Bupati Cik Ujang Tanggapi Langsung Aksi Demo Aliansi OKP Peduli dan Orwana
LAHAT | Koranrakyat.co.id – Puluhan Massa yang tergabung dalam Aliansi OKP Peduli dan Orwana, menggelar aksi demo di depan Kantor Pemda Lahat. Dalam aksi tersebut, puluhan massa menyorot kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Selasa (16/5/2023).
Massa yang berjumlah kurang lebih 250 orang berada di titik kumpul depan kantor LLAJ Lahat dan berjalan menuju depan kantor pemda lahat dengan pengawalan oleh personel Polres Lahat dengan koordinator dan korlap bernama Kami dan Lidya dari Gemapela lahat.
Massa terlebih dahulu mengadakan orasi dan membacakan tuntutan ke bupati Lhat diantaranya : Pengentasan kemiskinan di Lahat, yang menurut mereka yang masih jauh dari kata selesai. Batubara meningkat, Akses jalan rusak, dan Kesehatan akibat debu hitam. Realisasi CSR tidak transparan, Realisasi Kampus Negeri di Lahat, Dana Desa mulai dari Rp 500 juta – Rp 2 M tidak pernah terlihat hasilnya.
Sementara Aspirasi titipan masyarakat adalah mengenai jalan transmigrasi SP 3 s/d 8 Palembaja seperti kubangan kerbau. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang banyak bocor contoh retribusi parkir, retribusi rumah makan, retribusi hotel dan BPHTB Tahun 2013. Dulu retribusi parkir itu Rp 500 juta, kabarnya sekarang cuma Rp 150 juta, ini tahub 2023, 10 tahun selisih. Berani transparan?. Harga air PAM Lahat termahal disumsel, tahun 2022 naik 100% padahal Kaffah resmi menunda kebaikan, KPK Kemana.
Ditengah orasi pendemo, Bupati Lahat Cik Ujang SH, yang di dampingi oleh wakil bupati H. Haryanto MM, langsung mennanggapi dan memberikan jawaban atas tuntutan para pendemo.
Intinya menerima petisi dari para pendemo dan itu, menurutnya, sudah dijalankan semua oleh Pemkab Lahat dibawah kepimpinan bupati Lahat Cik Ujang SH selama 4 tahun kepemimpinannya. Namun, diakui bupati, memang ada sebagian yang masih proses dan itu idak dipungkiri.
Sayangkan PPK Ikut-ikutan
Bupati juga menyayangkan aksi demo ini juga diikuti anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sudah tercatat di KPU Lahat. Dikhawatirkan keikutsertaan anggota PPK tersebut bisa merusak marwah sebagai penyelanggara Pemilu.
Cik Ujang hanya tidak ingin keikutsertaan anggota PPK tersebut hanya dimanfaatkan oleh oknum oknum tertentu untuk memecah belah dan menciptakan pemilu yang tidak kondusif.
“Saya sangat senang dikritik. Sampaikan dengan baik. Tapi Pendemo jangan juga mencatut namo kelompok lain. Saya sudah tahu yang demo hari ini juga melibatkan anggota PPK dan diduga sudah dikondisikan,“ ujar Cik Ujang, seraya mengatakan Ini tahun politik mari kita jaga ketertiban dan persatuan menyambut pemilu damai. Jangan sampai dimanfaatkan atau diadu domba oleh oknum oknum yang tak bertanggungjawab.
Menanggapi hal ini Politisi Partai Gerindra yang juga Anggota DPRD Lahat, Nopran Marjani mengatakan seharusnya tidak boleh anggota PPK ikut serta dalam demo. Dijelaskanya, PPK selain menerima gaji dari Negara, anggota PPK juga harus menjaga marwah sebagai penyelenggara pemilu yang Jujur dan adil, berintegritas dan netral. Meski mengatasnamakan OKP namum bisa memicu asumsi masyarakat khususnya peserta pemilu dalan hal ini partai Politik.
“Memang semua warga negara berhak menyampaikan pendapat dan itu dilindungi UU. Hanya saja pada mereka itu juga melekat jabatan sebagai anggota PPK yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Etikanya kurang baik bisa memicu pendapat masyarakat bahwa PPK gak netral lagi,“ ujar Nopran.
Apalagi, sesal Nopran kalau anggota PPK yang demo mendukung salah satu Partai. “Kalau terbukti mendukung salah satu partai mereka harus dievaluasi dan diganti. Karena sudah tak netral dan bisa mencederai pemilu, “ tegasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Bawaslu Lahat, Andra Juarsyah, menuturkan sejauh pihaknya belum mengetahui dan menerima adanya laporan anggota PPK yang demo. Namun demikian dijelaskanya, keikutsertaan anggota PPK tersebut tidak masalah jika tidak mengatasnamakan PPK. Namun, jika membawa nama PPK maka tidak boleh.
“Belum ada laporan. Tentu jika ada laporan akan kita pelajari. Mereka atas nama apa dan materi yang disampaikan apa. Sejauh ini belum ada laporan, “ujarnya. (hms)
