HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi, RI Malah Jawab Kasus Panji Gumilang
Jenewa,KoranRakyat.co.id— Malasah Pemilu khususnya pemilihan presiden RI tanggal 14 Februari lalu mendapat sorotan dari berbagai penjuru dunia.
Bahkan Komite HAM PBB di Jenewa dalam sidangnya ikut mempertanyakan khsususnya netralitas Presiden Jokowi.
Mengutip VIVA.co.id, Anggota Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye, menyinggung dan menyoroti netralitas Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024.
Pertanyaan itu dilontarkan Ndiaye saat Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, pada Selasa lalu, 12 Maret 2024.
Ndiaye, saat itu melemparkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024.
Sidang tersebut diketahui dihadiri perwakilan negara anggota CCPR termasuk RI.
Pembahasan seputar isu HAM terbaru di sejumlah negara turut disinggung dalam forum tersebut.
Ada juga sesi sesi tanya jawab antara masing-masing anggota komite HAM PBB kepada perwakilan negara yang hadir.
Ndiaye yang merupakan anggota Komite HAM PBB dari Senegal itu menanyakan isu HAM terkait dinamika Pemilu 2024 RI.
Dia mulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan syarat usia capres-cawapres.
“Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan,” kata Ndiaye dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV, dikutip pada Minggu, 17 Maret 2024.
Dia menyinggung langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara termasuk presiden.
Hal itu tak beri pengaruh berlebihan terhadap pemilu.
Tidak sampai di situ, Ndiaye juga bertanya apakah Pemerintah RI menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut.
Mendengar lontaran pertanyaan tersebut, perwakilan delegasi RI yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat memilih bungkam, dan tidak menjawab pertanyaan itu.
Pun, saat sesi menjawab, delegasi RI justru menjawab pertanyaan terkait persoalan lain.
Beberapa isu yang dijawab delagasi RI yakni hanya dugaan pengerahan militer ke Papua, kebebasan beragama.
Lalu, dijawab juga terkait kasus Panji Gumilang, hingga kasus Haris Azhar-Fathia Maulidiyanti.
Dalam sesi itu, delegasi RI juga jawab soal hak politik orang asli Papua yang ditanyakan Ndiaye bersamaan dengan pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. (*/Sar)
