Akibat Ribuan Dokter di Korsel Ikut Demo Lawan Pemerintah, Banyak RS Ditinggal
Jakarta,KoranRakyat.co.id – Tidak dapat dibayangkan bagaimana situasi dan kondisi lembaga layanan public ditinggal tenaga layanan seperti rumah sakeit.
Gambaran demikian terjadi di Korea Selatan saat ribuan dokter meninggalkan tugasnya karena ikut demo melawan kebijakan pemerintah.
Dilansir detikNews yang mewartakan bahwa Otoritas kesehatan Korea Selatan menyebut ribuan dokter magang di sejumlah rumah sakit terbesar di negara ginseng itu melakukan aksi mogok kerja pada Rabu ini (21/02).
Sikap itu dilakukan guna memprotes rencana penerimaan lebih banyak mahasiswa di sekolah kedokteran.
Akibatnya, hal ini menyebabkan terganggunya perawatan sejumlah pasien.
Pemerintah Korea Selatan berniat meningkatkan penerimaan mahasiswa baru di sekolah kedokteran yang semula berjumlah 3.000 menjadi 5.000 orang mulai tahun akademik 2025 mendatang, kemudian bakal diperbanyak lagi menjadi 10.000 mahasiswa di tahun 2035.
Hal ini dilakukan dalam upaya peningkatan layanan kesehatan di daerah terpencil dan mengatasi tuntutan yang semakin meningkat, sebagai salah satu negara dengan tingkat penuaan yang paling cepat di dunia.
Menurut para mahasiswa kedokteran dan para dokter yang mengikuti aksi protes ini, Korea Selatan sudah memiliki cukup dokter.
Sehingga, upaya pihak pemerintah yang paling pertama harusnya adalah meningkatkan pendapatan dan kondisi kerja, khususnya bagi para dokter spesialis yang membutuhkan banyak kebutuhan seperti pediatri, dan pengobatan darurat, sebelum memutuskan untuk merekrut lebih banyak mahasiswa.
Wakil Menteri Kesehatan Korea Selatan, Park Min Soo, mengimbau agar para peserta aksi protes ini memprioritaskan pasien mereka dibanding aksi kolektif seperti ini.
Ruang gawat darurat penuh sesak
Sejak awal pekan ini aksi protes telah berlangsung, Kementerian Kesehatan menyebut bahwa ada sekitar 7.813 dokter yang meninggalkan pekerjaannya, hal ini bertentangan dengan imbauan pemerintah agar mereka tetap bekerja.
Para dokter menyebut perintah imbauan itu inkonstitusional.
“Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa panggilan dasar profesional medis adalah untuk melindungi bidang kesehatan dan kehidupan masyarakat, dan setiap tindakan dari kelompok yang mengancam hal tersebut tidak dapat dibenarkan,” tegas Park Min Soo kepada jurnalis.
Media lokal menyebut akibat aksi protes tersebut, banyak ruang gawat darurat di sejumlah rumah sakit kini penuh sesak, serta lima rumah sakit besar di Seoul membatalkan sepertiga hingga setengah dari tindakan operasi yang sudah dilaporkan.
Survei dari sebuah badan peneliti bernama Gallup Korea menyebut sekitar 76% penduduk Korea Selatan mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran, di tengah kekhawatiran soal kekurangan staf yang luar biasa di bidang pediatri, unit gawat darurat, dan klinik di luar wilayah Seoul.
Dengan angka penduduk Korea Selatan yang berjumlah 52 juta jiwa, setidaknya ada 2,6 dokter untuk melayani 1.000 orang, hal ini merupakan kalkulasi di tahun 2022.
Berdasarkan nilai dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), jumlah itu jauh di bawah rata-rata 3,7 per dokter untuk 1.000 orang.
Menurut sebuah kelompok yang ikut dalam aksi tersebut, Asosiasi Dokter Residen dan Koas Korea, mereka berhak mendapat perlakuan yang lebih baik, termasuk gaji yang lebih tinggi.
Kelompok ini juga mengkritik rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran yang dianggap sebagai taktik politik menjelang pemilu di bulan April 2024 mendatang.
“Kami tidak bisa tinggal diam dan menyaksikan kebijakan medis ini dibuat hanya demi kepentingan pemilu. Bahkan saat dalam situasi pelatihan yang buruk, tidak ada satu pun dokter residen yang berniat meninggalkan rumah sakit,” kata Asosiasi itu dalam sebuah pernyataan. (*/Sar)