Dari Persaudaraan Sejarah Menuju  Persaudaraan Peradaban, Harapan Masyumi kepada Muktamar ke-35 NU Merawat Jagat, Membangun Peradaban

Oleh : Dr. Ahmad Yani, SH., MH.

Ketum Partai Masyumi

KoranRakyat.co.id —Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan diselenggarakan pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, bukan sekadar agenda lima tahunan sebuah organisasi.

Bagi umat Islam dan bangsa Indonesia, Muktamar NU adalah momentum penting untuk membaca kembali perjalanan sejarah umat, melihat tantangan zaman, sekaligus merumuskan arah perjuangan untuk masa depan.

Tambakberas adalah salah satu pusat tradisi pesantren dan keulamaan. Karena itu, dari tempat yang sarat dengan tradisi keilmuan dan perjuangan ini, umat tentu berharap lahir keputusan-keputusan besar yang tidak hanya memperkuat NU sebagai jam’iyah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masa depan Indonesia.

Tema “Merawat Jagat, Membangun Peradaban” mengandung pesan yang sangat dalam. Merawat jagat berarti menjaga kehidupan, kemanusiaan, lingkungan, persatuan dan keadilan. Membangun peradaban berarti menghadirkan manusiamanusia yang berilmu, beriman, berakhlak, berintegritas dan mampu mengemban amanah bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam perspektif perjuangan umat Islam Indonesia, tema tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan agenda besar yang harus kita perjuangkan bersama Tauhid, Keadilan, Kemakmuran, Peradaban, Indonesia Berkah.

Sejarah yang Mempertemukan NU dan Masyumi

Hubungan NU dan Masyumi tidak dapat dibaca hanya dari dinamika politik setelah Indonesia merdeka. Akar perjumpaannya jauh lebih dalam, yaitu dalam pergulatan para tokoh Islam ketika memikirkan dasar negara dan masa depan Indonesia. Dalam BPUPK dan terutama Panitia Sembilan, tokoh-tokoh Islam seperti KH Abdul Wahid Hasyim, H. Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso dan Abdul Kahar Muzakir ikut mengambil bagian penting dalam perumusan Piagam Jakarta.

Pada saat itu Masyumi sebagai partai politik belum berdiri. Karena itu, sejarah harus kita tempatkan secara tepat: yang tampil adalah tokoh-tokoh Islam dari berbagai latar belakang yang kemudian sebagian memainkan peran penting dalam perjalanan politik umat melalui Masyumi. Perjuangan mereka memperlihatkan bahwa aspirasi Islam diperjuangkan melalui musyawarah, dialog dan proses konstitusional.

Mereka berhadapan dengan pertanyaan mendasar Di atas nilai apa negara Indonesia akan dibangun? Perbedaan pandangan tidak menghilangkan dialog. Perbedaan organisasi tidak menghilangkan persaudaraan. Dan perbedaan strategi tidak harus menghilangkan cita-cita bersama.

KH Hasyim Asy’ari Wahid Hasyim Dan  Tradisi Politik Amanah  

Dalam mata rantai sejarah tersebut, posisi KH Hasyim Asy’ari sangat penting. Beliau bukan hanya pendiri Nahdlatul Ulama dan ulama besar pesantren, tetapi juga salah satu tokoh penting dalam perjuangan kebangsaan.

Ketika Masyumi berdiri sebagai partai politik pada 1945, KH Hasyim Asy’ari dipercaya sebagai Ketua Majelis Syuro Masyumi, sedangkan KH Abdul Wahid Hasyim menjadi salah satu tokoh penting dalam kepemimpinannya.

Hubungan antara KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahid Hasyim dan kemudian keluarga besar pesantren Tebuireng dengan tokoh-tokoh Masyumi juga memperlihatkan bahwa hubungan NU dan Masyumi bukan semata hubungan organisatoris. Ada hubungan keilmuan, ada hubungan keulamaan, ada hubungan perjuangan, dan ada hubungan personal yang sangat dekat.

Karena itu, ketika kemudian terjadi perbedaan politik antara NU dan Masyumi, kita tidak boleh membaca sejarah itu hanya sebagai kisah perpecahan. Ada persaudaraan yang tetap bertahan di tengah perbedaan pilihan politik. Di sinilah prinsip yang harus kita wariskan kepada generasi sekarang Berbeda kendaraan politik tidak harus berbeda tujuan perjuangan.

Allah SWT berfirman yang artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa : 58)

Politik harus dipahami sebagai amanah. Jabatan adalah amanah. Kekuasaan adalah amanah. Dan kekayaan negara adalah amanah.

Ketika NU Memilih Jalan Politik Sendiri

Sejarah kemudian memasuki fase baru. Pada Muktamar NU di Palembang tahun 1952, NU mengambil keputusan untuk keluar dari Masyumi dan berdiri sebagai partai politik sendiri. Peristiwa ini merupakan bagian dari dinamika politik umat pada masa itu.

Namun keluarnya NU dari Masyumi tidak seharusnya dibaca sebagai berakhirnya seluruh persaudaraan dan cita-cita perjuangan bersama. Justru hubungan personal dan komunikasi antartokoh tetap penting. KH Abdul Wahid Hasyim, yang sebelumnya merupakan tokoh penting Masyumi, memiliki hubungan yang dekat dengan Mohammad Natsir dan tokoh-tokoh Masyumi lainnya.

Dengan demikian, kita harus membedakan antara perbedaan organisasi dan perbedaan cita-cita. Keduanya tidak selalu sama. NU memilih kendaraan politik sendiri. Tetapi perjuangan untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetap menjadi bagian penting dari perjalanan politik umat. Dan sejarah berikutnya memberikan pembuktiannya.

NU dan Masyumi Kembali Bertemu Di  Konstituante

Pemilu 1955 menghasilkan sebuah babak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia Konstituante. NU dan Masyumi sudah tidak berada dalam satu partai. Namun keduanya kembali bertemu dalam satu arena konstitusional yang sangat penting. Di dalam Konstituante, para wakil politik Islam terlibat dalam perdebatan mengenai dasar negara, konstitusi dan arah kehidupan berbangsa. Ini menunjukkan bahwa keluarnya NU dari Masyumi tidak menghapus seluruh titik temu perjuangan.

Kendaraan berbeda, tetapi gagasan dapat bertemu. Organisasi berbeda, tetapi nilai dapat bersatu. Strategi berbeda, tetapi cita-cita kemaslahatan dapat diperjuangkan bersama. Konstituante menjadi bukti bahwa politik Islam Indonesia pada masa itu tidak semata-mata berorientasi pada perebutan kekuasaan.

Ada pertarungan gagasan mengenai dasar negara, konstitusi, demokrasi, kedudukan agama, keadilan, dan masa depan bangsa.  Inilah pelajaran yang sangat penting untuk demokrasi Indonesia hari ini Politik seharusnya menjadi arena pertarungan gagasan, bukan pertarungan transaksi.

Natsir dan Tradisi Politik Gagasan

Dalam konteks tersebut, pemikiran Mohammad Natsir perlu kita baca kembali. Natsir dan tradisi intelektual Masyumi memperlihatkan bahwa umat Islam harus mampu membawa nilai agama ke dalam persoalan negara, konstitusi, demokrasi, pendidikan, ekonomi dan pembangunan masyarakat.

Perjuangan politik harus dilakukan dengan prinsip dan argumentasi. Bukan sekadar dengan kekuasaan. Bukan sekadar dengan jumlah suara. Dan bukan dengan transaksi kepentingan. Natsir memimpin Masyumi dalam memperjuangkan cita-cita politiknya melalui jalur konstitusional.

Karena itu, warisan Natsir yang paling penting bukan hanya nama besarnya dalam sejarah. Tetapi tradisi politik gagasan, Politik yang memiliki prinsip, Politik yang memiliki visi, Politik yang memiliki argumentasi, Dan politik yang menempatkan kekuasaan sebagai sarana pengabdian.

Ketika Masyumi  Menghadapi Tekanan Demokrasi Terimpin  

Perjalanan Masyumi kemudian memasuki masa yang sangat berat. Dalam Demokrasi Terpimpin, Masyumi mengambil sikap politik yang tegas terhadap arah politik Nasakom. Tekanan politik terhadap Masyumi semakin kuat. Dalam situasi tersebut, Masyumi mengambil keputusan untuk membubarkan diri.

Setelah itu, Presiden Soekarno menetapkan Keppres Nomor 200 Tahun 1960 tanggal 17 Agustus 1960 tentang pembubaran Partai Politik Masyumi beserta bagian, cabang dan rantingnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.  Karena itu, sejarah Masyumi tidak sepatutnya disederhanakan menjadi “Masyumi dibubarkan oleh Soekarno.”

Sejarah harus dibaca dalam konteks politiknya. Masyumi berada dalam tekanan politik dan membubarkan diri, kemudian pembubaran tersebut ditegaskan secara formal melalui Keppres. Pelajaran terpentingnya bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pelajarannya adalah Partai dapat dibubarkan, tetapi gagasan tidak dapat dibubarkan. Gagasan tentang tauhid, gagasan tentang keadilan, gagasan tentang amanah, gagasan tentang kedaulatan rakyat, dan gagasan tentang kemaslahatan bangsa.

Persaudaraan Politik Yang Kembali Bertemu pada

Sejarah kemudian memperlihatkan fase yang menarik. Pada 1973, NU kembali berada dalam satu rumah politik dengan tradisi politik Masyumi melalui fusi partai-partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Fusi tersebut mempertemukan NU, Parmusi, PSII dan Perti. Parmusi memiliki kesinambungan dengan aspirasi politik Masyumi setelah Masyumi tidak lagi berada dalam arena kepartaian. Karena itu, fusi 1973 dapat dibaca sebagai salah satu fase ketika tradisi politik Masyumi dan NU kembali bertemu dalam satu kendaraan politik, meskipun secara organisatoris Partai Masyumi sendiri bukan pihak yang melakukan fusi. Ini adalah pelajaran penting Kendaraan politik dapat berubah. Tetapi nilai perjuangan dapat menemukan bentuk baru sesuai zamannya.

Reformasi dan Lahirnya PKB  

Perubahan besar kembali terjadi pada era Reformasi. Setelah perubahan politik 1998, muncul aspirasi dari warga NU untuk memiliki kendaraan politik sendiri. Partai Kebangkitan Bangsa dideklarasikan pada 23 Juli 1998 dan kemudian tampil dalam Pemilu 1999.

Sekali lagi sejarah memperlihatkan dinamika politik umat. NU pernah berada dalam Masyumi. NU kemudian menjadi partai sendiri. NU kembali bertemu dengan tradisi politik Masyumi melalui PPP. Kemudian pada era Reformasi lahir PKB. Sementara Masyumi kembali hadir dengan identitas politiknya. Apakah semua perubahan itu harus dibaca sebagai perpecahan? Tidak. Yang harus kita lihat adalah kesinambungan nilai dan cita-cita kebangsaan di tengah perubahan kendaraan politik.

Dari Persaudaraan Sejarah Menuju Persaudaraan Peradaban

Karena itu, generasi Masyumi dan NU hari ini tidak perlu terjebak pada pertanyaan Siapa yang dahulu keluar dari siapa? Pertanyaan yang lebih penting adalah Apa yang dapat kita kerjakan bersama untuk masa depan Indonesia? Kita tidak sedang mengajak umat kembali ke masa lalu.

Kita sedang mengajak umat mengambil nilai terbaik dari sejarah untuk menjawab masa depan. Persaudaraan peradaban bukan berarti semua organisasi harus melebur. Bukan berarti semua partai harus menjadi satu. Bukan berarti seluruh umat harus memiliki pilihan politik yang sama. Persaudaraan peradaban berarti memiliki agenda kebangsaan bersama.

Tauhid Sebagai Fondasi

Peradaban yang kita bangun harus memiliki fondasi. Fondasi itu adalah tauhid. Tauhid membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Karena itu manusia yang bertauhid tidak boleh menjadi hamba kekuasaan, hamba uang, hamba jabatan ataupun hamba kepentingan kelompok. Ketika tauhid menjadi dasar politik, kekuasaan menjadi amanah.

Ketika tauhid menjadi dasar ekonomi, kekayaan menjadi sarana kemaslahatan. Ketika tauhid menjadi dasar hukum, keadilan tidak boleh tunduk kepada kekuasaan.

Dan ketika tauhid menjadi dasar pembangunan, manusia dan alam tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek eksploitasi.

Keadilan Sebagai Pilar Peradaban

Tauhid harus melahirkan keadilan. Allah SWT berfirman yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ma’idah : 8)

Keadilan harus hadir dalam politik.

Keadilan harus hadir dalam hukum.

Keadilan harus hadir dalam ekonomi.

Keadilan harus hadir dalam pendidikan.

Keadilan harus hadir dalam distribusi kekayaan.

Keadilan harus hadir dalam pengelolaan sumber daya alam.

Keadilan bukan hanya moral pribadi.

Keadilan harus menjadi prinsip penyelenggaraan negara.

Amanah dan Bahaya Politik Transaksional

Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya ketika amanah disia-siakan. “Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari)

Pesan ini sangat relevan dengan kehidupan politik kita. Ketika jabatan diperdagangkan, amanah kehilangan makna. Ketika politik uang menjadi ukuran kepemimpinan, demokrasi kehilangan substansi. Ketika kebijakan dapat dipengaruhi oleh transaksi kepentingan, rakyat menjadi korban.

Karena itu kita harus bergerak politik transaksi, politik amanah. politik uang, politik gagasan. kekuasaan sebagai tujuan, kekuasaan sebagai pengabdian.

Kemakmuran dan Pasal 33 UUD 1945

Keadilan harus berujung pada kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 memberikan fondasi yang sangat jelas bagi kehidupan ekonomi Indonesia. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sementara bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 bukan sekadar pasal ekonomi. Pasal 33 adalah amanat konstitusional mengenai arah ekonomi Indonesia. Karena itu pelaksanaannya harus dilakukan secara murni dan konsekuen. Indonesia bukan negara yang hanya memiliki rakyat sebagai sumber penerimaan pajak. Indonesia memiliki kekayaan nasional bumi, air, hutan, laut, mineral, energi, sumber daya hayati, bonus demografi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di sinilah demokrasi bertemu dengan Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi menegaskan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal 33 bukan sekadar norma ekonomi. Ia merupakan salah satu fondasi konstitusi ekonomi Indonesia. Ia mengandung gagasan bahwa kekayaan nasional bukan milik segelintir orang, melainkan harus dikelola untuk rakyat.

Dalam perspektif Konstitusionalisme, pemaknaan dan pengawalan atas Pasal 33 UUD 1945 kerap mengalami penyimpangan fatal. Pasal 33 tidak boleh dipisahkan secara parsial dari keutuhan konstitusi. Memaknai Pasal 33 wajib terhubung secara integral dengan Pasal 23 (keuangan negara dan APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat), Pasal 28 (Hak Asasi Manusia dan penghidupan layak), Pasal 29 (dimensi keimanan dan amanah ketuhanan dalam mengelola bumi), Pasal 34 (kewajiban negara memelihara fakir miskin), serta Pembukaan UUD 1945 dan Sila Ke-5 Pancasila (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

Seluruh kekayaan tersebut harus dikelola secara adil untuk kepentingan rakyat sekarang dan generasi mendatang. Di sinilah kita menawarkan perubahan paradigma WEALTH-BASED FISCAL STATE Negara tidak boleh hanya bertumpu pada penerimaan berbasis pajak sementara kekayaan nasional belum dikelola secara optimal.

Pajak tetap penting. Tetapi negara juga harus mampu mengoptimalkan wealth creation, wealth management, dan wealth distribution. Kekayaan nasional harus dikelola secara transparan. Kebocoran harus diberantas. Korupsi harus dilawan. Tata kelola harus diperbaiki. Dan hasil pengelolaan kekayaan nasional harus kembali kepada rakyat. Kemakmuran rakyat tidak boleh hanya menjadi angka dalam APBN. Kemakmuran harus dirasakan dalam kehidupan nyata rakyat.

Merawat Jagat dan Keadilan Antargenerasi

Tema Merawat Jagat memiliki makna yang sangat mendalam. Allah SWT berfirman yang artinya : “ Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash: 77)

Manusia adalah khalifah di bumi. Karena itu sumber daya alam bukan milik generasi sekarang semata. Ia adalah amanah untuk generasi berikutnya. Hutan harus dijaga. Laut harus dijaga. Tanah harus dijaga. Air harus dijaga. Energi harus dikelola secara berkelanjutan. Mineral harus dikelola dengan keadilan. Merawat jagat berarti menjaga kehidupan dan menjaga masa depan.

Pesantren dan Kepemimpinan Abad ke-21 en

Di sinilah NU dan pesantren memiliki peran strategis. Pesantren tidak hanya memiliki tradisi keilmuan. Pesantren memiliki tradisi pembentukan akhlak, disiplin, kemandirian dan pengabdian. Karena itu, pesantren harus menjadi salah satu pusat lahirnya ulama, intelektual, teknokrat, ekonom, profesional, pengusaha, ilmuwan, ahli hukum, diplomat, politisi dan pemimpin teknologi. Abad ke-21 adalah zaman yang berbeda. ✓ Ada kecerdasan buatan. ✓ Ada ekonomi digital. ✓ Ada geopolitik baru. ✓ Ada perang informasi. ✓ Ada perubahan struktur ekonomi dunia. ✓ Ada tantangan lingkungan. ✓ Ada perubahan besar dalam dunia kerja.

Karena itu, generasi muda umat harus menguasai ilmu dan teknologi tanpa kehilangan iman dan akhlak.

Gen Z dan Generasi Alpha Subjek Peradaban

Agenda peradaban tidak akan berhasil jika hanya berbicara kepada generasi yang sudah berada di dalam struktur kekuasaan. Kita harus berbicara kepada Gen Z dan Generasi Alpha. Mereka tidak cukup diberi ceramah tentang politik. Mereka membutuhkan politik yang jujur, kompeten, transparan, digital, inovatif dan menawarkan masa depan.

Mereka harus diberi ruang untuk menjadi subjek perubahan, bukan sekadar objek kampanye. Politik harus menjawab pertanyaan mereka Mengapa saya harus peduli kepada politik? Jawabannya sederhana Karena politik menentukan bagaimana kekuasaan digunakan, bagaimana kekayaan negara dikelola, bagaimana hukum ditegakkan dan bagaimana masa depan generasi mereka dibentuk.

NU Sebagai Kekuatan Moral Bangsa

Kami berharap NU tetap menjadi salah satu kekuatan moral bangsa yang mampu melakukan amar ma’ruf nahi munkar secara objektif kepada siapa pun yang memegang kekuasaan. Pemerintah harus didukung ketika kebijakannya benar dan berpihak kepada rakyat. Tetapi pemerintah juga harus diingatkan ketika kebijakannya menyimpang dari keadilan, merugikan rakyat atau menjauh dari cita-cita konstitusi. Kekuatan moral hanya akan lahir dari organisasi yang memiliki independensi, integritas dan keberanian menyampaikan kebenaran. Karena itu, NU harus menjadi mitra kritis kekuasaan demi kepentingan rakyat, bukan sekadar pendukung kekuasaan.

Memperkuat Ukhuwah Umat

Partai Masyumi berharap Muktamar ke-35 juga memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah. Perbedaan pilihan politik jangan menghilangkan persaudaraan. Perbedaan organisasi jangan menjadi alasan saling merendahkan.

Perbedaan partai jangan membuat umat kehilangan tujuan yang lebih besar. Umat Islam Indonesia terlalu besar untuk terus-menerus terjebak dalam konflik internal. Energi umat harus diarahkan untuk mengatasi kemiskinan, pendidikan, ketimpangan ekonomi, pengangguran, korupsi, kerusakan lingkungan, lemahnya kedaulatan ekonomi dan berbagai persoalan kebangsaan lainnya.

Harapan Kepada Muktamar ke-35 NU

Dari Muktamar ke-35 NU, kami berharap lahir agenda-agenda besar : Pertama, memperkuat kaderisasi ulama dan kepemimpinan nasional yang berilmu, amanah dan berintegritas.

Kedua, memperkuat pendidikan, riset, ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kecerdasan buatan.

Ketiga, membangun kemandirian ekonomi umat agar umat tidak hanya menjadi konsumen tetapi menjadi produsen, inovator dan pemilik kekuatan ekonomi.

Keempat, memperjuangkan keadilan ekonomi dan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Kelima, memperkuat independensi NU sebagai kekuatan moral bangsa.

Keenam, memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah.

Ketujuh, mendorong demokrasi yang bersih dari politik uang dan transaksi kepentingan.

Kedelapan, mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin Indonesia di tengah perubahan teknologi dan geopolitik abad ke-21.

Indonesia Berkah 

Pada akhirnya, seluruh agenda tersebut harus menuju satu tujuan “INDONESIA BERKAH” Bukan hanya Indonesia yang tumbuh secara ekonomi. Bukan hanya Indonesia yang membangun infrastruktur. Bukan hanya Indonesia yang memiliki sumber daya alam. Tetapi Indonesia yang adil secara hukum, makmur secara ekonomi, beradab secara politik, berdaulat secara ekonomi, berakhlak dalam kehidupan sosial, cerdas dalam ilmu pengetahuan, maju dalam teknologi, dan berkah dalam kehidupan.

Allah SWT berfirman: yang artinya : “ Sungguh, pada kaum Saba’ benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) “Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun.”  (QS. Saba’: 15)

Peradaban Politik Baru  

Indonesia tidak hanya membutuhkan pergantian kekuasaan. Indonesia membutuhkan perubahan paradigma. Dari politik transaksi menuju politik amanah. Dari kekuasaan sebagai tujuan menuju kekuasaan sebagai pengabdian. Dari politik uang menuju politik gagasan. Dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi yang berkeadilan. Dari ketergantungan penerimaan menuju optimalisasi kekayaan nasional. Dari pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan menuju pembangunan manusia dan peradaban. Dari demokrasi prosedural menuju demokrasi yang berkeadaban. Dari persaingan organisasi menuju kompetisi gagasan. Dan dari persaudaraan politik menuju PERSAUDARAAN PERADABAN

Inilah yang kita maksud dengan PERADABAN POLITIK BARU Peradaban yang berakar pada Tauhid. Berdiri di atas Keadilan. Menghasilkan Kemakmuran. Diarahkan menuju Peradaban. Dan membawa Indonesia menuju Keberkahan.

Muktamar NU adalah momentum bagi NU. Tetapi harapan yang lahir dari Tambakberas semestinya menjadi harapan seluruh bangsa. Mari kita rawat jagat. Mari kita rawat persaudaraan. Mari kita rawat ulama. Mari kita rawat keadilan. Mari kita rawat kekayaan negeri. Mari kita rawat masa depan generasi muda. Dan dari semua itu, mari kita bangun peradaban. Sejarah telah mempertemukan para pendahulu kita dalam berbagai ruang perjuangan BPUPK, Panitia Sembilan, Piagam Jakarta, Masyumi, Konstituante, PPP, dan Reformasi. Kendaraan politik mereka berubah. Organisasi mereka mengalami dinamika.

Tetapi cita-cita besar untuk menghadirkan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur tidak boleh berhenti. Karena itu, generasi sekarang tidak perlu mengulang seluruh pertentangan masa lalu. Kita tidak sedang mengajak umat kembali ke masa lalu. Kita sedang mengajak umat mengambil nilai terbaik dari sejarah untuk menjawab masa depan.

Dari persaudaraan sejarah menuju persaudaraan peradaban.

Dari tauhid menuju amanah.

Dari amanah menuju keadilan.

Dari keadilan menuju kemakmuran.

Dari kemakmuran yang berkeadilan menuju peradaban.

Dan dari peradaban yang berakar pada nilai-nilai Ilahiah menuju INDONESIA BERKAH Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Merawat Jagat, Membangun Peradaban. Membangun Indonesia dengan Peradaban Politik Baru. (*)