Press "Enter" to skip to content

Wabup Ngesti YS Sampaikan Nota Rancangan Perubahan RPJPD Natuna 2005-2025

KR,Natuna, Wakil Bupati Natuna H Ngesti Yuni Suprapti menyampaikan rancangan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Natuna 2005-2025 dihadapan Paripurna DPRD Natuna, Senin (18/11).

Dari total 20 orang 17 Anggota DPRD Natuna hadir saat rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna Andes Putra di dampingi Wakil Ketua ll Jarmin Sidik.

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti yang mewakili pemerintah daerah Natuna menjelaskan bahwa rencana perubahan RPJPD Kabupaten Natuna tahun 2002 – 2025 disusun dalam rangka memenuhi amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

” Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah tata cara evaluasi ranperda tentang RPJPD, serta tata cara perubahan RPJPD RPJMD RKPD. Sehingga Sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai landasan dasar bahwa perubahan rpjpd dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan tensi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017,” Terang Wabup NNauna H Ngesti YS.

Ada 5 poin alasan rencana perubahan RPJPD Natuna. Yaitu

Pertama terjadinya perubahan terhadap kewenangan daerah pasca ditetapkannya UU nomor 23 tahun 2014 dan sejumlah regulasi yang dipandang akan berdampak langsung pada pencapaian visi dan misi dalam RPJPD.

Kedua perubahan fisika terkait kondisi tantangan permasalahan dan isu strategis pembangunan nasional internasional maupun regional terhadap Natuna.

Ketiga perlunya penyesuaian dengan dokumen RTRW Natuna dan perencanaan lainnya seperti kajian lingkungan hidup strategis RPJMD dan RPJPD.

Keempat RPJPD belum mengakomodir pelaksana pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kelima perlu adanya peninjauan ulang khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan pada fase ketiga 2016-2021 dan fase empat 2021 sampai 2025. (red).

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *