Dari Ijazah Wapres Masuk MK, RG Masuk Istana, Narkoba Di Lapas Depok, Timnas Final & Juara, serta Operator Judol Masuk Markas TNI

Oleh: Sudarta

Pengamat Sosial keagamaan dan Akademisi di Palembang

Dalam delapan hari terakhir, panggung perhatian publik Indonesia seolah bergulir tanpa henti. Deretan peristiwa yang terjadi begitu berdekatan menyisakan pertanyaan sekaligus harapan: ke arah mana negeri ini sesungguhnya sedang berjalan? Ada yang menguji sistem kenegaraan, ada yang menggerus kepercayaan, namun ada pula yang mengangkat semangat bangsa.

Pertama, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini menutup ranah hukum, tetapi tidak serta-merta menutup perdebatan publik. Wajar jika masyarakat bertanya: kriteria apa yang sesungguhnya kita pegang? Apakah aturan dimaknai secara tegas atau lentur sesuai siapa yang bersangkutan? Ketidakjelasan yang tersisa bukan sekadar masalah prosedur, melainkan soal kepercayaan bahwa hukum berlaku sama bagi siapa saja, tanpa pandang kedudukan.

Kedua, nama Rocky Gerung masuk ke jajaran Dewan Pertimbangan Presiden. Selama puluhan tahun dikenal sebagai pengamat kritis yang kerap melontarkan kecaman tajam kepada penguasa, kini ia justru berdiri di dalam lingkaran kekuasaan. Apakah ini tanda keterbukaan yang baru, atau sekadar upaya meredam kritik? Warga berhak menilai bukan dari ucapan, melainkan dari kinerja nyata: apakah suara kritis itu tetap terdengar, atau justru ikut senyap setelah menerima kursi kehormatan.

Ketiga, kabar yang paling memilukan: narkoba diduga merambah hingga ke dalam Rutan Depok. Tempat yang seharusnya menjadi tempat perbaikan justru menjadi tempat pelanggaran hukum. Pemindahan ratusan narapidana ke Nusakambangan menunjukkan betapa parahnya kerusakan yang terjadi. Ini bukan sekadar kelalaian petugas, melainkan bukti lemahnya pengawasan di titik yang paling krusial. Jika keamanan di dalam tempat tahanan saja bisa ditembus, bagaimana warga dapat merasa aman di luar sana?

Di tengah gelombang kabar yang menggelisahkan itu, datang satu kabar yang menyatukan seluruh bangsa: Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti, mengakhiri penantian 35 tahun. Untuk sesaat, perbedaan pandangan mereda; kebanggaan bersama meluap di mana-mana. Inilah bukti bahwa ketika kita bersatu dan bekerja keras, Indonesia mampu berdiri di puncak. Semangat ini seharusnya menular ke semua bidang, bukan hanya di lapangan hijau.

Namun, di hari yang sama, muncul kabar yang kembali menguji kepercayaan: markas judi online ditemukan beroperasi di lingkungan kompleks perumahan TNI Angkatan Darat di Cijantung. Sebanyak 11 orang sipil diamankan, puluhan komputer dan ponsel disita. Pimpinan TNI Angkatan Darat segera menyatakan akan menindak tegas siapa pun anggotanya yang terlibat. Tindakan cepat ini patut diapresiasi, tetapi pertanyaan tetap membekas: bagaimana aktivitas besar semacam itu bisa berlangsung di lingkungan yang seharusnya paling terjaga? Apakah ada pengawasan yang lengah, atau bahkan ada perlindungan dari pihak di dalamnya?

Deretan peristiwa ini mengirimkan pesan yang tegas: tidak ada lembaga yang kebal dari kesalahan, dan tidak ada kekuasaan yang boleh lepas dari pengawasan. Hukum harus berjalan lurus, tanpa memandang jabatan; pengabdian negara tidak boleh dicemari kepentingan pribadi; dan kepercayaan rakyat adalah aset paling berharga yang harus dijaga, bukan diuji-coba.

Kita berharap: putusan MK membawa ketenangan sekaligus mempertegas keadilan; tokoh yang dipercaya memberi nasihat membawa manfaat nyata bagi rakyat; lembaga pemasyarakatan segera dibenahi agar tidak menjadi sarang kejahatan; semangat Timnas menginspirasi seluruh anak bangsa untuk berprestasi; dan setiap celah yang dimanfaatkan untuk kejahatan segera ditutup rapat.

Indonesia layak mendapat pelayanan yang bersih, pemerintahan yang jujur, dan masa depan yang terang. Bukan sekadar sesekali menang di lapangan, tetapi menang secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(*)