Validitas Data BPS Dipertanyakan, Umumkan Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen, Tak Sesuai Realita yang Dirasakan
KoranRakyat.co.id —Validitas data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dipertanyakan karena yang diumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen namun tidak sesuai yang dirasakan di lapangan.
Dilansir Inilah.com, masih terkait data aneh dari Badan Pusat Statistik (BPS tersebut giliran Universitas Paramadina meragukan validitas data BPS tersebut.
Lembaga pendidikan tersebut menilai angka tersebut tidak sejalan dengan realitas ekonomi yang dirasakan pelaku usaha dan masyarakat. “Data BPS adalah fondasi kebijakan negara dan rujukan utama akademisi, dunia usaha, dan publik. Integritas data BPS adalah modal utama pembangunan,” tulis Universitas Paramadina dalam keterangan pers, Jakarta, dikutip Minggu (10/8/2025).
Kampus yang dikenal banyak melahirkan ekonom kritis ini, menyoroti pelemahan daya beli, stagnasi konsumsi rumah tangga, pesimisme produsen serta meningkatnya PHK di berbagai sektor industri.
Menurut Paramadina, seluruh indikator tersebut justru menunjukkan perlambatan ekonomi. Alhasil, pengumuman BPS bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 di atas 5 persen, sangat layak diragukan. “Banyak kalangan tidak percaya dan ini berpotensi menjadi ‘bola liar’ yang merusak kredibilitas BPS,” tegasnya.
Universitas Paramadina pun meminta BPS membuka secara terperinci metodologi dan asumsi perhitungan produk domestik bruto (PDB); termasuk sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi yang bisa diverifikasi publik. Mereka juga menuntut penjelasan soal kesenjangan antara angka BPS dan indikator sektoral.
Selain itu, pihak Universitas Paramadina meminta BPS menegaskan kembali independensinya dari tekanan politik, agar data tetap menjadi cerminan realitas, bukan alat legitimasi kebijakan.
“Revisi data adalah hal biasa karena ini ranah akademis dan teknokratis. Sebaliknya, jika BPS menutup diri, statistik telah bergeser menjadi ranah politik, dan BPS akan kehilangan kredibilitas,” tulis Universitas Parmadina.
Sebelumnya, lembaga riset ekonomi dan hukum independen Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menempuh langkah lebih maju dan berani. Mereka melayangkan surat ke PBB, tepatnya kepada United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission, meminta investigasi atas data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Permintaan ini dilayangkan karena CELIOS menemukan indikasi perbedaan yang signifikan antara data BPS dengan kondisi ekonomi riil di lapangan. Salah satu sorotan utama mereka adalah pertumbuhan di sektor industri pengolahan dan investasi (PMTB) yang dianggap tidak masuk akal.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menjelaskan, langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas data BPS. Data tersebut selama ini menjadi rujukan penting bagi banyak pihak, mulai dari akademisi, analis perbankan, dunia usaha, hingga masyarakat umum.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menegaskan, pemerintah selalu berpegang pada data resmi dari otoritas statistik nasional dalam menyampaikan berbagai indikator ekonomi, yang disusun berdasarkan metodologi dan sumber informasi yang jelas.
“Kami kan selama ini menggunakan data BPS. Jadi BPS tentunya menjelaskan mengenai datanya, metodologinya, sumber informasinya. Kami tetap mempercayai BPS,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, perhitungan BPS sudah berdasarkan berbagai indikator, termasuk menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan konsumsi rumah tangga, sekaligus memastikan keabsahan data. (*)
