Apakah Kinerja Pemkab Natuna Optimal Megelola Keuangan Daerah. ?
KR Natuna_ Meskipun Masyarakat Natuna mengeluhkan turunya daya beli, dan terasa sepinya pasar dan lapak UKM akibat sepinya pembeli, khusunya diwilayah Ranai, ternyata Pemkab Natuna justru memperoleh penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri karena dinilai Optimal mengelola keuamgam daerah.
Penghargaan A”PBD Award” dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemkab Natuna karena dinilai kinerjanya optimal dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sekda Natuna, H. Boy Wijanarko Varianto didampingi Kepala BP3D, Moestofa Albakri, dan Kepala BPKPD, Suryanto mewakili menerima Piala dan Piagam “APBD Award” yanag diserahkan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Awards Tahun 2024 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, para kepala daerah, serta pejabat tinggi lainnya dari seluruh Indonesia.
APBD Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengapresiasi pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan, khususnya terkait percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam laporannya, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, APBD Award 2024 diberikan kepada daerah dengan empat kategori.
Pertama, daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi. Kedua, daerah dengan realisasi belanja tertinggi. Ketiga, daerah dengan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi. Sementara keempat, daerah dengan rasio belanja terhadap pendapatan tertinggi. Masing-masing kategori penghargaan tersebut diberikan kepada 10 provinsi, lima kabupaten, dan lima kota.
“Penilaian didasarkan dari perhitungan melalui laporan realisasi anggaran (LRA), kemudian dari LRA dibentuk tim yang akhirnya memutuskan masing-masing penerima penghargaan pada hari ini,” ujar Maurits.
Maurits menekankan, Kemendagri berkomitmen melakukan langkah-langkah strategis untuk menggenjot realisasi APBD. Upaya ini dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi APBD dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Kemudian, Kemendagri juga melakukan monitoring dan asistensi, serta turun langsung ke daerah. Kemendagri juga melakukan rapat koordinasi baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota,” jelas Maurits seperti dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri
Daerah Penerima Penghargaan APBD Award 2024 :
Kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi di tingkat kota, yaitu Pemerintah Kota Pasuruan, Denpasar, Tangerang Selatan, Tangerang, dan Yogyakarta. Kemudian tingkat kabupaten yakni Badung, Tangerang, Tanah Laut, Mahakam Ulu, dan Balangan. Sedangkan di tingkat provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara.
Adapun untuk Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi tingkat kota di antaranya Pekalongan, Probolinggo, Jambi, Blitar, dan Malang. Kemudian tingkat kabupaten yakni Banyuwangi, Madiun, Magetan, Blitar, dan Karangasem. Sedangkan tingkat provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Barat, dan Riau.
Sementara untuk Kategori Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi tingkat kota yakni Sukabumi, Denpasar, Gorontalo, Dumai, dan Batam. Kemudian tingkat kabupaten yakni Kupang, Kuantan Singingi, Kaimana, Siak, dan Mamberamo Raya. Sedangkan tingkat provinsi yakni Bali, Riau, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Selain itu, untuk Kategori Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi tingkat kota yakni Bengkulu, Tual, Tebing Tinggi, Lhokseumawe, Tebing Tinggi, Tual, dan Bengkulu. Kemudian tingkat kabupaten yakni Purbalingga, Tanah Bumbu, Natuna, Nunukan, dan Hulu Sungai Tengah. Sedangkan tingkat provinsi yakni Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Jawa Timur. *
Sekdakab Natuna Berterimakasih
Dalam kesempatannya Sekretaris Daerah Natuna menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemda Natuna yang telah bekerja keras mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip efisiensi.
“Pencapaian ini tentunya berkat bimbingan dan support dari Bupati selaku kepala daerah, serta kerja sama tim di seluruh OPD khususnya dalam mengelola anggaran daerah dengan baik,” ujar Sekdakab Natuna Boy Wijanarko Varianto ”
Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi Pemda Natuna untuk terus meningkatkan kinerjanya, terutama dalam pengelolaan keuangan yang lebih inovatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemda Natuna sebelumnya juga telah meraih sejumlah penghargaan daerah, seperti penghargaan kepatuhan dari Ombudsman RI, dan penghargaan wilayah bebas korupsi dari Menpan RB yang diterima oleh RSUD Natuna. Ini merupakan bukti nyata wujud komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. * (red)
