APBD Natuna 2023 di Ketok 1 Triliun Lebih, Tapi Tak Cukup Bagi

 KR Natuna. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna telah mengesahkan APBD 2023 sebesar Rp1,065 Triliun. Ranperda APBD Natuna tahun 2023 ini disetujui oleh seluruh anggota fraksi di DPRD Natuna dengan beberapa pendapat yang menjadi dasar agar pemerintah dapat mempertimbangkan dalam pelaksanaan, pengawasan kegiatan.

“Agenda kali ini penyampaian pendapat akhir dari seluruh fraksi-fraksi di DPRD Natuna, yang secara garis besar APBD menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengawasan dan laporan kegiatan belanja daerah,” kata Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar saat membuka Rapat Paripurna. Rabu (30/11/2022) malam.

Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar menyampaikan kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD harus sejalan dalam menjalankan otonomi daerah. Sehingga sinergitas ini perlu dijaga dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Setelah kesepakatan ini disetujui, Pemerintah daerah dapat secara optimal menjalankan APBD daerah, sehingga dapat menjadi langkah awal dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat “Jelas Daeng Amhar.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, di sepakati bersama Anggaran APBD Natuna tahun 2023 sebesar Rp 1.065.202.300.000, yang di tandai dengan penandatangan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dan DPRD Kabupaten Natuna.

Sementara Bupati Natuna, Wan Siswandi dalam kesempatan tersebut menyampaikan pandangannya terhadap putusan rapat, dengan menyampaikan terimakasih atas disahkannya Anggaran APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023.

“Kami berterimakasih atas pandangan dan saran dari masing masing fraksi. Ini akan menjadi koreksi dan acuan bagi pemerintah untuk terus berbenah dalam menggerakkan roda pemerintahan,” ucap Bupati Wan Siswandi.

Lebih lanjut Wan Siswandi memaparkan dengan keterbatasan Anggaran pemerintah terus menggali potensi daerah baik di Bidang perikanan dan potensi lainnya yang dapat menjadi tambahan pendapatan daerah.

“Saat ini selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga fokus pada pembangunan sumberdaya manusia dengan beberapa kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk memberikan beasiswa kepada putera daerah. Juga terkait Penerimaan Anggota Polri dilaksanakan khusus putera daerah natuna. Kita harap usaha usaha ini menjadi peluang bagi putera daerah untuk mendapatkan peluang terbaik , baik dalam pendidikan maupun peluang berkarir setelahnya,”pungkasnya. Laporan

2 Dinas Minim Anggaran Meski APBD Natuna 2023 Rp1,065 Triliun

Dinas Pariwisata hanya mendapat anggaran program Rp2,57 miliar. Sementara untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Rp1,15 miliar.

Minimnya angaran ini menurut  Sekertaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto menyebutkan, awalnya APBD 2023 sebesar Rp998 miliar. Namun ada tambahan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi Rp1,065 triliun.

 “Gimana mau banyak karena anggaran kita di bawah Rp1 triliun. Dana Alokasi Khusus kita hampir Rp100 miliar lebih, sisanya dari dana transfer. Mana cukup,” ujar Boy Wijanarko Varianto, Jumat (02/12/2022).

Boy melanjutkan, saat ini APBD Pemerintah Kabupaten Natuna tidak seperti tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp1,350 triliun. Selain itu, anggaran yang paling besar dikeluarkan oleh pemerintah terdapat pada belanja pegawai.

“Kita besar di belanja pegawai, tenaga honor aja 4 ribu orang. Pegawai Tidak Tetap 1.500 orang. Penyerapannya hampir Rp90 miliar lebih untuk belanja pegawai,” katanya.

Menurutnya dengan kondisi keuangan seperti itu, pemerintah belum mampu menjalankan program kerja kampanye Bupati dan Wakil Bupati Natuna.

Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Amhar mengatakan, Banggar Anggaran (Banggar) DPRD Natuna sudah membahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dua dinas tersebut.

Seluruh pihak terkait menyetujui rumusan anggaran. “Kita sudah bahas dengan TAPD dan dua dinasnya. Keperluannya seperti apa. Mereka menerima saat kita rapat kemarin,” kata Daeng Amhar.

Lanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan hanya memiliki program pengelolaan perikanan darat. Pasalnya pengelola laut berada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Perwakilan rakyat Natuna itu juga mengaku dilema terhadap APBD Natuna Tahun 2023. Namun pihaknya tetap mendahulukan program skala prioritas dan kondisi keuangan daerah.

“Memang kita dilema. Satu sisi kita punya janji atau program saat kampanye. Tapi kita juga liat skala prioritas dan kondisi keuangan,” tegasnya.

Sementara anggaran program untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Natuna diketahui cukup besar.

Hal tersebut disebabkan ada dana pokok pikiran atau dana aspirasi yang tergabung dalam APBD Natuna Tahun 2023.

“Dinas PUPR memang kegiatannya banyak. Kegiatan fisik atau pembangunan itu perlu,” ungkapnya.

Hingga saat ini, pemerintah masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Kepulauan Riau terkait APBD Natuna Tahun 2023. Nantinya anggaran tersebut bisa berubah setelah ada evaluasi tersebut.

Pemerintah diharapkan bijak dalam menganggarkan dana di setiap dinas. Tujuannya agar program pemerintah atau janji Pimpinan Kabupaten Natuna saat kampanye dapat terlaksana dan bermanfaat untuk masyarakat. (red)