Hingga Penghujung 2024, Kontraktor & ASN Se-Natuna Galau, Karena Belum Ada Kepastian Dana Proyek dan dana TPP ASN Cair
KR Natuna- Jelang pergantian tahin 2024 sisa beberapa hari , ASN se-Natuna dibuat makin galau akibat 2 bulan TPP-nya belum ada kepastian kapan akan cair, Sesuai data per April 2024 Jumlah ASN kab Natuna 2.858 orang. Situasi yang sama juga dirasakan oleh sejumlah kontraktor Natuna yang mengerjakan proyek APBD Natuna TA 2024.
” Kami berharap-harap cemas, mana anak dan istri sudah merengek-rengek minta kebutuhan mereka, saya sudah cari tau ke bendahara tapi belum ada kepastian tanggal berapa TPP kami dibayarkan, itupun kami juga bertanya-tanya Apakah akan terima TPP bulan Novemer 2024 saja atau dengan TPP bulan Desember 2024 sekalian, dulu biasa kami terima TPP bulan November dan bulan Desember dirapel 2 bulan dan dibayarkan diakhir Desember,” jelas Rina salah satu ASN di lingkungan Pemkab Natuna.
Hingga Jumat pagi (27/12) Kabar pencairan TPP masih simpang siur, ada yang bilang sudah posting, ada yang bilang belum ada kabar, bahkan ada yang bilang TPP dibayar bulan Januari 2024 menunggu transfer Dana dari Pemerintah Pusat
” Mungkin Jumat malam, bang, saya cek sampai Jumat siang ini belum masuk kerekening saya,” jelas Mila ASN yang mencoba phositif thinking.
Media ini Kamis (26 /12 Siang) mencoba mengkonfirmsi ke Sekda Natuna Boy Wijanarko V.
“Assalamualaikum pak Sekda mohon konfirmasi
1. Apakah TPP untuk bulan November dan Desember 2024 Bisa dibayarkan di akhir Desember 2024?
2. Apakah Dana utk Proyek yang dikerjakan juga bisa dibayarkan diakhir Desember ini?
3. Apakah dana Tunda Salur ynag akan ditanfsr sebesar RP 103 Miliar lebih cukup untuk membayar semua pembayaran yang tertunda di Pemkab Natuna ? Terimakasih Mohon arahan dan penjelasannya.
Atas pertanyaan ini Sekdakab Natuna menjawab singkat
” Masih proses perhitungan dana Trnasfer 103 Miliar, angkanya bisa saja lebih dan kurang, tunggu saja info lebih lanjut dari Kemenkeu” jawabnya singkat. Kamis (26/12)
Kabar lain menerangkan sejak Jumat pagi ssejumlah bendahara sudah sempat mengurus berkas Surat Perintah Membayar (SPM) tetapi tiba-tiba sekitar jam 11 siang ada kabar Kepala BKAD perintahkan staf BKAD untuk menghentikan proses input ke aplikasi SPM,
” Kami pagi tadi sudah antri pagi- pagi sekali ke BKAD, banyak bendahara Dinas dan Badan dan bendahara kegiatan, kantor BKAD full ramai kayak pasar, tiba- tiba kami masih antri giliran, ada pengumuman kepala BKAD meminta menghentikan proses input untuk sementara hingga ada pemberitahuan lebih lanjut,” ujar D.R salah satu staf bendahara kegiatan.
Hingga berita ini diturunkan Kepala BKAD Natuna Suryanto belum bisa dikonfirmasi terkait kabar ini,
Sejumlah permintaan konfirmasi dan klarifikasi pesan whattsap yang dikiriman belum di baca dan dijawab. terakhir masih bisa dikonfirmasi sebelum keberangkatan ke Jakarta untuk menghadiri Raker dan menerima APBD Award 2024.
Nasib ASN ini masih lebih baik dari nasip Sebanyak 208 Orang Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2023 yang harus banyak bersabar dan terpaksa iklash TPPnya sepajang tahun 2024 tak bisa dibayarkan, Meskipun kondisi ini sempat menjadi keprihatinan Pj Bupati Natuna DR Rika.S tetapi Pj Bupati tak bisa berbuat banyak karena alasan TAPD kelulusan P3K untuk tenaga kesehatan dan teknis baru dilakukan pada Desember 2023.
TAPD tidak bisa mengakomodasi TPP P3K tahun 2023 dalam APBDP 2024 karena pengumuman kelulusan P3K terjadi setelah proses persetujuan APBD selesai.
Sementara terkait dana Proyek T.A 2024 , Kadis Kimpraswil kabupaten Natuna EdY Rianto yang dikonfirmasi untuk bertanya kepastian pencairan dana proyek dinas Kimpraswil ,juga belum tau kapan ,
” Wa’alaikumsalaam… Masih menunggu kabar ni bang…sepertinya kalau hari ini Belum bang, kita tunggu sampai terakhir tgl 31 Desember 2024..Mudah-mudahan bisa cair” jawan Edi Rianto
Kabar ini tentu membuat para Kontraktor Natuna makin galau, terbayang jika keuntungannya makin tipis malah bisa tekor,
” Kalau berlarut-larut begini kita yang rugi bang, bayar modal bunga bank makin bertambah, atau kami yang bahannya hutang ke toko, harganya juga bertambah dari nota semula, kita paham dan maklum juga, toko juga perlu bayar bunga bank , jadi serba salah, bisa bisa proyek ni kalau tak impas ya tekor, jadinya,” terang Apandi salah satu kontraktor lokal
Banyak masyarakat Natuna yang heran dan menyayangkan dengan kondisi pengelolaan Keuangan Pemkab Natuna selama 3,5 tahun terakhir,
” Sepertinya kami masyarakat Natuna ini kok rasanya selalu dikorbankan, apa pejabat Natuna ini tak merasa menzolimi kami ya ?, dalam hati rasanya jadi agak kontradiksi dengan semangat ganjaran APBD Award 2024, yang dinilai paling Efektif, paling efsien, paling Transparan, dan paling akuntable se-Indonesia,” jelas Risub Dahma salah satu tokoh masayarakat Natuna.
Seperti diberitakan sebelumnya Natuna menerima APBD Award 2024 dari kemendagri, (baca: Apakah Kinerja Pemkab Natuna Optimal Megelola Keuangan Daerah. ? •)
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan daerah Kemendagri Maurits menekankan, Kemendagri berkomitmen melakukan langkah-langkah strategis untuk menggenjot realisasi APBD. Upaya ini dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Kabupaten Natuna menerima penghargaan APBD Award 2024 untuk Kategori Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi. bersama kabupaten Purbalingga, kab. Tanah Bumbu, Kab. Nunukan, dan Kab. Hulu Sungai Tengah. *(red)
