UNICEF dan UNDIP Dampingi Wonosobo Perkuat Upaya Penurunan Zero Dose Imunisasi

Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Upaya percepatan penurunan zero dose imunisasi di Kabupaten Wonosobo terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) LPPM Universitas Diponegoro bersama UNICEF dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Lintas Sektor dalam Strategi Mobilisasi Masyarakat untuk Penurunan Zero Dose Imunisasi, Selasa (26/5/2026), di Front One Harvest Hotel.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari organisasi masyarakat, tokoh agama, PKK, forum anak, media lokal, hingga lintas sektor lainnya guna memperkuat edukasi dan komunikasi publik terkait pentingnya imunisasi.

Ketua Pusat Penelitian Kesehatan LPPM UNDIP, Dr. Ir. Martini, M.Kes. mengatakan bahwa rendahnya capaian imunisasi tidak hanya dipengaruhi keterbatasan akses layanan, tetapi juga masih adanya penolakan di masyarakat akibat minimnya pemahaman mengenai imunisasi.

“Capaian program imunisasi mengalami penurunan dan salah satu latar belakangnya adalah adanya penolakan imunisasi. Penolakan ini tidak hanya terkait keyakinan, tetapi juga karena kurangnya akses informasi, rendahnya pemahaman masyarakat, hingga kekhawatiran terhadap KIPI atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi,” ujarnya.

Menurut Martini, peningkatan literasi kesehatan dan strategi demand creation perlu dilakukan secara konsisten dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat agar informasi yang diterima warga lebih utuh dan tepat.

“Kami berharap peserta dari organisasi masyarakat, tokoh keagamaan, PKK, forum anak, media lokal, dan lintas sektor lainnya dapat menjadi agen komunikasi yang membantu mengedukasi masyarakat sekaligus meng-counter hoaks, misinformasi, maupun disinformasi terkait imunisasi,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang benar terkait isu-isu sensitif, termasuk persoalan halal dan haram vaksin yang kerap menjadi perdebatan di masyarakat.

“Penguatan informasi harus sampai kepada masyarakat secara utuh. Banyak informasi yang terpotong sehingga memunculkan kesalahpahaman. Padahal pemerintah bersama lembaga terkait telah memastikan aspek keamanan dan ketentuan penggunaan vaksin sesuai regulasi yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo Jaelan menyampaikan bahwa capaian imunisasi di Wonosobo mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 cakupan imunisasi berada di kisaran 40 persen, meningkat menjadi 66,75 persen pada 2024, namun kembali turun menjadi sekitar 58,7 persen pada 2025.

Menurutnya, perubahan jumlah sasaran imunisasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian tersebut.

“Pada tahun 2024 jumlah sasaran mencapai sekitar 14 ribu anak. Kemudian di akhir tahun 2025 dilakukan pemetaan ulang dan diperoleh sasaran riil sekitar 12 ribu anak,” terangnya.

Jaelan menambahkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan layanan imunisasi secara optimal, baik dari sisi tenaga kesehatan maupun ketersediaan logistik vaksin.

“Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam kondisi siap, baik dari sisi SDM tenaga kesehatan maupun logistik imunisasi yang tersedia cukup dan aman. Tinggal bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar layanan yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Kabupaten Wonosobo sendiri menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mendapat pendampingan UNICEF dalam program percepatan penurunan zero dose imunisasi.

Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa dan Bali, Tubagus Arie Rukmantara menekankan bahwa persoalan zero dose imunisasi berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar anak.

“Anak yang tidak mendapatkan imunisasi berarti hak tumbuh kembangnya terancam. Imunisasi berkaitan dengan hak kesehatan, pendidikan, perlindungan, bahkan hak anak untuk bermain dan berkembang secara optimal,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa anak yang tidak memperoleh imunisasi memiliki risiko kesehatan lebih tinggi, termasuk gangguan tumbuh kembang dan stunting.

“Berbagai studi menunjukkan bahwa anak yang tidak mendapatkan imunisasi memiliki risiko kesehatan lebih tinggi, termasuk risiko stunting dan gangguan perkembangan. Karena itu tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal dari layanan imunisasi,” tegasnya.

Menurut Tubagus Arie, tantangan saat ini bukan hanya soal penyediaan layanan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar imunisasi menjadi kebutuhan rutin yang dipenuhi secara lengkap.

“Pemerintah sudah menyiapkan layanan dan vaksin. Tantangannya sekarang adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar layanan tersebut dimanfaatkan. Supply dan demand harus berjalan seimbang,” katanya.

Ia pun optimistis Wonosobo mampu menekan angka zero dose imunisasi karena memiliki modal sosial yang kuat melalui budaya gotong royong dan keterlibatan masyarakat desa.

“Kami melihat komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo sangat kuat. Itu sebabnya UNICEF hadir mendampingi. Potensi desa dan masyarakat di Wonosobo sangat besar untuk mendukung keberhasilan imunisasi,” ujarnya.

Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dilaksanakan secara luring melalui paparan materi, diskusi interaktif, dan role playing. Materi yang diberikan meliputi kondisi zero dose imunisasi di Wonosobo, strategi perubahan perilaku dan demand creation, hingga penguatan advokasi serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung percepatan imunisasi.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, memperkuat komunikasi publik, serta menghadirkan strategi mobilisasi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan demi tercapainya cakupan imunisasi yang merata di Kabupaten Wonosobo. (Diskominfo Wonosobo/Aris)