Beban Pertamina Kian Berat, Haruskah BBM Naik Lagi!

example banner

JAKARTA | koranrakyat.co.id — Nilai tukar rupiah terus melemah. Salah satu faktornya adalah melebarnya defisit neraca perdagangan akibat derasnya impor.

BBM murah yang disubsidi pemerintah menyebabkan konsumsi dan impor minyak melonjak sehingga menimbulkan defisit perdagangan migas dan defisit neraca pembayaran. Defisit menyebabkan nilai tukar rupiah pun terpukul.

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) memang telah meninggalkan rezim subsidi BBM. Memang, rezim subsidi BBM telah ditinggalkan oleh banyak negara, Vietnam salah satunya. Bahkan tak sedikit negara mengenakan pajak terhadap BBM.

Namun, saat ini sang Presiden meminta Pertamina untuk tidak menaikkan harga Premium, padahal jika mengikuti tingginya minyak dunia, tak seharusnya Premium di angka Rp 6.500/liter.

BBM satu harga, itulah faktor yang membuat Pertamina selaku pengimpor dan penyalur subsidi BBM harus menanggung beban yang tidak sedikit. Pasalnya harga minyak dunia telah melambung cukup tinggi di mana ICP berada di US$ 66,5 per barel.

“Tak mudah memang, tapi jawaban dari ini adalah dengan benar-benar menerapkan keputusan yang sudah ditetapkan di awal. Melepas subsidi secara seluruhnya dan menaikkan harga BBM. Pemerintah telah memutuskan untuk melepas skema subsidi yang membuat BBM mengikuti harga pasar, tapi justru menahan harga, ini membuat keuangan Pertamina bisa terus berdaarah,” kata mantan Menteri Keuangan Chatib Basri saat berbincang dengan CNBC Indonesia di bilangan Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018).

Menurut Chatib, bagi Pertamina mungkin saat ini tidak ada masalah. Karena BUMN tersebut merupakan satu-satunya perusahaan yang menangani perminyakan tanah air.

“Jadi tidak mungkin neraca dibiarkan berdarah tanpa bantuan negara. Tapi nantinya akan mengorbankan APBN juga karena menanggung biaya subsidi kembali. Percuma subsidi dicabut dan dihapus namun penerapannya tidak dijalankan. Solusinya memang harus naik. Banyak yang akan terbantu dari kenaikan BBM tersebut,” katanya.

Bagaimana dengan daya beli masyarakat? Chatib menjelaskan, jika bicara soal kemiskinan justru penurunan menjadi single digit dikarenakan bantuan-bantuan pemerintah. Memang, menurut Chatib jika BBM dilepas mengikuti harga pasar, maka sebagai gantinya haruslah program bantuan langsung diperbanyak. “Dan tepat sasaran. Maka nantinya daya beli akan terjaga,” tuturnya.

Lalu, apakah situasi politik mendukung? “Tidak mendukung. Namun haruslah dipilih. Saya melihat Presiden Jokowi berpeluang besar meneruskan pemerintahan satu periode kembali. Sebenarnya tidak akan terdampak proses politiknya jika tetap melepas harga BBM sesuai pasar, toh ada kompensasi yang masyarakat dapatkan,” katanya.

Subsidi Bengkak

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan subsidi energi pada APBN 2018 akan lebih tinggi dari proyeksi yang ditetapkan dalam APBN 2018.

Pembengkakan subsidi energi ini dikarenakan tambahan subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg. Dalam presentasi paparan APBN 2018 laporan semester I yang disampaikan Sri Mulyani, subsidi energi pada APBN 2018 tercatat Rp 94,5 triliun.

Adapun hinga semester I-2018 realisasi subsidi energi sudah mencapai Rp 59,51 triliun. Pada semester II-2018 proyeksi subsidi energi akan mencapai Rp 103,98 triliun.

Sehingga, total subisidi energi diproyeksikan selama 2018 akan mencapai Rp 163,49 triliun atau 173% dari APBN 2018.

Subsidi energi terdiri dari subsidi BBM dan subsidi listrik. Di mana keduanya membengkak dari target yang ditetapkan APBN 2018.

Subsidi BBM prognosis 2018 menurut Sri Mulyani akan mencapai Rp 103,49 triliun atau 220,8% dari target APBN 2018 yang hanya sebesar Rp 46,86 triliun. Sementara untuk subsidi listrik hingga keseluruhan 2018 akan mencapai Rp 59,99 triliun atau 125% dari target APBN 2018 yang hanya sebesar Rp 47,66 triliun. (cnbc.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *