Tiket Wisata Wonosobo Mulai Go Digital, Pembayaran QRIS Diuji Coba di 3 Obyek Wisata

Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Sistem pembayaran retribusi tiket wisata di Kabupaten Wonosobo mulai diarahkan ke layanan digital. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo menguji pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di tiga obyek wisata yang dikelola pemerintah daerah.

Uji coba tersebut dilakukan di Gelanggang Renang Mangli, Taman Rekreasi Kalianget, dan Wisata Bukit Telaga Menjer. Pembahasan mengenai penerapan sistem tersebut menjadi salah satu agenda dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan UPTD Pengelolaan Obyek Wisata yang digelar Kamis (27/8/2026) di Bukit Telaga Menjer.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Fahmi Hidayat, mengatakan digitalisasi pembayaran menjadi bagian dari pembenahan pelayanan sekaligus upaya memperkuat tata kelola penerimaan retribusi daerah.

“Kita ingin pelayanan pariwisata semakin mudah, cepat, dan transparan. Digitalisasi pembayaran tiket ini merupakan salah satu langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk tahap awal kita lakukan uji coba di tiga obyek wisata yang dikelola pemerintah daerah, sehingga kita bisa melihat secara langsung bagaimana sistem ini berjalan di lapangan dan apa saja yang perlu kita sempurnakan,” ujar Fahmi.

Melalui sistem tersebut, wisatawan dapat membayar tiket secara non-tunai. Setiap transaksi juga tercatat secara digital dan terhubung dengan sistem penerimaan daerah.

“Setiap transaksi melalui QRIS akan tercatat secara digital dan langsung masuk ke rekening Kas Daerah pada Bank Jateng. Dengan mekanisme ini, kita berharap pengelolaan penerimaan semakin akuntabel dan dapat dipantau dengan lebih baik,” jelasnya.

Implementasi pembayaran digital ini mendapat dukungan Bank Jateng, terutama dalam penyediaan serta pengelolaan sistem transaksi. Dukungan tersebut memungkinkan proses pembayaran oleh wisatawan hingga penyaluran penerimaan ke rekening tampung Kas Daerah berjalan melalui sistem perbankan.

“Kolaborasi dengan Bank Jateng ini menjadi bagian penting dalam implementasi digitalisasi. Kita tidak hanya berbicara mengenai QRIS sebagai alat pembayaran, tetapi bagaimana seluruh proses transaksi dapat terintegrasi dan mendukung tata kelola penerimaan daerah yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Fahmi.

Meski demikian, Fahmi menyebut keberhasilan penerapan sistem digital tidak semata-mata bergantung pada teknologi. Kesiapan petugas dan kemampuan masyarakat maupun wisatawan dalam menggunakan layanan tersebut juga menjadi perhatian.

“Teknologi adalah alat. Yang paling penting adalah bagaimana teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kita akan melakukan evaluasi dari sisi sistem, petugas, maupun respons wisatawan. Kalau dalam pelaksanaan uji coba masih ditemukan kendala, akan kita perbaiki sebelum dikembangkan lebih luas,” ungkap Fahmi.

Ia optimistis penggunaan QRIS untuk pembayaran retribusi wisata dapat diterima masyarakat seiring dengan proses pembiasaan. Edukasi dan pendampingan juga akan terus dilakukan selama tahap penerapan.

“Kami optimistis penerapan pembayaran retribusi wisata menggunakan QRIS ini akan berhasil. Masyarakat hanya membutuhkan proses pembiasaan. Kita bisa melihat pengalaman ketika pembayaran tol mulai beralih ke sistem non-tunai, pada awalnya tentu ada proses adaptasi, tetapi setelah diterapkan secara konsisten masyarakat akhirnya terbiasa. Begitu pula dengan pembayaran tiket wisata melalui QRIS, ketika sudah menjadi kebiasaan, kami yakin masyarakat akan merasa lebih mudah, cepat, dan praktis. Karena itu, kami akan terus melakukan edukasi dan pendampingan agar proses digitalisasi ini dapat diterima dan berjalan dengan baik,” ujar Kadisparbud.

Selain membahas digitalisasi pembayaran, FKP tersebut juga menjadi ruang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.

Fahmi menegaskan, masukan dari publik akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan pariwisata di Wonosobo.

“Forum ini bukan sekadar formalitas. Kita ingin mendengar masukan dari para pemangku kepentingan agar kebijakan yang kita jalankan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Prinsipnya, pelayanan harus semakin mudah bagi wisatawan dan pengelolaannya semakin baik bagi pemerintah daerah,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan Kasubid Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah BPPKAD Kabupaten Wonosobo Widya Ningrum, Wakil Pimpinan Cabang Bank Jateng Cabang Wonosobo Fuad Adafi, serta Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Wonosobo Irawati Werdianingsih, SIP sebagai narasumber.

Peserta forum berasal dari berbagai unsur, mulai dari lintas Organisasi Perangkat Daerah, organisasi dan asosiasi usaha pariwisata, perguruan tinggi, wartawan, hingga Camat Garung, Camat Kejajar, Kapolsek Garung, dan Kapolsek Kejajar.

Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan dapat mendukung penerapan sistem pembayaran digital agar berjalan aman, tertib, sekaligus sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo selanjutnya akan memantau pelaksanaan uji coba di tiga obyek wisata tersebut. Evaluasi hasil penerapan akan menjadi dasar untuk menyempurnakan sistem sebelum kemungkinan diperluas ke obyek wisata pemerintah daerah lainnya.

Digitalisasi pembayaran tiket diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi wisatawan, tetapi juga mendorong pengelolaan destinasi yang lebih profesional serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah.

Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama Bank Jateng melalui sistem pembayaran digital tersebut menjadi salah satu langkah menuju tata kelola pelayanan pariwisata yang lebih modern, efektif, transparan, dan akuntabel. (Disparbud Wonosobo/Aris)