,” jelasnya.
Setiawan turut memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Wonosobo yang secara konsisten melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap PPID Pelaksana di masing-masing perangkat daerah.
“Tidak semua kabupaten dan kota melakukan monitoring dan evaluasi PPID Pelaksana sedetail Wonosobo. Tahun ini bahkan sudah dilaksanakan uji kompetensi bagi PPID Pelaksana,” ujarnya.
Meski belum terdapat sengketa informasi publik di Kabupaten Wonosobo, ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak membuat pemerintah mengendurkan komitmen terhadap transparansi.
“Meskipun sejauh ini di Wonosobo tidak ada sengketa informasi, mari kita tetap menjaga transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Kami siap bersinergi karena keterbukaan informasi publik merupakan tujuan bersama melalui peran masing-masing,” pesannya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo sekaligus PPID Utama, Khristina Dhewi, menjelaskan bahwa peningkatan kualitas keterbukaan informasi bukan semata-mata untuk mengejar hasil penilaian dalam Monev. Hal terpenting, menurutnya, adalah memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi publik dengan mudah.
“Bagi kami, yang utama bukan sekadar hasil penilaian, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan kemudahan memperoleh informasi. Masyarakat berhak tahu, dan tugas kami memastikan informasi yang dibutuhkan tersedia serta dapat diakses sesuai ketentuan,” jelasnya.
Ia menyebutkan, pembinaan terhadap PPID Pelaksana terus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah berjalan konsisten selama tiga tahun terakhir. Pada 2026, upaya tersebut diperkuat dengan pelaksanaan uji kompetensi untuk meningkatkan kemampuan para pengelola informasi.
Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan jumlah PPID Pelaksana dengan kategori Informatif. Jika pada 2024 tercatat sebanyak 26 PPID, jumlahnya bertambah menjadi 38 pada 2026. Peningkatan tersebut mencerminkan upaya pemerataan kualitas pelayanan informasi di lingkungan perangkat daerah.
Dalam visitasi tahun ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah juga menambahkan sesi studi kasus untuk menguji kemampuan Tim PPID dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan terkait pelayanan informasi publik. Kepala Diskominfo selaku PPID Utama bersama tim mengikuti sesi tersebut dengan memberikan tanggapan terhadap sejumlah kasus yang disampaikan tim visitasi.
“Penguatan kompetensi PPID sangat penting karena pelayanan informasi tidak hanya membutuhkan penguasaan teknologi, tetapi juga pemahaman terhadap regulasi, ketepatan dalam memberikan informasi, dan kemampuan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat,” tambahnya.
Berdasarkan berita acara hasil visitasi dan verifikasi faktual, Pemkab Wonosobo memperoleh nilai 99,32 pada tahapan tersebut. Nilai ini merupakan hasil penilaian visitasi dan belum menjadi nilai akhir keseluruhan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui Uji Publik sebagai proses akhir sebelum Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menetapkan hasil evaluasi secara keseluruhan.
Pemkab Wonosobo menyatakan akan menjadikan rangkaian evaluasi tersebut sebagai bahan pembenahan pelayanan informasi secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas PPID juga akan terus diperluas hingga tingkat desa, disertai peningkatan kerja sama dengan media massa.
Melalui berbagai langkah tersebut, keterbukaan informasi diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang benar, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam pembangunan serta memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. (Aris)
